PNS Dideadline Kumpulkan Ijazah

by -

*Ditenggat Waktu Sampai Akhir Agustus 2015

MANGGAR – Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung Timur (Beltim) diberikan batas waktu mengumpulkan fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir paling lambat akhir bulan Agustus 2015 ini.
Selain mengumpulkan ijazah pada saat masuk, para PNS juga diwajibkan mengumpulkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan ijazah bagi yang pernah melakukan penyesuaian pendidikan.
Hal ini disampaikan oleh, Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Kabupaten Beltim, Erna Kunondo kepada wartawan seusai bertemu dengan Sekretaris Daerah di Kantor Bupati Beltim, Kamis (6/8) kemarin.
Ia menyatakan kewajiban mengumpulkan ijazah dan SK berdasarkan Surat Edaran dari Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan-RB) RI tahun 2015, yang ditindak lanjuti dengan Surat Instruksi Bupati Beltim. Hal ini merupakan tindak lanjut adanya laporan ijazah palsu yang beredar beberapa waktu lalu.
“Kewajiban mengumpulkan ijazah ini berlaku bagi PNS di seluruh Indonesia. Soalnya Surat Edaran Menpan sudah kita terima sejak bulan Juni lalu yang kita sampaikan dengan instruksi Bupati. Instruksi bupatinya sudah kita sampaikan juga dari dulu, jadi bukan mau-maunya kita,” jelas Erna.
Erna mengungkapkan BKD juga sudah membentuk tim untuk verifikasi ijazah dan SK CPNS sebelum nantinya dilaporkan ke Kementerian dan Pejabat Pembina Kepegawaian. Tim pertama akan meneliti ijazah yang digunakan untuk CPNS dan yang kedua untuk meneliti ijazah penyesuaian.
“Dari Instruksi Bupati itu kita buat tim penelitian ijazah palsu, dengan melibatkan Sekretaris Daerah, Inspektorat, BKD dan Dinas Pendidikan. Sebelum dilaporkan ke kementerian, di masing-masing SKPD dicek dulu. Setelah itu di tingkat daerah akan kita teliti satu-satu,” ungkapnya.
Jika didapati terbukti adanya indikasi penggunaaan ijazah palsu yang digunakan, BKD akan langsung melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Beltim-red) dan Menpan-RB. Terkait tindakan yang akan diberikan, hal ini tergantung aturan dan kebijakan dari Menpan-RB dan Bupati.
“Kita hanya melaksanakan tugas yakni meneliti. Jika pun penelitian kita ada yang menggunakan ijazah palsu, itu belum bisa kita tindak langsung. Kita hanya melaporkan, keputusan ada di atas,” ujar Ibu yang juga mantan Kepala Inspektorat Beltim.

Saat ini, Erna menyatakan baru beberapa SKPD yang sudah mengumpulkan ijazah pegawainya. Namun Ia berharap sebelum akhir bulan ini semua SKPD dapat segera mengumpulkan sebelum batas waktu.
“Baru beberapa, belum semua. Kebanyakan baru diteliti di tingkat SKPD. Kalau jumlah saya belum cek. Tapi mudah-mudahan sebelum akhir bulan ini sudah semua, soalnya akhir bulan sudah harus kita laporkan ke pusat,” tutupnya. (feb/hms)