Perda Masih Dianggap Tumpul

by -

PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang menyoroti beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan setelah diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) melalui raperda namun belum menunjukkan efek positif. Salah satunya ialah perda larangan merokok.
Sekretaris Komisi I Depati Gandhi menjelaskan, seharusnya produk hukum yang telah disahkan oleh Pemkot dan DPRD, untuk segera dibuatkan peraturan pelaksanaannya atau dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwako).
“Kita contohkan perda tentang rokok, jangan sampai peraturan yang dihasilkan tumpul. Jadi dari sekarang harus disiapkan perwako teknisnya, atribut daerah-daerah yang dilarang merokok sehingga masyarakat memahami dan tunduk melaksanakan perda tersebut,” ujarnya saat di temui wartawan Selasa (31/3) kemarin.
Gandhi menambahkan, ada perda-perda tertentu yang membutuhkan peraturan teknis, agar para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pihak yang akan mensosialisasikan dan menjalankan perda tersebut, sehingga mudah memberikan pemahaman kepada masyarakat. Begitu juga atribut-atribut yang di perlukan oleh perda tersebut.
“Harus segera dibuatkan peraturan pelaksanaannya agar perda yang telah kita sahkan tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat Pangkalpinang, ” jelasnya.
Lanjut Gandhi, perda tersebut merupakan hasil pembahasan dan penentuan legislatif, namun eksekutor dalam pelaksanaannya adalah tugas dari Pemkot dan untuk kedepan pihaknya berharap agar Pemkot bergerak cepat dalam hal mengeluarkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk perwako kepada perda-perda yang telah dihasilkan dan disahkan.
“Kami harap Pemerintah Kota bisa secepatnya mengeluarkan peraturan pelaksanaannya agar semua perda yang telah di hasilkan tidak lagi di anggap tumpul,” tukasnya. (cr61)