Perjuangan Babel Dimulai

by -2 views

*Perbaiki Tatanan Pengelolaan Timah

PANGKALPINANG – Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bangka Belitung (Babel) bersama stakeholder untuk memperbaiki tatanan pengelolaan timah dimulai.
Langkah tersebut digawangi Pemprov Babel melalui Tim 9 yang dibentuk Gubernur Rustam Effendi, DPRD melalui komisi terkait dan kiprah Komite Penyelamat Timah Indonesia (KPTI) dari beberapa rekomendasi hasil kesepakatan bersama di pertemuan di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Rabu (2/9) kemarin.
“Telah kita sepakati beberapa rekomendasi yang akan dibawa ke pemerintah pusat agar dapat meninjau kembali kebijakan yang selama ini dinilai tidak menguntungkan Babel sebagai daerah penghasil timah,” ujar Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, dihadapan peserta pertemuan yang dihadiri anggota komisi II dan II DPRD Babel, perwakilan PT Timah dan pelaku tambang di Babel.
Pembahasan terfokus pada tiga hal, yakni realisasi wilayah pertambangan rakyat (WPR), Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33 Tahun 2015, dan kehadiran bursa “tunggal” yang dipegang Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau Indonesian Commodity & Derivatives Exchange (ICDX).
Untuk itu, kata Didit, dalam rekomendasi yang akan dilanjutkan oleh kinerja komisi DPRD, Tim 9 Pemprov Babel dan KPTI diharapkan dapat memberikan kontribusi PAD Babel.
“Komisi III akan memperjuangkan WPR dengan beberapa rekomendasi, berikut komisi II ke Kemendag guna membahas tentang kehadiran Babel. Dalam hal ini meminta beberapa pasal demi pasal yang menurut pandangan DPRD sangat merugikan masyarakat dan melecehkan gubernur yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah,” terangnya.
“Selain itu kita juga minta pemerintah daerah menginvetarisasi hal-hal yang akan kita revisi. Kepada PT Timah, kami juga minta untuk melakukan koordinasi yang sangat jelas kepada tim 9 dan DPRD Babel menyangkut kebijakan atau opsi yang ditawarkan bapak presiden menyikapi WPR,” tambah Didit.
Dilanjutkan Didit, pihaknya juga meminta kepada tim 9 agar pertemuan serupa tidak hanya berlangsung satu kali saja akan tetapi rutin untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perjuangan yang disampaikan ke pusat.
“DPRD juga mendukung penuh teman-teman KPTI untuk menyikapi permasalahan timah di Babel ini. Kami juga terimakasih kepada mereka,” beber Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya saat membacakan beberapa point rekomendasi hasil pembahasan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Babel Deddy Yulianto sempat meminta peserta Banmus fokus terhadap poin-poin apa saja yang harus disampaikan  ke pusat. “Siapa dan apa yang kita perjuangkan harus lebih terperinci. Jangan melebar berdebat kusir. Kalau masalah WPR siapa bapak angkatnya, masalah bursa itu tidak boleh tunggal karena ada 2 bursa setahu saya. Begitupun masalah Permendag 33/2015, harus fokus apa yang disampaikan ke pusat. juga asal usul barang,” kata Deddy.
Ia juga menyarankan agar lebih baik dalam pengelolaan WPR nantinya diserahkan kepada Pemda. “Kalau bicara bapak angkat harus kembali ke BUMD sebagai keperusahan daerah, karena bisa jadi pemasukan PAD bagi kita. Selain itu, negara juga harus berperan aktif untuk membantu, Menteri Keuangan semisalnya bisa menutup ekspor-ekspor, biar nantinya kita bisa mengatur harga timah dunia,” jelasnya.
Ketua Komisi III Syamsuardi menyoroti persoalan WPR yang  hingga kini masih dinantikan masyarakat Babel. Menurutnya, regulasi WPR sangat penting guna menjamin masyarakat bisa menambang. ” Masyarakat mau tahunya rasa aman nyaman, hingga sekarang mau nambang belum ada zonasinya, dan iti mesti ada rambu-rambunya,” sebutnya.
Terkait WPR ini juga dikomentari Ketua Komisi II, Antonius Uston yang mengajak semua pihak memahami definisi WPR yang sesungguhnya. Jangan sampai keberadaan WPR dalam pelaksanaanya kelak bukan dinikmati rakyat tapi pengusaha yang mengatasnamakan rakyat.
“Rakyat diberikan wilayah secara legal untuk menambang bukan rakyat diberikan menambang oleh pengusaha itu bukan WPR. PT Timah juga menambang di WPR itu juga bukan teori WPR. Yang jelasnya kan undang-undang telah dikebiri karena menambang tidak boleh menggunakan alat berat. PT Timah juga dengan keluarnya undang-undang WPR tersebut, harus bisa merelakan sebagian KP Timah kepada pemerintah daerah. Begitpun juga dengan perusahaan swasta lainnya,” tukasnya.
Menyikapi hasil pertemuan, enam komisioner KPTI mengapresiasi langkah yang telah disepakati bersama ini dalam memperjuangan timah Babel. “Intinya dari KPTI, pertemuan ini tidak bisa hanya dilakukan sekali. Harus berkelanjutan dengan membuat pernyataan sikap dari Babel. Kita bersama untuk penyusun draft pernyataan sikap dari Babel, baik tentang WPR maupun permendang yang selama ini tidak mengakomodir Babel. Untuk itu kita harus satu suara, bersikap mau menolak permendag ini atau merevisi,” tegas Ketua Harian KPTI, Rudi Syahwani.(iam)