Pers, Pilar Demokrasi Keempat

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

Oleh: Syafriadi*

Benarkah pers itu pilar demokrasi keempat (the fourth of estate)? Ketua Umum Persatuan Wartawan Indoesia (PWI) pusat, Margiono, membantah pernyataan itu dalam seminar HPN 2014 di Bengkalis. Margiono menyebut, UUD 1945 hanya menganut tiga poros kekuatan, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sementara pers, ada di luar sistem kekuasaan. Jadi, kata Margiono, the fourth of estate hanya klaim sepihak orang-orang pers setelah kita berada di alam kemerdekaan pers.

Thomas Jefferson usai dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat di Washinton DC, 4 Maret 1801, langsung berpidato, dan salah satu bagian pidatonya menyinggung soal kebebasan pers dan demokrasi. Kata Jefferson, “No democracy without free press”, tak ada demokrasi tanpa kebebasan pers.

Dua prinsip (kebebasan pers dan demokrasi) yang mengemuka dari pandangan Jefferson itu bertitik pangkal dari pemikiran John Locke tentang hak azasi, dan Montesquieuyang mengemukakan tiga poros kekuasaan, atau dikenal dengan istilah trias politika.
Hampir semua negara di dunia menganut prinsip trias politika tak terkecuali Indonesia. Dalam UUD 1945, trias politika (eksekutif, legislatif dan yudikatif) didistribusikan secara jelas ke dalam lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang secara berbeda. Dan, antara satu lembaga dengan lembaga negara lainnya menjalankan kewenangan secara terpisah tanpa intervensi.

Munculnya terminologi “pers pilar demokrasi keempat” dimaksudkan untuk menopang kekuatan ketiga pilar trias politika agar masing-masing kelembagaan dapat menjalankan kewenangan secara efektif dan efisien. Atau sebaliknya, untuk mengontrol jalannya pemerintahan melalui pers. Tuntutan atas terminologi itu makin menguat saat ketiga pilar mengalami krisis kepercayaan publik setelah oknum-oknum yang memimpin kelembagaan negara itu terlibat dalam kasus-kasus korupsi, bahkan meluas ke nepotisme dan kolusi sehingga memunculkan kekuatirkan melemahnya semangat demokrasi.

Kebebasan pers merupakan prasyarat utama berdirinya bangunan demokrasi itu. Sebagai negara yang menganut paham demokrasi dalam teori trias politika, Indonesia memerlukan peran pers yang kuat supaya demokrasi terus berkembang. Menurut Jacob Oetama, dalam negara demokrasi pers menjadi salah satu pilar demokrasi dan kebebasan pers merupakan sebuah keharusan. Harapan senada juga digantungkan oleh ahli hukum tata negara, para politisi dan akademisi. Mereka satu suara bahwa pers berada dalam bingkai demokratisasi. Demokrasi tidak akan tegak tanpa pers, dan pers tidak akan bebas tanpa demokrasi.

Baca Juga:  Paradigma Membangun Pariwisata: Kapitalisme vs Islam

Liberalisasi Pers
Liberalisasi pers tak terlepas dari perubahan iklim politik pada sistem politik Indonesia dari sistem politik otoriter ke sistem politik yang demokratis. Konfigurasi politik yang demokratis telah melahirkan produk hukum pers yang populis, atau hukum pers yang demokratis. Hubungan keduanya bagai dua sisi mata uang logam. Artinya, kemerdekaan pers yang sedang dinikmati oleh pers takkan mungkin ada bila konfigurasi politik lahir dengan watak otoriter. Hanya konfigurasi politik berciri demokratis yang membuat pers bebas menjalankan peran dan fungsinya.

Kendati demikian, pers tidaklah bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan pers dijalankan dengan bingkai moral, etika dan hukum sehingga kemerdekaan pers merupakan kemerdekaan yang disertai dengan kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum. Bingkai moral dan etika dimaksud dalam tanggung jawab profesi adalah Kode Etik Jurnalistik.

Bertitik tolak dari tangggung jawab itu, pers dalam menjalankan profesinya, bukanlah manusia super atau manusia istimewa (qualified privilege) apalagi sampai timbul anggapan bahwa mereka adalah manusia yang kebal hukum sehingga bebas dari hukuman. Bukankah setiap orang berkedudukan sama di depan hukum (equality before the law)? Joseph Pulitzer mengatakan, jurnalistik di samping memerlukan orang-orang yang berani juga memerlukan orang-orang bermoral.

Pers Dikontrol Masyarakat
Salah satu pertimbangan lahirnya Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah menyerahkan kontrol atas pers kepada masyarakat. Ini pula yang membedakan pers di zaman Orde Baru dengan pers di masa Orde Reformasi. Di masa kepemimpinan Soeharto, pers menjadi subordinat dari negara, dan kekuasaan pers dikebiri oleh pemerintah melalui departemen penerangan. Mungkin masih belum hilang dalam ingatan kita, betapa banyak tindakan-tindakan anti pers oleh pemerintah kepada orang-orang pers termasuk ke media sendiri. Ada wartawan yang ditangkap lalu dijebloskan ke penjara tanpa diadili, dan tak sedikit media yang dibredel setelah izinnya dicabut.

Baca Juga:  Desentralisasi Fiskal, Benarkah Otonom?

Tindakan-tindakan itu tidak akan kita temui lagi di era sekarang. Kalaupun ada yang anti terhadap pers sifatnya lebih kepada oknum karena tempramen melihat perilaku wartawan dalam peliputan. Atau tersinggung akibat pemberitaan pers. Perubahan terjadi karena UU Pers telah memberi perlindungan kepada wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Juga karena adanya jaminan dari konstitusi untuk freedom of press.

Kendati demikian pers bukanlah wahana yang dapat memainkan kebebasannya tanpa batas apalagi sewenang-wenang. Kontrol atas pers yang dahulunya dilakukan oleh negara sekarang bergeser ke masyarakat. Masyarakat diberi hak oleh undang undang mengontrol pers. Dalam salah satu konsiderannya, UU Pers menyebutkan, dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak azasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain dijaminnya penggunaan hak jawab dan hak koreksi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Pengawasan yang lebih penting lagi berasal dari orang-orang pers sendiri. Mereka memiliki Kode Etik Jurnalistik yang notabenenya memuat tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh pers (wartawan dan media) dalam melaksanakan fungsi dan perannya. Kita bergarap, di tengah makin besarnya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pers, sebagai pilar demokrasi keempat, pers mampu memberi pencerahan kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, menelikung di atas demokrasi untuk menghitamkan pikiran masyarakat.

Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2015 dan HUT PWI ke-70 di Batam, Kepulauan Riau, turut memberi makna penting tentang demokrasi dan kebebasan pers.***

*)Ketua Serikat Perusahaan Pers Cabang Riau dan dosen Fakultas Hukum UIR

Rate this article!
Tags:
author

Author: