Pilkada Serempak akan Jadi Contoh

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

*Mampukah Pangkas Kejenuhan Politik Masyarakat?

TANJUNGPANDAN-Wakil Ketua DPRD Belitung Isyak Meirobie mengatakan, pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak tahap pertama yang akan di laksanakan pada awal Desember 2015 mendatang akan menjadi sebuah “role model” atau contoh.
“Apakah pelaksanaan secara serentak ini telah sesuai dengan semangat dan tujuan utamanya atau belum. Terutama dari segi mengefisienkan pemilihan umum (Pemilu) dari sisi finansial, administrasi, potensi konflik dan yang paling penting adalah memangkas “kejenuhan” politik electoral (pemilihan) yang dialami masyarakat,” papar Ketua DPD Partai NasDem Belitung ini.
Isyak mencontohkan, misalnya sebuah Provinsi ada pemilihan Gubernur pada bulan Juni 2015 mendatang. Dan Bupati di Desember pada tahun yang sama. Tentu ini akan melelahkan dan menjenuhkan secara politik bagi masyarakat yang memiliki hak pemilihan. “Sebab, pelaksanaan Pilkada gelombang pertama itu digelar untuk kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2015 dan semester pertama 2016,” kata Isyak.
Isyak menjelaskan, gelombang kedua pelaksanaan Pilkada akan dilaksanakan Februari 2017 untuk akhir masa jabatan semester kedua tahun 2016. “Dan seluruh kepala daerah yang akhir masa jabatannya tahun 2017 juga akan dilakukan pada gelombang kedua,” terangnya.
Dia melanjutkan, Pilkada gelombang ketiga akan dilaksanakan pada Juni 2018 untuk masa jabatan yang berakhir tahun 2018 dan 2019. Sedangkan pilkada serentak disepakati mulai dilakukan secara nasional pada tahun 2027. “Pemilukada seharusnya bertujuan menghasilkan kesinambungan kepemimpinan harmonis bagi daerah di lima tahun yang akan datang,” nilainya.
Menurut CEO Media Sosial Kiape.com ini, seharusnya partai politik tidak hanya sekadar memikirkan kalkulasi (hitung-hitungan) suara partai atau jumlah persentase kursi sebagai persyaratan pencalonan semata-mata yang menjadi syarat administratif legalitas dalam pencalonan tersebut.
“Namun juga yang sangat penting adalah mempertimbangkan suara masyarakat yang bisa diukur menggunakan metode ilmiah melalui survei ataupun hasil musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat berbagai lapisan yang memiliki kredibilitas baik,” jelasnya.
Metode-metode survey tersebut, akan menjadi syarat politik yang seharusnya tidak dihindari. Sebab, kebanyakan partai politik saat ini terjebak pada sekadar memperhatikan syarat administratif berupa dukungan partai. “Memang ini adalah hal utama yang harus dipenuhi, jika mau mencalonkan diri. Namun, hal ini pula akan menciptakan kawin paksa politik,” katanya.
Politikus yang diamanahi gelar sebagai Datuk Amanah Negeri ini mengatakan, sinergi antara pasangan calon lebih penting ketimbang sekadar koalisi semu sesaat. Partai politik harus cermat dan cerdas, apabila partai gagal mewujudkan aspirasi keterwakilan politik untuk menghadirkan calon-calon pasangan yang ideal,” ujarnya.
Hal ini juga akan dapat dipastikan efek sampingnya adalah pencitraan dan dukungan publik terhadap partai akan tidak sebaik seperti yang diharapkan. “Sesaat setelah di tetapkan Pelaksanaan Pemilukada oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), maka sebaiknya para pasangan calon legislatif berkoalisi dengan rakyat, jangan terikat oleh kepentingan sesaat partai politik,” tandasnya. (mg2)

Baca Juga:  4 Sumur Terdampak Banjir Tak Layak untuk Konsumsi

Rate this article!
Tags:
author

Author: