Perbup TI Rajuk Jangan Bermasalah

by -2 views

*Keluar Setelah Undang-Undang (UU) 23 Tahun 2014

MANGGAR – Ketua Fraksi PBB DPRD Kabupaten Belitung Timur (Beltim), Koko Haryanto, mempertanyakan berlakunya Peraturan Bupati Beltim, nomor 59 tahun 2014, tentang pedoman pengelolaan pertambangan timah sistem rajuk. Sebagaimana penambangan yang dikenal dengan sistem TI Rajuk ini, menggunakan alat Ponton Isap Produksi (PIP) pada izin usaha pertambangan operasi produksi darat di wilayah Kabupaten Beltim.

 

Ia menegaskan pemberlakukan Peraturan Bupati tersebut jangan sampai bertentangan dengan Undang Undang (UU) 23 Tahun 2014, yang mana kewenangan Kabupaten sudah dipangkas. Demikian penegasan Koko dalam rapat paripurna XXIX, masa persidangan III tahun 2015, tentang jawaban Bupati Beltim, terhadap pandangan umum fraksi DPRD Beltim, di ruang sidang DPRD Beltim, Rabu (11/11) kemarin.

 

“Saya sangat menyesalkan peraturan itu dikeluarkan tanpa mendapat masukan dari komisi terkait di DPRD. Sebab, ini menyangkut hajat hidup rakyat banyak. DPRD adalah Mitra sejajar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,”sesalnya.

 

Lebih lanjut ia menegaskan, sudah semestinya aturan itu mendapatkan masukan dari berbagai macam pihak, khususnya DPRD. “Jangan ketika bermasalah saja hal ini dibahas di DPRD, dan hingga saat ini pun kami (DPRD, red) tidak pernah diajak membahas masalah ini,” akunya.

 

Ia berpendapat, pemberlakuan Perbup TI Rajuk semestinya sesuai dengan UU 23 Tahun 2014. Ini juga mengingat UU pemerintah daerah telah menarik kewenangan Kabupaten di bidang pertambangan ke Pemerintah Daerah Provinsi. Sedangkan masalah dan mungkin Perbup masalah TI Rajuk di Kabupaten lain di Babel sudah lama berlaku. Akan tetapi, mengapa di Beltim berlaku setelah dikeluarkannya UU 23 tahun 2014 oleh pemerintah pusat.

 

“‎Apalagi peraturan Bupati tersebut keluar setelah UU 23 tahun 2014 disahkan di DPR RI. Oleh karena itu saya menyarankan agar dikaji kembali, ajak semua pihak terkait untuk duduk bersama membahas soal tambang rajuk ini. Jangan sampai di masyarakat bawah terjadi berbagai macam persepsi, jujur masyarakat kita di Beltim masih banyak yang bingung terkait aturan Perbup tersebut,” paparnya.

 

Sebagai Wakil Rakyat DPRD, pihaknya tak berkeinginan dan jangan sampai mengorbankan masyarakat. Apalagi, di tengah sulitnya ekonomi dengan kondisi pertimahan yang sudah tidak menentu.

 

Koko kembali mengatakan, hal ini perlu dibahas kembali karena beberapa waktu lalu ada masyarakat penambang yang kena razia operasi PETI pada kegiatan TI Rajuk. Ia juga tidak menginginkan masyarakat dirugikan, apalagi sampai tersandung persoalan hukum.

 

“Mari kita cari benang merahnya, kita luruskan dan duduk bersama masalah ini Karena kami tak ingin nantinya akan ada lagi masyarakat yang akan menjadi korban dalam melaksanakan aturan aturan TI Rajuk ini,” pungkas Koko.

 

Menyingkapi masalah ini Pj.Bupati Beltim, H Hardi menyambut dengan baik dan akan mengambil langkah-langkah lanjutannya. Menurut Hardi Perbup Nomor 59 tahun 2014, tentang TI rajuk memang keluarnya bersamaan dengan UU nomor 23 tahun 2014.

 

“Saya belum melihat kapan diundangkannya, karena saya baru menjabat sebagai Pj.Bupati baru dua bulan lebih. Sehingga saya harus mempelajarinya terlebih dahulu, dan melihat isi Perbup tersebut. Saya sepakat untuk duduk bersama membahas masalah ini, hingga akhirnya masyarakat tidak menjadi korban,” papar Hardi.

 

Hardi juga berjanji dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan mengajak DPRD Beltim untuk membahas masalah ini sehingga akan dicapai suatu keputusan nantinya.

 

“Dan keputusan tersebut, apa harus dicabut atau sebagainya. Dan apakah ada solusi dan sebagainya, nanti kita buka duduk bersama membuka forum untuk meluruskan permasalahan ini,” tandas Hardi sembari berterima kasih atas adanya laporan ini. (feb)