Perintah Menteri Stop Tambang Laut

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

Gubernur Diminta Panggil Para Bupati

PANGKALPINANG –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung (Babel) menyambut baik kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti untuk menghentikan sementara seluruh aktifitas penambangan di laut dengan alasan untuk dikaji ulang kembali.
“Ini sebuah terobosan bagi Bangka Belitung dengan surat edaran kepada Gubernur dan Bupati bagi aktifitas tambang dilaut atau perairan. Jadi usulan tersebut hendaknya Gubernur panggil para bupati-bupati untuk menyikapi hal ini, tidak iya-iya saja,” ujar Ketua Komisi II DPRD Babel, Antonius Uston kepada wartawan, Jumat (23/1) kemarin.
Instruksi menteri Susi sendiri dengan melayangkan surat tertanggal 22 Desember 2014 kepada Gubernur Kepulauan Babel dan jajarannya ditingkatan kabupaten/kota. “Karena didalamnya kan menyangkut kepentingan nelayan, pengusaha, dan kepentingan lainnya terhadap persoalan ini. Baru mereka melakukan grand desain, apa aja yang mesti disampaikan ke kementerian,” jelas Anton.
Dalam hal ini, Ia pun meminta agar Gubernur bersama para bupati untuk tidak “berleha-leha” dan segera berkomunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM untuk kemudian membicarakan persoalan zonasi laut tersebut.
“Sampai hari ini kita tidak punya tata ruang laut. Kita hanya dibatasi 0-3 mil untuk kabupaten, 3-10 mil provinsi, 10-12 mil pusat. Ini Harus jelas mana kawasan konservasi, tangkap, atau mana yang bisa untuk pertambangan. Dan itu sampai sekarang belum ada, jadi segera komunikasikan,” harap Anton.
Hal ini dinilai Anton penting, karena surat menteri tersebut merupakan pintu masuk bagi Babel dalam mengatur Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) laut yang selama ini masih terkendala payung hukum dari pusat. Dan Gubernur diharuskan memanfaatkan kesempatan tersebut. “Kita tunggu kepastian hukum agar ketika pusat sudah memberi celah payung hukum kepada daerah ini, baik DPRD maupun KPK bisa mengupayakan dalam bentuk Perda RTRW zonasi laut,” imbuhnya.
“Selama ini yang ada hanya perda RTRW darat, kita mau Perda tapi belum ada centelan. Ini provinsi kepulauan yang mana kekuatan utamanya ada dipesisir atau kelautan. Jangan sampai nanti kita buat Perda, namun kemudian digugurkan pusat. Karena bertentangan dengan Permen, PP atau aturan lainnya. Itu yang tidak kita harapkan,” pungkasnya. (iam)

Baca Juga:  Jelang Pilpres, Kapolres Pantau Pulau Sumedang

Rate this article!
Tags:
author

Author: