PLN Dicecar Pertanyaan Konsumen

by -1 views

*Jawaban Eko Terkesan Ngalor Ngidul

PANGKALPINANG – Kekesalan masyarakat dengan berat beban biaya listrik dicurahkan pada pertemuan dengan PT PLN dalam hal ini diwakili Manager Area Bangka, Eko Prihandana bersama Kadisperindag, Yuliswan serta Distamben dan YLKI, Selasa (11/7/2017) kemarin di kantor Disperindag Babel.

Pihak konsumen yang diwakili Hernu Grandi mempertanyakan kewajiban migrasi dari pasca bayar ke prabayar oleh pelanggan. Banyak yang mengeluhkan, pihak terkait dalam menekankan migrasi ke pelanggan seolah dipaksa. Mendapati pertanyaan itu, Eko menjawab formal dan terkesan ngalor ngidul.

“Etikanya yang membuat orang tidak terima, karena terkesan arogan. Apakah sebetulnya ada pilihan atau memang diharuskan migrasi? Karena tidak ada penjelasan yang bisa membuat masyarakat mengerti,”cecar Hernu.

Pertanyaan itu dijawab Eko, karena sistem di tubuh PT PLN polanya sudah prabayar. Dengan diplomatis dan berbelit-belit, dia enggan menegaskan kewajiban migrasi. Pasalnya tidak ada aturan dalam kewajiban tersebut. Dia bahkan berucap, bahwa yang ingin merasakan pembayaran seperti pasca bayar harus membeli token sejumlah yang dibayarkan biasanya sebelum migrasi.

“Sistem kita polanya sudah prabayar, jadi masyarakat bisa membeli sejumlah yang mereka bayarkan perbulannya. Sistem ini bisa meningkatkan pelayanan kami ke masyarakat. Perlu diingat, kita juga tidak menggunakan dana yang sedikit untuk migrasi,”ungkap Eko.

Dengan sistem ini menurutnya, pelanggan bisa merasakan pelayanan lebih baik, pelanggan sudah bisa melakukan apapun di kwh meter itu dan mereka yang mengendalikan.

Tak puas, Hernu kembali mencecar dengan keluhan yang biasa muncul di masyarakat. Mengingat, antara pasca dan prabayar bayarannya jauh berbeda. “Menggunakan token ini hampir dua kali lipat perbedaannya. Sangat terasa perbedaan antara pascabayar dan prabayar,”tukasnya.

Eko berdalih, dengan token ini masyarakat akan mendapatkan harga lebih murah karena tidak ada biaya beban. Kalau yang tidak menggunakan listrik sama sekali tidak akan ada pengurangan KWH meter.

“Pelanggan merasakan setelah dialihkan ke prabayar menjadi mahal sesuai subsidi tepat sasaran, dari januari 2017 ada tiga kali pengalihan subsidi. Kepada pelanggan yang berhak menerimanya. Subsidi dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Penambahan jaringan ke desa-desa dan dusun-dusun,”urai Eko.

Sementara, Kadisperindag dalam hal ini mediator berujar sesuai dengan UU No 8 tahun 1999 perlindungan konsumen melekat di Disperindag. Mereka meminta persoalan ini dapat clear dan diselesaikan.

“Jangan ada salah hitungan, seperti ada tagihan apakah main tebak-tebakan. Apalagi, sejak migrasi dari pascabayar ke prabayar ada pencabutan subsidi agak terasa. Ini harus disosialisasikan bagaimana cara menghitung pascabayar dan prabayar itu,”tukasnya.

Lebih jauh, hadir Kasi Tenagalistrikan Distamben Babel, Arhendis mengaku tahu persis permasalahan ini. Terjadinya kerusuhan informasi karena kondisi tidak tepat. TDL naik dan migrasi dari pasca ke prabayar.

“Hanya kondisi yang tidak tepat, migrasi dan TDL naik. Ditambah, petugas di lapangan mengatakan wajib migrasi, ada dampak untung dan rugi. Pihak pemerintah merasa diuntungkan setoran PT PLN ke pemda lancar tidak seperti saat pascabayar,”tutupnya.

Untuk diketahui, subsidi untuk daya kwh 900, harus mengajukan beberapa persyaratan. Ada posko SLtS di setiap lurah dan desa. Pelanggan bisa disubsidi langsung ke kantor desa dengan mengambil data, dan akan di verifikasi TNP2K. Sejauh ink, diakui ada 57 ribu pelanggan subsidi dari juah 142 ribu.

Data pascabayar, masih tersisa 300 pelanggan dari 500 ribuan pelanggan. Diminta sesegera mungkin pergantian meternya, karena sistem PT PLN yang sudah berpola prabayar. (tob)