Perlu Akomodir Figur Profesional

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

BANGKA BELITUNG tahun ini akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak di 4 kabupaten. Beberapa nama yang hendak maju, baik itu tokoh lawas maupun pendatang baru sudah ramai dipublikasikan.
Bambang Ari Satria, Ketua Himma Publik (Himpunan Mahasiswa Magister Administrasi Publik) FISIP Unsri mengungkapkan, dalam sistem paket pada pilkada kali ini tentunya instrumen utama adalah parpol yang akan memilih pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
“Jadi, alat politik tersebut bertanggung jawab untuk menjaga demokrasi supaya berjalan dengan baik,” ujar Ari dalam rilis yang diterima Radar Bangka, kemarin (6/4).
Lebih jauh menurutnya, kandidat kepala daerah yang diusung oleh parpol atau gabungan parpol, umumnya menjadi jatah partai politik baik itu ketua parpol, kader parpol atau kalangan yang dekat dengan parpol.
Ia mencontohkan, Bangka Tengah (Bateng) dipastikan mengusung ketua DPC Golkar sebagai kandidat Bupati yang akan disandingkan dengan politisi PPP sebagai pendamping.
Untuk menjaga demokrasi, parpol kata Ari perlu mempertimbangkan figur profesional untuk mendampingi kandidat kepala daerah dalam pilkada. Pertimbangan ini sejalan dengan tugas wakil kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
“Pasal 66 ayat 1 point A menyebutkan, tugas wakil kepala daerah adalah membantu kepala daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan ada yang sifatnya konkuren wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan,” ungkapnya.
Urusan pemerintahan yang wajib berkaitan pelayanan dasar terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan pemukiman, ketertiban umum, dan sosial. Sementara urusan pemerintahan yang wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya terdiri dari tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup dan urusan pemerintahan pilihan terdiri dari kelautan perikanan, pariwisata, pertanian dan kehutanan.
“Nah, untuk membantu kepala daerah memimpin SKPD dalam menjalani urusan pemerintahan diperlukan figur profesional supaya mampu menyelenggarakan good governance. Fenomena yang terjadi di Bangka Belitung saat ini adalah belum mampunya wakil kepala daerah membantu kepala daerah,” tegasnya.
Figur profesional ditambahkannya bisa diambil dari kalangan birokrat yang paham urusan pemerintahan, bisa dari akademisi kampus maupun tokoh yang dianggap berhasil dalam mengelola BUMD maupun BUMN.
“Kombinasi tokoh politik dan profesional dalam pilkada tentunya bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik dapat berjalan secara terukur,” imbuh Ari.
Selain itu, pasal 66 ayat 2 UU Pemda menyebutkan bahwa tugas wakil kepala daerah adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. “Saran yang konstruktif untuk membangun daerah tentu akan muncul dari tokoh profesional yang sudah berpengalaman, punya kemampuan dan berpendidikan,” tandasnya. (rel)

Baca Juga:  IKT Timah Datangi DPRD Babel: Kami Ingin IUP Tetap Utuh!

Rate this article!
Tags:
author

Author: