Perusahaan Wajib Reklamasi

by -

*Meskipun Masa Berlaku IUP Habis

MANGGAR – Reklamasi sebagai kewajiban perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus dijalankan, meskipun masa berlaku IUP sudah habis atau tidak diperpanjang. Hal tersebut juga berlaku tanpa pengecualian bagi setiap pemegang IUP.

Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (DPE) Kabupaten Beltim, Harli Agusta mengatakan pemegang IUP yang masa berlakunya habis tidak menghilangkan kewajiban atas reklamasi.

“Contohnya, perusahaan yang belum melengkapi berkas CnC (clear dan clean) karena beralasan masa IUP akan habis. Itu tetap tidak menghilangkan kewajiban mereka atas reklamasi. Mereka tetap harus melengkapi berkas karena itu kewajiban dan kewajiban kita (dinas, red) juga untuk meminta kelengkapan berkas,” ujar Harli Agusta saat ditemui diruang kerjanya, Senin (2/2) kemarin.

Terkait proses CnC bagi seluruh perusahaan, Kecang sapaan akrab Harli Agusta, yang juga didampingi Kepala Bidang Pertambangan Umum, Novis Ezuar mengatakan perusahaan yang belum melengkapi berkas CnC sebanyak 7 pemegang IUP.

“Mereka belum melengkapi karena beralasan akan habis masa berlaku IUP nya. Tapi tetap kita kejar agar mereka melengkapi sebab ada kewajiban mereka untuk mereklamasi,” kata Novis.

Dijelaskannya, jumlah pemegang IUP di Kabupaten Beltim yang telah selesai proses CnC bertambah 6 IUP per tanggal 30 Januari 2015.

“Dari sebanyak 114 IUP, tinggal 47 IUP yang belum CnC. Tapi informasi terakhir dari Provinsi, berkas perusahaan yang kami kirimkan sudah dinyatakan lengkap. Hanya tinggal 7 pemegang IUP yang belum melengkapi berkas dengan alasan akan habis masa berlaku IUP nya,” jelas Novis.

Tetapi, menurut Novis, pihaknya tetap akan meminta pemegang IUP yang belum melengkapi berkas untuk sesegera mungkin menyelesaikan. Jika tetap tidak dilengkapi, DPE mempersilahkan pemegang IUP membuat surat pernyataan.

“Langkah terakhir adalah meminta mereka membuat surat pernyataan dari mereka, sehingga kalau ada sesuatu dikemudian hari, kita tidak dipersalahkan karena mereka tidak mengurus CnC,” tegasnya.

Novis menambahkan, bagi pemegang IUP yang belum CnC bukan berarti bermasalah, tetapi karena banyaknya pemegang IUP yang harus diverifikasi.

“Sudah diumumkan berarti sudah di verifikasi, tapi secara aturan SK maupun peta sudah memenuhi persyaratan. CnC awalnya karena banyaknya kasus tumpang tindih lahan,” tandasnya. (feb)