Penyusunan RZWP3K Mendapat Reaksi, Berpotensi Melanggar!

by -

Penyusunan RZWP3K Mendapat Reaksi Didit : Silakan Lakukan Gugatan
Para Nelayan: Kami akan Melawan

belitongekspres.co.id, – TERBUKTI, tak hanya Ikatan Karyawan Timah (IKT) saja yang menentang dihapusnya wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Karena penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Bangka Belitung (Babel) yang hampir rampung itu juga mendapat reaksi masyarakat.

Diantaranya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi penambang Belitung Timur dan Asosiasi Tambang Rakyat Daerah (Astrada) hingga nelayan Bangka Barat (Babar).

Adanya rencana penghapusan zona pertambangan di dua kabupaten itu dinilai tak sesuai dengan kesepakatan hingga terancam “membunuh” mata pencaharian masyarakat yang diklaim sampai saat ini masih tergantung dengan biji pasir timah.

Demikian inti protes yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan oleh aliansi LSM di Belitung Timur (Beltim) dan Astrada Bangka Barat (Babar) dengan Panitia Khusus (Pansus) RZWP3K DPRD Babel dan Kelompok Kerja (Pokja) RZWP3K Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel, Senin (26/8) kemarin di ruang Banmus DPRD Babel.

Seperti yang diungkapkan oleh perwakilan aliansi LSM Beltim, Muhammad Noor, dari Komite Nasional Penyelemat Aset Daerah (Komnaspan). Di hadapan Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, Ketua Pansus dan juga anggotanya, Noor menyampaikan untuk sub-zona pertambangan di wilayah pesisir Beltim yang berdasarkan usulan untuk dihapuskan harus dimasukkan kembali ke dalam Perda RZWP3K Babel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  “Jadi kami ini minta ini direvisi kembali,” katanya.

Noor juga mempertanyakan hasil kesepakatan konsultasi publik atau Focus Group Discusion (FGD) tertanggal 14 Agustus 2017, yang menyatakan subzona pertambangan dengan IUP operasi produksi yang telah ada dan berlaku hingga saat ini dengan status hukumnya. “Dan tak pernah ada kesepakatan zona pertambangan di wilayah laut Beltim ini dihilangkan. Ini juga merupakan hasil kesepakatan dari seluruh pemangku kepentingan saat FGD di ruang bupati,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, bahwa kesepakatan bersama dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Beltim mulai dari dunia usaha, Pemkab, nelayan dan LSM telah termuat dalam dokumen final RZWP3K di tingkat kabupaten.

Namun masuk ke Pansus DPRD Babel apa yang disepakati ini hilang. Dalam artian zona pertambangan yang disepakati tadi berubah menjadi zona budi daya perikanan. “Harusnya dokumen RZWP3K Beltim itu menjadi rujuan untuk RZWP3K Babel, ini kok tiba-tiba berubah, di draft itu (RZWP3K Babel) pertambangan sudah di-nol-kan,” tukasnya.

Pihaknya juga, kata Noor, mempertanyakan peralihan pemanfaatan lokasi yang terdapat IUP operasi produksi menjadi subzona perikanan tangkap ikan Pelagis yang terindikasi tanpa ada penelitian ataupun studi dan kesepakatan dari pemangku kepentingan.

“Terhadap hal ini perlu pengkajian ulang pengusulan zona perikanan tangkap. Jadi kami meminta Pansus untuk membuktikan kajian yang menjadikan zona pertambangan itu sebagai zona budi daya ikan Pelagis itu. Karena diakui oleh pansus sendiri bahwa faktanya mereka memang tidak pernah turun ke lapangan,” bebernya.

Dari Bangka Barat

Perihal yang sama juga disampaikan oleh Astrada Babar dan LSM Laskar Babar setelah audiensi dengan aliasi LSM di Beltim. Sebab kabar yang diterima, bahwa zona laut yang ada di daerah Parittiga dan Jebus di Raperda RZWP3K yang sedang digodok akan dibersihkan dari aktivitas tambang.

“Intinya kami menolak dihapuskan, karena masyarakat masih tergantung dengan pertambangan timah, apalagi di saat kondisi perekonomian sekarang sedang lesu baik itu komoditi perkebunan maupun sektor lainnya. Untuk itu kami sampaikan aspirasi ini ke DPRD,” kata Ketua Astrada Babar, Ali Hartono.

Sementara itu, salah satu perwakilan nelayan M Zainuri mengatakan, bahwa pihaknya mengetahui perda ini belum turun. Namun dibeberkannya, para investor di sektor budi daya perikanan sudah betul-betul membidik untuk masuk dan ingin menggarap lahan itu gunak dijadikan tambak budidaya udang.

“Dan itu sudah pasti, nah sementara untuk masyarakat yang menambang disitu 70 persen sisanya nelayan. Kadang nelayan sangat bergantung dengan sektor tambang karena waktu musim barat mereka bisa memanfaatkan tambang itu dengan mengorek tailing yang disapu oleh gelombang hingga menjelang musim timur. Jadi jika memang zonasi itu ditetapkan dengan tidak adil, kami masyarakat pesisir akan menolak itu. Intinya nelayan dan masyarakat sepakat tidak memberikan zonasi itu kepada siapa pun walau Perda itu diturunkan. Kami akan melawan semampu kami,” tukasnya.

Didit: Panggil Bupati Lagi

Terpisah menanggapi aspirasi itu, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengungkapkan, apa yang menjadi kekhawatirannya selama ini akhirnya terjawab setelah menerima aspirasi perwakilan masyarakat Babar dan Beltim yang menolak penghapusan zona tambang di wilayah mereka.

Oleh karena itu, dikatakannya, Pansus RZWP3K DPRD Babel akan mengundang kembali para bupati yang mendapatkan penolakan dari warganya terkait penghapusan zona tambang di wilayahnya masing-masing. “Ini kan muncul (kontra-red), maka DPRD tetap akan menampung aspirasi masyarakat tersebut, dan DPRD akan meminta kembali, mengundang bupati lagi, Belitung Timur, semuanya,” ungkapnya.

Didit pun mempersilahkan masyarakat untuk melakukan gugatan, jika seandainya Pansus RZWP3K DPRD Babel memutuskan penghapusan zona tambang di Babar dan Beltim. “Maka apabila nanti aturan memutuskan bla.. bla.. dan ada masyarakat yang tidak puas, silahkan gugat perda tersebut, kita kan punya jalur konstitusional, misalnya di Belitung Timur itu tidak ada pertambangan, tapi menurut pantauan mereka ada aturan, ya silahkan gugat,” kata Didit.

Namun demikian, dirinya tetap menyambut baik aspirasi dari perwakilan masyarakat dari perwakilan masyarakat Beltim dan Babar yang meminta Pansus RZWP3K untuk mempertimbangkan dan mengkaji kembali terkait penghapusan zona pertambangan di Wilayah mereka.

“DPRD ini seperti wadah, air manapun kita terima, maupun airnya bau oli, bau bensin, bau timah, semuanya kita terima, disinilah DPRD fungsinya objektif dan proporsional nggak menindaklanjuti aspirasi tersebut, karena mereka bagian dari masyarakat kita juga,” tandasnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan, sektor pertambangan sulit untuk dihilangkan di Wilayah Babel ini, maka dari itu dijelaskannya, perlu langkah-langkah preventif untuk mentransformasikan dari sektor pertambangan ke sektor lainnya.

“Saya sepakat dengan Pak Gubernur, kita tidak bisa lari dari sektor pertambangan, maka kita butuh transformasi ke sektor-sektor lain, transformasi ini lah kita harus menyusun langkah-langkah preventif sehingga kita tidak salah sasaran, tidak semudah itu membahas Perda Zonasi ini,” terangnya.

Pembahasan RZWP3K, Mandeg

Di sisi lain, Ketua Pansus Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Adet Mastur ikut angkat bicara terkait aspirasi penolakan adanya penghapusan sebagian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk wilayah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) dan Bangka Barat (Babar).

Menurut Adet, zona tambang yang direncanakan akan dibahas pada rapat pembahasan lanjutan kembali mandek, alias terlambat dikarenakan ada audiensi dengan masyarakat yang menolak zona tambang di wilayah mereka dihapus.

“Ini yang membuat kita agak terlambat lagi dalam hal pembahasan ini, sehingga pembahasan zona pertambangan juga belum bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua, data-data pendukung yang belum komplit untuk kami terima dan kami telaah,” kata Adet seusai rapat pansus, Senin (26/8).

Ia menilai, penolakan yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat Beltim dan Babar adalah merupakan hal yang biasa. “Pro kontra di tengah masyarakat itu pasti ada, kalau kita berbicara masalah nelayan, ini nelayan akan menolak, berbicara masalah tambang, ya para penambang juga ingin adanya alokasi untuk tambang,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengungkapkan, pihaknya tetap menerima aspirasi dari masyarakat Beltim dan Babar untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang bijak. “Dimana daerah-daerah yang betul-betul disana itu daerah pertambangan dan tidak ada konflik, ya silahkan untuk melakukan penambangan, tetapi kalau daerah itu daerah konflik, kita minta maaf lah, kita akan hindarkan,” ungkapnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, berdasarkan rekomendasi dari para kepala daerahnya, untuk wilayah Belitung dan Beltim itu sudah zero atau dikosongkankan. “Sesuai dengan permintaan dari pemerintah karena berdasarkan draf awal, Belitung sama Belitung Timur itu sudah kita zero-kan di sektor pertambangan. Nah usulan-usulan ini kalau memang hanya untuk segelintir orang ya nggak kita akomodir, tapi kan kita lihat perkembangan-perkembangan sampai keputusan ini bisa diambil dengan tepat,” imbuhnya. (jua)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *