Persiapan Pilgub Babel 2017 Dana Belum Turun ke Daerah

by -

MANGGAR – Tahapan Pemilihan Gubernur Bangka Belitung (Babel) telah dimulai. Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Tahapan yang sudah bergulir adalah Perencanaan Program dan Anggaran dan Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 22 Mei 2016 lalu.

Komisioner KPU Beltim Divisi SDM, Rumah Tangga, dan Data Pemilih Rizky Rinaldi mengatakan, KPU Kabupaten baru akan benar-benar bergerak pada 21 Juni 2016 mendatang dengan agenda Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.

“Prinsipnya, saat ini kami sedang menunggu dana. Tapi yang pasti kami (KPU Beltim) mulai bergerak tanggal 21 Juni untuk rekrutmen PPK sampai 20 Juli. Itu untuk Kabupaten,” ungkap Rizky kepada wartawan, Kamis (2/6) kemarin.

Rizky mengatakan, KPU Kabupaten berharap sedang menunggu dana hibah yang telah ditandatangani tersebut turun ke Kabupaten. Dana yang bergantung jumlah DPT tersebut sedang berproses di Provinsi Bangka Belitung.

“Jadi kami nunggu instruksi selanjutnya dari KPU Provinsi. Informasi kapan turun itu belum ada. Besaran dana itu belum dibagi ke Kabupaten. Perlu diolah lagi mungkin. Sekarang jadwal tahapan di Kabupaten memang belum ada. Kami berharap sih sebelum perekrutan PPK dan PPS, dan KPPS itu, karena kami juga mau menyiapkan pengumuman,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Rizky, pihaknya sedang melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Hal ini adalah instruksi KPU RI guna membersihkan data-data pemilih yang ada.

“Paling tidak mendekati bersih lah. Jangan sampai ada yang meninggal, tau-tau ada di DPT. Kami juga sudah koordinasi dengan Disdukcapil,” sebutnya.

Rizky menjelaskan, meskipun PKPU 3 tahun 2016 tentang tahapan Pilkada telah keluar. Ada satu hal yang juga perlu ditinggu terkait Pilkada Serentak 2017 ini. Satu hal tersebut adalah revisi UU nomor 8 tahun 2014 yang sedang digodok dan sejumlah pasal yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi.

“PKPU ini tidak terkait secara langsung dengan undang-undang tadi. Yang sedang digodok itu soal pencalonan. Kalau PKPU itu tahapan secara global,” terangnya.

Sekadar informasi UU nomor 8 tahun 2015 tentang UU Pilkada. Sejumlah pasal terkait pencalonan pun seperti apakah calon dari DPR atau DPRD perlu mengundurkan diri atau tidak dan syarat pencalonan perseorangan dikabarkan sedang ditinjau ulang untuk diubah.

Padahal MK sudah menetapkan PKPU 3 nomor Tahun 2016 tentang tahapan program jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur. (feb)