Petani, Nelayan, Wajib Miliki Rekomendasi Beli BBM Subsidi

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

MANGGAR – Para pemilik dan pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menyatakan kesiapannya jika ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi para petani.

Namun mereka meminta agar pemerintah daerah dapat segera menerbitkan surat rekomendasi (SR) bagi para petani, nelayan, usaha mikro, serta pelayanan umum (konsumen pengguna). Hal ini untuk menghindari adanya penyelewengan dan kesalahaman dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Dak masalah kita siap, asal ada rekomendasi. Jadi kami minta rekomendasi dulu dari pemerintah daerah yang diketahui dari BPK. Kalau cuman pakai rekomendasi dari Camat atau desa sudah berlaku menurut mereka,” ungkap Hatika, pemilik SPBU Padang Kecamatan Manggar, seusai acara Sosialisasi dan Bimtek Penerbitan Surat Rekomendasi SKPD untuk Pembelian BBM Bersubsidi di Ruang Rapat Bupati Beltim, Rabu (22/4).

Hatika yang akrab dipanggil Mpok ini menjelaskan surat rekomendasi ini dibutuhkan dari SPBU atau APMS agar mereka dianggap tidak menyalahi aturan. Karena sesuai dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 5 tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu, konsumen pengguna wajib mendapatkan surat rekomendasi dari kepala SKPD yang ditunjung oleh pemerintah daerah untuk membeli BBM jenis tertentu sesuai dengan peruntukkannya.

Baca Juga:  KUA Kelapa Kampit Ujicoba Kerjasama

“Soalnya begitu ada pemeriksaan BPK, nanti kita akan dianggap salah karena menjual BBM bersubsidi kepada para petani atau pun pengecer. Makanya kita mau minta rekomendasi ke pemerintah dari SKPD yang ditunjuk,” ungkap Mpok.

Senada, Pengelola AMPS di Desa Selinsing Kecamatan Gantung, Firmansyah juga menyanggupi keinginan pemerintah daerah untuk menyalurkan BBM bersubsidi atau BBM jenis tertentu kepada petani sepanjang memiliki Surat Rekomendasi. Namun satu sisi Ia khawatir jika margin (jumlah persediaan) yang dimiliki APMS-nya kurang mencukupi untuk seluruh petani.

“Sebenarnya sudah ada beberapa petani di Kecamatan Gantung yang mengajukan permintaan solar bersubsidi, mereka mintanya 400 liter per petani. Pak Bupati juga sudah pernah datang untuk meminta agar kita mengakomodir permintaan petani. Selama stok minyak masih ada, pasti tetaplah kita bantu,” ujar Firman.

Saat ini jelas Firman, APMS-nya belum bisa menambah margin atau kuota BBM jenis tertentunya. Ia yakin jika pendirian SPBU-nya sudah disetujui Pertamina, kebutuhan petani dapat teratasi.

“Tidak bisa ada lagi penambahan kuota karena kita hanya APMS. Kalau kita sudah berubah status jadi SPBU baru bisa ada penambahan,” tukasnya.

Sementara itu, Eksekutif Sales Retail PT Pertamina Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Arif Wahyu Perdana mempersilahkan Pemkab Beltim untuk mengajukan penambahan kuota BBM jenis tertentu khususnya bagi para petani.

Baca Juga:  Cegah Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Beltim Sambangi DPRD

“Sebenarnya kami itu tidak ada sedikit pun niat untuk mempersulit petani mendapatkan BBM. Apalagi itu sudah jelas-jelas sesuai dengan program pemerintah untuk swasembada pangan. Yang penting sesuai aturan kalau butuh surat rekomendasi, ya buatlah surat rekomendasinya. Jika tidak cukup kuotanya atau alokasi di APMS, SPBU atau  SPDN, silahkan diajukan ke dinas atau melalui bupati yang mengusulkan penambahan kuota, tapi harus buttom up,” jelas Arif.

Arif mengakui jika ada usulan penambahan alokasi dari pemerintah daerah, tidak serta merta langsung bisa terealisasi. Tetap harus melalui berbagai tahapan, seperti verifikasi dan peningkatan layanan.

“Menambah alokasi itukan butuh perubahan kontrak. Kita butuh pegangan dan ada dasar untuk penambahan. Dengan adanya penambahan perbaikan terhadap pelayanan kepada masyarakat ada perbaikan apa tidak? Jika pelayanan masih gitu-gitu aja yah untuk apa,” jelas Arif.

Sesuai aturan, konsumen pengguna yang ingin membeli BBM bersubsidi harus memiliki Surat Rekomendasi. Surat Rekomendasi ini dikeluarkan dari pemerintah. Untuk usaha pertanian cukup dilakukan di tingkat desa/lurah maupun camat. Sedangkan untuk nelayan, usaha mikro, pelayanan umum harus dari SKPD terkait yang membidanginya. (feb)

Tags:
author

Author: