Penyaluran Dana Desa Tahap III Disertai Laporan Stunting

by -
Penyaluran Dana Desa Tahap III Disertai Laporan Stunting
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Beltim, Ida Lismawati.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Penyaluran Dana Desa tahap ketiga harus dilengkapi dengan sejumlah persyaratan diantaranya Peraturan Desa mengenai APBDes, laporan realisasi serapan dan capaian tahun sebelumnya dan laporan realisasi serapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap kedua. Menariknya, ada syarat tambahan yakni laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

“Stunting ini sebagai syarat untuk pencairan tahap ketiga atas usulan dan kebijakan pusat sendiri,” ujar Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Beltim, Ida Lismawati saat ditemui Belitong Ekspres, Kamis (25/6) kemarin.
Namun kata Ida, pencairan dana desa di setiap tahap secara umum berlaku hal yang sama. Yakni menjadi salah satu syarat pencairan

dana desa ke Kabupaten adalah adanya laporan konvergensi stunting. “Kalau ditanya berapa desa yang sudah menyampaikan (stunting), melaporkan masih terus sampai hari ini,” ujar Ida.

Menurut Ida, selain memastikan laporan konvergensi stunting seluruh Desa, pihaknya juga bekerjasama dengan leading sektor yang mengurusi masalah stunting. Tujuannya adalah memastikan agar kerjasama sampai ke tingkat bawah berlaku sama dalam melaporkan stunting di wilayahnya.

“Di Desa juga ada kader di tiap Posyandu yang didalamnya ada kader kesehatan. Mereka bertemu setiap bulan untuk mengadakan pelayanan terpadu dimana ada kegiatan penimbangan balita, peningkatan gizi balita yang didampingi tenaga kesehatan dan Puskes setempat,” jelas Ida.

Data konvergensi stunting yang disampaikan Desa lebih diarahkan pada besaran alokasi anggaran APBDes dengan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk, perekonomian dan faktor lainnya. “Sebenarnya Kemenkes sampai dinas dan Puskesmas hingga Kades punya data stunting tetapi yang diminta dana desa adalah porsi yang berikan kepada desa atau proporsional anggaran terhadap masalah stunting,” ujar Ida.

Pemerintah pusat, kata Ida, ingin mengetahui seberapa banyak proporsi anggaran yang diposkan atau dialokasikan untuk penanganan stunting melalui Dana Desa. Misalnya, Desa yang memiliki kasus stunting lebih mengalokasikan penanganan pasien sedangkan Desa tanpa kasus fokus pada pencegahan yang secara anggaran tentu berbeda besarannya.

“Tidak bisa disamaratakan. Untuk pencegahan stunting memang diamanahkan wajib dilaksanakan di desa. Tidak seluruh desa sama mencegah dengan mengobati, mungkin porsinya mereka yang sudah terkena dampak lebih besar,” tandasnya. (msi)

Editor: Yudiansyah