Perbup TI Rajuk Tak Perlu Direvisi

by -

MANGGAR – Peraturan Bupati (Perbup) nomor 59 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan pertambangan timah sistem rajuk menggunakan alat Ponton Isap Produksi (PIP) tidak perlu direvisi selama belum terbit peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, keberadaan Perbup dinilai masih relevan dan tidak memuat aturan perizinan.

“Isi dari Perbup kan tidak mengatur izin tetapi hanya memuat teknis kerja dan tenaga kerjanya. Jadi selama tidak ada Pergub (Peraturan Gubernur, red) atau instruksi dari inspektur tambang Provinsi tidak ada yang perlu diubah,” ungkap Plt Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (DPE) Kabupaten Beltim, Harli Agusta kepada Belitong Ekspres, Kamis (19/11) kemarin.

Harli mengatakan ada kemungkinan kalau terbitnya Pergub mengambil beberapa hal dari Perbup sebagai acuan. Atau sebaliknya, Perbup dinyatakan tidak berlaku seiring keluarnya Pergub sebagai landasan hukum tambang sistem rajuk menggunakan alat Ponton Isap Produksi (PIP).

Menanggapi Perbup, Kepala Bagian Hukum Setda Beltim, Amrullah menyatakan enggan berkomentar banyak. Alasannya, Perbup tersebut merupakan usulan dari SKPD terkait.

Namun, papar Amrullah, SKPD terkait dapat menjajaki kemungkinan revisi atau mencabut Perbup atas dasar keberadaan peraturan yang lebih tinggi. Meski demikian, Bagian Hukum siap membantu melaksanakan evaluasi jika diminta SKPD.

“Mereka (DPE) menjajaki Perbup tersebut apakah bisa direvisi, apakah akan dibahas kembali. Kalau mereka mengundang kita untuk evaluasi, kita siap,” kata Amrullah, saat ditemui Belitong Ekspresdi ruang kerjanya, Kamis (19/11) kemarin.

Dijelaskannya, pihaknya akan membantu jika diminta untuk membantu memfasilitasi dalam kapasitas sesuai tupoksi Bagian Hukum.

“Kalau ada yang perlu dibahas, ada pasal yang harus diperbaiki, permasalahan dimana. Apakah diperbaiki atau dicabut. Kalau Bagian Hukum tiba-tiba mencabut, tidak bisa kecuali yang inisiatif dari Bagian Hukum. Kita hanya memfasilitasi,” tegas Amrullah.

Sesuai aturan baku dalam sistematis peraturan yang diterbitkan, bahwa aturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. (feb)