Pilkada Babel Teraman

by -

*Dibanding 269 Daerah di Indonesia

DARI 269 daerah yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 ini, Pilkada di 4 Kabupaten Bangka Belitung (Babel), dinilai teraman se-Indonesia.

Selain Babel, daerah yang dinilai aman juga adalah Bali.  Penilaian ini disampaikan Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Akhmad Muqowam.  “Mengerikan, dari 269 daerah yang ikut Pilkada serentak, hanya dua provinsi itu yang tingkat kerawanannya mendapat kategori aman,” katanya, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Jumat (4/12), kemarin.
Mengutip peta kerawanan TPS Pilkada serentak yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), senator asal Jawa Tengah itu mengatakan, dari sisi profesionalitas penyelenggara, ada tiga wilayah yàng paling rawan konflik. “Ini data Bawaslu. Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara merupakan daerah paling rawan konflik Pilkada,” ujarnya.
Dia menjelaskan, indek kerawanan pilkada (IKP) meliputi profesionalitas, politik uang dan pengawasan. “Dari pengawasan ini menyebabkan lima kerawanan meliputi politik uang, keterlibatan aparatur negara, ketersediaan logistik pemungutan, penghitungan suata dan akurasi data,” ujarnya.
Sementara itu, mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi, pihak Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) jauh hari sudah melakukan pemantauan terhadap potensi-potensi konflik Pilkada serentak di 269 daerah, yang pemungutan suaranya digelar 9 Desember 2015.
Dirjen Polpum Kemendagri Mayjen Soedarmo menjelaskan, pemetaan potensi konflik berdasarkan pada 13 indikator. Antara lain netralitas PNS, politik uang, geografis, kesiapan anggaran, primordialisme, jumlah calon kada-wakada yang maju hanya dua pasangan, distribusi logistik, dan beberapa indikator lainnya.
Semakin banyak daerah memiliki jenis indikator itu, maka potensi konfliknya semakin tinggi. Misalnya, satu daerah hanya punya dua pasangan calon yang punya latar belakang primordial berbeda.  “Potensi konfliknya tinggi jika hanya dua pasang calon, ditambah perbedaan primordialisme, karena massa pendukung cenderung mengerucut pada dua kelompok yang potensial berhadap-hadapan,” terang Soedarmo.
Nah, untuk mencegah agar tidak terjadi konflik, Kemendagri akan mengirimkan tim pemantau pada H-2 hingga H+2. “Selama lima hari tim disebar ke kabupaten/kota dan provinsi yang menggelar pilkada, untuk melakukan pemantauan langsung,” ujar mantan pejabat di Badan Intelijen Negara (BIN) itu.
Sekretaris Jenderal Sekjen Kemendagri Yuswandi Temenggung membenarkan  pihaknya akan menerjunkan tim ke 269 daerah.  Tim ini, menurutnya, bukan berperan sebagai pengawas Pilkada. Namun dikhususkan mengawasi Pemda setempat dalam menyiapkan Pilkada serentak.  “Bedakan, (dengan pemantau lainnya) kami ini bukan penyelenggara, bukan pemantau pemilu, kita ini fungsinya fasilitasi pemerintah,” ujar Yuswandi, Jumat (4/12).
Ia menekankan ada empat hal yang menjadi pedoman wajib tim. Yaitu masalah anggaran pilkada,  distribusi logistik ke daerah, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilu serta netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Dilarang Bawa Hp
Sementara itu, telepon genggam atau kamera, bisa digunakan untuk mendokumentasikan perhitungan hasil perolehan suara pada pelaksanaan Pilkada.  Namun menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah, ketika pemilih masuk ke bilik suara untuk mencoblos, dilarang membawa telepon genggam berkamera, maupun kamera dan alat sejenis lain.
“Jadi ketika masuk ke bilik suara dilarang membawa ponsel, ponsel berkamera, atau kamera atau apapun jenisnya untuk mengabadikan momen proses pencoblosan. Itu kami larang, karena nanti ada indikasi money politic (politik uang),” ujarnya.
Untuk mengintensifkan larangan ini, petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS), kata Ferry, akan menginformasikan kepada pemilih sejak awal ketika hendak menggunakan haknya.  “Mungkin nanti ada tempat untuk menaruh ponsel, dititipkan dulu ke teman atau tetangga. Kami upayakan ini seragam (berlaku di seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada),” ujar Ferry.(gir/jpnn)