Perpanjangan HGU PT SWP Menjadi Persoalan Besar

Suasana pertemuan di Gedung BKPM Jakarta, Selasa (16/7).

Suasana pertemuan di Gedung BKPM Jakarta, Selasa (16/7).

Tiga Kementerian Akan Rapat di Beltim
PT SWP Membandel, Dilarang Replanting

RajaBackLink.com

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Steelindo Wahana Perkasa (SWP) di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur (Beltim), menjadi persoalan besar. Pasalnya, perusahaan perkebunan kelapa sawit itu membandel, meski sudah dilarang melakukan penanaman kembali (replanting).

Hal itu terungkap dalam audensi dan konsultasi proses perpanjangan HGU) PT SWP di Deputi wilayah 7 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Selasa (16/7). Pertemuan di Gedung BKPM Jakarta ini, dihadiri Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, Bupati Beltim Yuslih Ihza, Ketua DPRD Beltim Tom Haryono, camat dan para kepala desa yang berada dekat dengan HGU PT SWP.

“Dar hasil pertemuan terkait persoalan perpanjangan HGU PT SWP, nanti akan ada rapat lintas kementerian di Beltim. Yaitu BKPM, Kementerian Pertanian dan ATR- BPN. Cuma tanggalnya belum ditentukan,” kata Yuslih Ihza kepada Belitong Ekspres, Rabu (17/7) kemarin.

Hal paling serius dibicarakan saat audensi dan konsultasi di BKPM, kata Yuslih adalah adanya pemahaman dualisme aturan yang dipakai dalam perpanjangan HGU. PT SWP mengacu pada Permentan (Peraturan Menteri Pertanian), padahal ada aturan yang kedudukannya lebih tinggi. “Dari BKPM, ranahnya sudah tidak abu-abu lagi, sudah jelas. Bahwa 20 persen itu berada di dalam HGU,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Beltim Tom Haryono menyebutkan PT SWP sudah melakukan penanaman kembali, dan bupati telah bersurat kepada mereka. Bahkan dua kali surat yang dilayangkan supaya PT SWP jangan melakukan replanting sebelum HGU diperpanjang.

Untuk itulah, karena tidak ada titik temu, Desa melapor ke Provinsi. Sehingga, kemarin dengan difasilitaai oleh Wakil Gubernur mengundang Ketua DPRD Beltim, Bupati Beltim, kepala Desa di 10 Desa yang terdampak. Selain itu, Ketua dan anggota DPRD Provinsi Babel Dapil Pulau Belitong, dan penanaman modal daerah, juga diundang sama-sama datang ke BKPM RI.

“Jadi intinya, kita menyampaikan pokok-pokok permasalahan yang ada saat sebelum perpanjangan HGU kepada BKPM, dan mereka akan segera ditindaklanjuti,” ungkap Tom kepada Belitong Ekspres saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (17/7) kemarin.

Setelah di BKPM RI lanjut Tom, juga akan dilaksanakan pertemuan kembali di Beltim sebagai tuan rumah. “Kemudian, kalau sampai waktu habisnya nanti, ternyata HGU belum perpanjang, secara yuridis formil mereka dak boleh beraktifitas lagi. Itu kata BKPM, dan dalam status quo,” jelas Tom.

Baca Juga:  Aplikasi Belitong Geopark Jawab Revolusi Industri 4.0

Oleh karena itu, Tom menghimbau kepada kepala Desa yang masuk dalam HGU PT SWP tetap kompak dan jangan punya pemikiran berbeda. Kepada pihak perusahaan, dia juga menghimbau agar serius mengurus proses perpanjangan HGU tersebut.

“Dan jangan main-main dengan aturan. HGU itu harus dilaksanakan dalam HGU, kalau di luar HGU itu namanya pola kemitraan. Kalau plasma harus mengambil 20 persen dari luasan HGU. Itu minimal,” tegasnya.

Lebih jauh Tom mengatakan, berkaitan dengan masalah perpanjangan HGU yang kesannya tersendat-sendat pada Desember 2020 sudah habis waktunya. Sedangkan itu selambat-lambatnya dua tahun sebelum masa itu harus mengajukan.

“Jadi untuk itu, kenapa mereka belum mengajukan. Mungkin mereka belum mengajukan itu karena masih adanya silang pendapat di lapangan. Terutama untuk mengajukan itu kan harus diawali dengan kesepakatan mereka dengan desa-desa, barulah Desa itu mengeluarkan rekomendasi,” paparnya.

Terkait persoalan perpanjangan HGU PT SWP, Pemerintah Provinsi Babel, DPRD Babel dan Pemerintah Kabupaten Beltim serta DPRD Beltim, sudah melakukan audensi dan konsultasi ke Deputi wilayah 7 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI di Gedung BKPM Jakarta, Selasa (16/7).

