Pengerukan Kanal Dihentikan

by -

* Masyarakat Tidak Setuju Pengalihan Dumping Area di Jakarta

MANGGAR – Aktifitas pengerukan kanal kolong Bandung di Desa Baru Manggar, sebagai persiapan pembangunan Marina Emas kini dihentikan untuk sementara waktu. Hal ini dikarenakan Penjabat (Pj) Bupati Belitung Timur (Beltim), Hardi tengah meninjau ulang kegiatan tersebut. Peninjauan ulang dilakukan setelah mendengar masukan dari masyarakat dan pejabat terkait.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Beltim, Kesumajaya, keputusan tentang kelanjutan ataupun pemberhentian aktifitas tersebut berada di tangan Pj Bupati yang menjabat saat ini. Mengingat surat perintah kerja telah dikeluarkan oleh Bupati sebelumnya.

“Setiap kemungkinan ada, cuma sekarang masih proses pembahasan. Jadi selama proses tersebut aktifitas tidak boleh berjalan,” ujarnya beberapa waktu lalu kepada wartawan.

Alasan penghentian tersebut kata dia, dikarenakan warga sekitar Kampung Baru tidak setuju penentuan dumping area berada di Jakarta. Tetapi, masyarakat setempat menginginkan diletakkan di sekitar pengerukan untuk mengurangi dampak abrasi akibat pengerukan tersebut.

Sebelumnya Pj Bupati juga sempat melakukan rapat pada hari Rabu (9/9) lalu di ruang rapat bupati Beltim. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh masyarakat yang terkena dampak, LSM, perwakilan UPP, SKPD terkait dan Basuri T Purnama selaku pembuat kebijakan serta peserta lainnya. Namun pada rapat itu antara peserta rapat tidak menemukan kata sepakat. Bahkan rapat sempat berlangsung tegang.

Kemudian, pada rapat selanjutnya Senin (14/9) , Pj Bupati Beltim Hardi memastikan rencana pengerukan alur kolong Bandung tetap dilaksanakan. Namun, pelaksanaan pengerukan akan mengikuti aturan yang berlaku. Hardi mewanti-wanti agar niat baik diikuti dengan kesepakatan bersama dan tidak melanggar aturan.

“Niat baik kami, akan tetap melaksanakan pengerukan. Tapi kalau bisa yang kurang disepakati, kita lengkapi. Jangan sampai melanggar,” ungkap Hardi usai memberikan arahan kepada satker dan SKPD yang terkait rencana pengerukan alur Kolong Bandung.
Hardi sendiri tidak mengikuti rapat hingga selesai dikarenakan segera berangkat ke Pangkalpinang untuk menghadiri undangan rapat bersama Kejaksaan Tinggi Babel. Ia hanya meminta agar semua pihak bersabar sampai seluruh kelengkapan dokumen diselesaikan.

“Biarkan rapat dulu forum ini, setelah ada laporan kita bahas kembali. Semua kebijakan akan kita laksanakan. Kurangnya apa kita lengkapi, ini tujuan mulia, agar semuanya mendukung pelaksanaan pengerukan ini,” ujarnya.

Mantan Kadispora Babel ini, juga memastikan, apabila seluruh aturan telah dijalankan maka Pemerintah daerah akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Sedangkan teknis pekerjaan sesuai dengan SID, menurut informasi yang dihimpun harian ini, total panjang pengerukan kanal sekitar 2,2 kilometer. Terbagi menjadi dari bibir pantai menuju Bandung River 1,2 kilometer dan dari bibir pantai ke tengah pantai sekitar 1 kilometer. Untuk lebar atas alur kanal 60 meter dan bawah sekitar 40 meter, dengan kedalaman mulai dari 4 hingga 5 meter.

Lalu, perkiraan bahan material yang akan dikeruk mencapai 300 ribu meter kubik. Sehingga hanya membutuhkan ijin UKL UPL, mengingat kapasitasnya dibawah 500 ribu meter kubik.Dan hingga saat ini pengerukan dihentikan karena harus menunggu kelengkapan surat izin lainnya. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 32 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ini juga seperti apa yang pernah dikatakan oleh Suranto Wibowo, Kepala DPE Provinsi Bangka Belitung pada saat melakukan rapat beberapa waktu lalu. (feb)