Permendagri Nomor 110, Perkuat Peran BPD

TANJUNGPANDAN – Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 110/2016 yang ditetapkan Tanggal 31 Desember Tahun 2016 lalu, semakin memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan ini memberikan kepastian hukum BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak roda di Pemerintahan Desa.

Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa Badan Pembedayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) Belitung Wigman Ws Muktie mengatakan, dalam Permendagri itu mempertegas PP No 47 Tahun 2015 tentang fungsi dan tugas BPD. Di antaranya, soal keanggotaan dan kelembagaan BPD, fungsi, tugas, hak kewajiban dan kewengan BPD, peraturan tata tertip BPD dan pembinaan, serta pengawasan dan pendanaan BPD.

RajaBackLink.com

“Permendagri yang baru ditetapkan 31 Desember 2016 tersebut mengatur dan memberikan kepastian hukum kepada BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya,” kata Wigman kepada Belitong Ekspres, Jumat (31/3) kemarin.

Baca Juga:  Isyak: Demokrasi Itu Instrumen Penting Dalam Pemerintahan

Wigman menjelaskan, setalah Permendagri tersebut diturunkan kemudian dilakukan penyusunan pada rancangan peraturan daerah (Raperda). Setelah itu, jika sudah ditetapkan nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup). “Permendagri ini sudah dibahas di tingkat  Eksekutif, jadi tinggal dibahas di Legeslatif,” terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, di dalam Permendagri itu juga mengatur tentang pendanaan tunjangan operasional termasuk kegiatan. “Jadi BPD berhak mendapatkan sumber keungan baik itu dari APBD provensi ataupun dari APBD kabupaten yang penting itu tidak mengikat,” jelas Wigman.

Terpisah, Ketua Forum BPD Kabupaten Belitung Suhari Sahar menyambut baik adanya Permendagri no 110 tahun 2016 ini. Menurut dia, hadirnya Permendagri ini menunjukan serta mempertegas fungsi dan kinerja BPD dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

“Namun, dalam hal ini ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama. Terkait, saat ini memang perlu adanya bimbingan teknis terkait kapasitas, mekanisme dan teknis dalam mengelola aspirasi masyarakat,” katanya.

Baca Juga:  Isyak: Demokrasi Itu Instrumen Penting Dalam Pemerintahan

Selain itu lanjut Suhari, teknis untuk pengelolaan keuangan BPD juga diperhatikan. Sejauh mana BPD menjalankan fungsi pemerintahannya dan sejauh mana kekuatan dari musyawarah desa yang diselanggarakan oleh BPD.

Oleh sebab itu butuh kerja sama yang baik dari stakeholder agar kiranya dapat memberikan pemahana bersama terhadap penerapan Permendagri BPD yang baru ini. Karena, kinerja BPD nantinya akan menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menjalankan roda perintahan

“Kami berharap dengan adanya Permendagri no 110 tahun 2016 ini dapat menciptakan sinergitas antara BPD dan pemerintahan desa untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat ,” ujar Suhari didampingi Sekertaris Forum BPD Yudi Chandra. (rez)

Tags:
author

Author: