Perusahaan Tidak Pernah Berikan CSR?

by -

Isyak Mengaku Muak Dengan Alasan Manajemen Atas/pusat

Isyak Meirobie DPRD Belitung
Isyak Meirobie DPRD Belitung

TANJUNGPANDAN-Atas kasus pencemaran limbah sawit di Desa Kembiri yang memicu konflik antara warga dan perusahaan, memantik kegeraman kalangan DPRD Belitung. Sejumlah anggota DPRD menunjukkan sikap tak simpatik terhadap PT Foresta Dwikarya Lestari (PT Foresta).

Seperti Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Isyak Meirobie. Dia mengaku  muak mendengar perusahaan yang selalu melempar persoalan ke atas (manajemen atas di Pusat Jakarta,Red). “Saya ingin sampaikan bahwa BLHD (badan lingkungan hidup daerah) punya bukti secara lab bahwa itu ada pelanggaran. Untuk menempuh jalan penyelesaiaan ada dua, pengadilan dan di luar pengadilan,” tegas Isyak.

Ia mengaku agak bingung alias merasa aneh, mengapa sampai saat ini tuntutan masyarakat belum dipenuhi. Padahal, kata Politisi Nasdem itu, kompensasi yang diminta masyarakat tidak seberapa dibanding keuntungan yang dikeruk peursahaan selama ini.  “Kok uang segitu saja tidak bisa direlakan, katakanlah itu Comporate Sosial Responsibility  (CSR) misalnya,” tukasnya.

Pada rapat itu, Isyak meminta kepada Bupati Belitung dan Ketua DPRD agar tegas. Jangan sampai kewibawaan pemerintah daerah dimain-mainkan. “Saya mohon Pak Ketua dan Pak Bupati kita tegas saja, kalau memang ada bukti pelanggaran itu jatuhkan aja sanksi.  Kalau perusahaan berkelit soal itu terus, uang tak seberapa kita tempuh jalur yang lebih keras soal ini,” ujarnya.

Anggota DPRD Kabupaten Belitung Wahyu Afandi mengatakan bahwa masyarakat. Membalong sangat kondusif tidak ada permasalahan seperti ini. Namun setelah timbulnya perkebunan besar, selalu terjadi persoalan di masyarakat.

“Tetapi yang sangat disayangkan ketika masyarakat meminta kejelasan, belum ada keputusan dari manajemen pusat. Masyarakat tidak menuntu banyak, mereka hanya menuntut hak2 mereka,” ujarnya.

Anggota DPRD Kabupaten Belitung Johan Hanibal Palit menambahkan, perusahaan tidak pernah memberikan CSR pada masyarakat. Ini jelas melanggar, dan kata dia perusahaan seperti perlu dipertanyakan, apakah masih harus dipertahankan di Belitung. “Yang pasti perlu Bapak ketahui berkenaan dengan CSR belum pernah dikasih oleh perusahaan,” ujarnya.

Selain itu tenaga kerja yang diserap tidak sebanding dengan luas lahan. Bahkan tenaga kerja banyak mengambil dari luar Belitung.
Bupati Belitung Sahani Saleh juga membenarkan bahwa perusahaan tidak pernah memberikan CSR. “Mereka kan wajib harus plasma tidak ada plasma, CSR sampai sekarang tidak ada,” kata Sanem.

Namanya CSR itukan kerelaan dari keuntungan perusahaan, termasuk plasma, tapi mereka tidak pernah berikan. Bahkan kata Hanibal, pemerintah sudah menyampaikan surat. (ade)