Perda Tibum Harus Sesuai Kondisi Masyarakat

by -

MANGGAR – Guna menghasilkan Peraturan daerah (Perda) Ketertiban Umum (Tibum) yang sesuai dengan kondisi Belitung Timur (Beltim) saat ini, Pansus I DPRD Beltim terus melakukan pembahasan draft Perda yang telah disampaikan pihak eksekutif, awal Februari lalu. Terhitung, tiga kali sudah pembahasan dilakukan bersama, dan konsultasi dengan Dirjen PUM Kemendagri serta studi banding ke Kodya Depok atas pelaksanaan Perda Tibum.

Ketua Pansus I DPRD Beltim, Koko Haryanto mengatakan pembahasan Perda Tibum yang diajukan oleh Bupati Beltim, sudah hampir mendekati final. Namun untuk menghasilkan Perda yang efektif, tentu harus dibahas dengan cermat dan teliti dengan melihat kondisi dan karakteristik masyarakat Beltim.

“Kita yang tergabung dalam pansus I, telah berupaya membahas Perda ini dengan maksimal agar benar-benar memiliki kekuatan hukum yang dapat dilaksanakan di daerah ini. Tentunya upaya kami ini dapat menyumbangkan pemikiran, saran dan masukan bagi pemerintah daerah agar Perda Tibum dapat menjadi ruh Satpol PP dalam menegakkan aturan,” kata Koko, saat ditemui Belitong Ekspres usai rapat pembahasan di ruang rapat DPRD Beltim, Selasa (10/3) kemarin.

Koko menambahkan, kinerja Pansus I tentunya ingin memberikan hasil pembahasan yang terbaik untuk masyarakat Beltim. Hanya saja, karakter masyarakat tiap daerah tidak sama, sehingga secara sosiologis harus dipahami.

“Saya sarankan agar nantinya pelaksanaan Perda lebih banyak memuat program pembinaan dan pengawasan, serta sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Namun bila terjadi pelanggaran atas Perda ini agar diberi peringatan terlebih dahulu sebelum dilakukan eksekusi,” sarannya.

Jika disahkan, Perda Tibum menurut Koko, tidak menimbulkan “ketakutan” bagi dunia usaha selama usaha tersebut sesuai dan tidak melanggar. Kata dia, masyarakat tidak perlu takut, justru dengan Perda ini dapat menjamin kepastian hukum dalam berusaha. Usaha yang tidak berizin atau izinnya tidak sesuai harus diberi pembinaan, namun jika masih membandel maka satpoll PP bisa mengeksekusi tempat usaha tersebut untuk ditindak dan ditutup,” harapnya.

“Mari kita sama-sama bersinergi untuk Perda ini, baik elemen masyarakat, institusi horizontal maupun institusi vertikal, seperti, kepolisian, kejaksaan dan TNI, mereka nantinya akan kita ajak duduk bersama agar dapat memberikan masukan-masukan sebelum kita setujui,” tandas Koko. (feb)