Perusahaan dan TKA Sudah Lengkapi Dokumen

by -

*Hasil Sidak ke Lokasi Perusahaan di Dusun Gumbak Mentawak

beltim-edisi-10-januari-2017
Tim yang terdiri Dinas dan Instansi terkait yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM (DisnakerkopUKM), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kesbangpol, Pihak Imigrasi, Polres Beltim, Koramil Kelapa Kampit, Camat dan Kades, saat sidak di lokasi pembangunan pabrik dan mendatangkan TKA dikawasan Dusun Gumbak, Desa Mentawak, Kelapa Kampit, Senin (9/1) kemarin.

MANGGAR – Kabar adanya Perusahaan yang memperkerjakan Tenaga Kerja asing (TKA) di wilayah Dusun Gumbak Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur (Beltim) beberapa waktu lalu, ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Beltim.

Tim Gabungan yang terdiri Dinas dan Instansi terkait yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM (DisnakerkopUKM), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kesbangpol, Pihak Imigrasi, Polres Beltim, Koramil Kelapa Kampit, Camat dan Kades mendatangi lokasi yang dimaksud, Senin (9/1) kemarin.

Maksud dan tujuan Kedatangan tim ini tak lain untuk mempertanyakan legalitas perusahaan dan juga TKA yang diduga bekerja di perusahaan tersebut. Diketahui nama Perusahaan tersebut adalah CV. Karya Abadi atas nama Joko Pramono asal Bangka dan bergerak dibidang tambang pasir timah yang bermitra dengan PT.Timah.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala DisnakerkopUKM Beltim, Erna Kunondo melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek, Suroso.

“CV.Karya Abadi ini memang sudah memilki izin tapi saat ditanya mereka mengatakan masih ada di Pengawas Produksi  dan Pengawas tambang, padahal bangunan sudah dibangun, sedangkan bangunan pabrik juga belum diterbitkan izin IMB, SIUP, dan SITU,” ungkap Suroso, Senin (9/1) kemarin.

Terkait dengan TKA dan pekerja lainnya yang diperkerjakan di Perusahaan itu jelas Suroso, mereka juga belum melaporkan ke DisnakerkopUKM Beltim. Suroso pun membenarkan jika adanya TKA di perusahaan itu.

“Benar adanya TKA dan mereka ada 3 orang sebagai peninjau, Saat di lokasi kemarin hanya ada 1 Orang TKA dan 2 orang lainnya masih ngurus barang yang datang di Bangka. Mereka tinggal di Kelapa Kampit, didampingi 1 Orang penerjemah, Karena ketiganya tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia,” terang Suroso.

Juga ditambahkan Suroso mereka rencana akan bekerja dilokasi tersebut dengan menggunakan mesin dari Tiongkok dimana mereka bernegara Tiongkok, dan memang diakui Suroso ketiga orang ini tidak lengkap terkait dokumen untuk menjadi pekerja di Beltim karena masih dokumen yang belum mereka lengkapi.

Lebih lanjut dikatakan Suroso, sepenuhnya ini permasalah tersebut akan diserahkan ke pihak Imigrasi terkait kepengurusan dokumen TKA-nya. Jika nanti mereka juga belum melengkapi dokumen yang ada maka pastinya akan ditindak tegas.

Tindak tegas itu, sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No 16 tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Permenakertrans No 35 tahun 2015 tentang tata cara penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Bahwa, itu dapat disampaikan bahwa TKA diperkerjakan dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta dilarang menduduki jabatan yang mengurusi Personalia dan/atau Jabatan Jabatan tertentu sesuau dengan peraturan per UU an.

“Dengan syarat diantaranya Memiliki Pendidikan sesuai syarat jabatan, memiliki sertifikat kompetensi atau pengalaman minimal 5 tahun. Dan, wajib mengalihkan atau transfer ilmu ke TM pendamping, memiliki polis asuransi berbadan hukum Indo dan kepesertaan jaminan sosial nasional bagi TKA,” jelas Suroso.

Bukan hanya itu dikatakannya bahwa, TKA wajib memiliki Imta, sesuai persyaratan diatas. Dan Jika perusahaan berani melanggar ketentuan tersebut sesuai dengan UU Ketenagakerjaan akan dikenakan sanksi pidana.

Saat ditanya mengenai pengawasan TKA, Suroso menambahkan bahwa pengawasan tersebut dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan UU yang berlaku.

“Mengenai pengawasan TKA dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai peraturan per UU an, sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa untuk petugas pengawas ketenagakerjaan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sehingga, Kabupaten tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan ketenagakerjaan,” sambung Suroso.

Menurut Suroso, yang disampaikan pihak Perusahaan bahwa mereka akan segera melengkapi legalitas dokumen yang dianggap kurang, sedangkan untuk masalah TKA akan dikembalikan ke pihak Imigrasi untuk melengkapi dokumen yang lain.

Sementara itu, Camat Kelapa Kampit, Rodi Rosadi yang baru saja menjabat Camat di sana mengatakan bahwa kehadiran TKA di perusaahan wilayah Kecamatan Kelapa Kampit tentu harus melaporkan ke Camat. Jika memang legalitasnya sudah sesuai maka tentunya pihak Kecamatan akan mendukung. Dan diakui Camat dengan adanya TKA diwilayah Kelapa Kampit dirinya pun belum mengetahuinya.

“Karena itu Jika memang ada TKA tentu mereka harus melaporkan terlebih dahulu dengan pihak yang berwenang, Kan sudah jelas dilapangan sudah berdiri bangunan fisik artinya perusahaan ini akan jalan. Dan yang pasti semuanya juga harus didukung dengan perizinan yang lengkap, seperti dengan diterbitkannya izin IMB, SIUP, dan SITU, begitu juga dengan kehadiran TKA,” singkat Rodi Rosadi. (feb)