Ikut hadir dalam kesempatan itu, Yos Harmen selaku Deputi Wilayah 4 BKPM RI, Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel) Abdul Fatah, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, Bupati Belitung Timur (Beltim) Yuslih Ihza, Ketua DPRD Beltim Tom Haryono, Camat dan para Kepala Desa yang terdampak.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah mengatakan, audensi dilakukan untuk mencari solusi agar tercapai kesepakatan antara pihak desa dengan perusahaan sebelum perpanjangan HGU.

“Kita akan hubungkan kedua persepsi dan kita pikirkan ada apa dengan peraturan menteri pertanian, yang memberikan satu ruang berbeda dengan undang-undang yang mengatur lebih tinggi tentang lokasi plasma,” kata Wagub Babel.

Sebelum berakhirnya HGU tahun 2020, Wagub mengingatkan agar pihak perusahaan tidak melakukan penanaman kembali (replanting) kelapa sawit. “Sebelum perpanjangan HGU sebaiknya perusahaan tidak melakukan aktifitasreplanting dan tahan diri sampai kemudian dikeluarkan perpanjanagn ATR/BPN. Untuk melakukan aktifitas produksi lainnya ya silahkan saja,” pinta Wagub.

“Untuk menjaga kebersamaan dan koordinasi, selagi masalah belum selesai di tataran bawah kades, bupati, gubernur yang belum mengeluarkan rekomendasi, maka tataran BKPM tidak akan keluarkan rekomendasi kepada ATR/BPN untuk perpanjangan HGU,” sambungnya.

Baca Juga:  Juni, Air Asia Buka 3 Rute Baru ke Belitung

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Beltim Yuslih Ihza juga menegaskan, bahwa Pemkab Beltim sudah melayangkan surat sekaligus mengingatkan kepada pihak perusahaan untuk mengurus perpanjangan HGU.

“Desember 2020 ini HGU berakhir dan saya sudah ingatkan dan kirimkan surat ke perusahaan tahun 2018 dan 2019 agar membuat usulan perpanjangan HGU kepada pusat dan melakukan sosialisasi ke masyarakat. Saya sudah peringatkan kepada mereka jangan melakukan replanting sebelum ada kepastian bahwa HGU diperpanjang,” tegas Bupati Beltim Yuslih.

Di sisi lain Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menyampaikan, bahwa pihaknya meminta agar pihak BKPM RI segera membantu menyelesaikan permasalahan HGU PT SWP, sebab permasalahan ini sudah berlarut-larut.

“Masalah ini ada sejak 2017, kalau masalah ini dibiarkan, maka akan jadi bom waktu. Kalau kita lihat perusahaan tersebut masih berpegang pada undang-undang yang lama, setelah ada perpanjangan maka mereka harus ikut aturan baru. Adanya aturan baru ini kita minta ada perhitungan ulang kembali luas wilayah HGU terhadap kedua perusahan itu,” katanya.

“Yang kita kuatirkan dari luas itu diasumsikan bisa jadi lebih. Kami harapkan kepada Yos Harmen, tolong bantu masyarakat kami karena DPRD melihat apa yang diinginkan masyarakat tidak melanggar aturan dan bukan merupakan hal yang sangat luar biasa karena kami tidak mau masyarakat jadi penonton dirumahnya sendiri,” pinta Didit.

Menanggapi hal itu, Yos Harmen menegaskan, bahwa pihaknya tetap terus mengawal permasalahan tersebut agar pihak perusahaan mematuhi ketentuan yang berlaku sebelum HGU diperpanjang.

“Kita akan coba cari titik temu agar perusahaan itu patuh kepada ketentuan. Okelah dulu HGU diterbitkan dengan peta yang belum rinci dan ketentuan plasma yang belum kuat,” sebut Yos.

Yos mengatakan kalau HGU perusahaan mau diperpanjang, ia minta perusahaan dapat memberi tanggung jawabnya kepada masyarakat. “Kedepannya kalau mau diperpanjang, lakukan pengukuran kembali wilayah mana yang diberikan. Kedua, ketentuan yang harus dipenuhi yakni plasma 20 persen,” tukasnya.

“Ketiga tanggungjawab perusahaan (CSR) dan lainnya. Kalau perpanjangan tidak memberi manfaat kepada masyarakat, untuk apa HGU diperpanjang. Jika ada masalah, kami akan segera turun. Apabila melanggar aturan kita bisa berikan teguran surat peringatan sampai bisa dicabut,’ tandas Yos. (dny)

Tags:
author

Author: 

Leave a Reply