Pol PP Siap Kawal Perda KTR

by -

*Awalnya Sosialisasi dan Aplikasikan Perda

TANJUNGPANDAN-Kepala Satuan (Kasad) Polisi Pamong Praja Alkar mengatakan, pihaknya selalu siap menjalankan dan menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Jadi, apapun produk hukum dari pemerintah daerah harus dikawal demi tercapainya ketertiban umum.

“Jika Perda kawasan tanpa rokok (KTR) sudah disahkan, kami selaku penegak peraturan daerah dan ketertiban umum sangat siapĀ  mengaplikasikanya,” jelasnya pada Belitong Ekspres Rabu (8/6) kemarin.

Menurut Alkar, adanya KTR di Belitung tentu akan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang tentunya tidak merokok. Lantas, di beberapa daerah juga sudah menetapkan Perda KTR ini.

Kata Alkar sebagai daerah destinasi wisata tentu, KTR ini baik untuk kemajuan daerah serta mengurai bentuk bahaya yang dapat timbul pada perokok pasif. Selain itu, tidak melarang merokok melainkan aturan soal tempat atau arae untuk merokok. “Pol pp selalu siap menjaga ketertipan dan peraturan daerah,” tegas pria berkumis tebal ini.

Terpisah Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Suhendri mengatakan, salah satu tujuan peraturan daerah (Perda) tentang kawasan bebas rokok untuk meningkatkan derajat kesehatan orang banyak.

“Setidak tidaknya meminimalisasi penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan rokok,”ujarnya pada Belitong Ekspres Selasa (7/6) kemarin.
Suhendri menjelaskan, selain itu juga berimplikasi pada tidak meningkatkan biaya atau anggaran baik pemerintah maupun masyarakat dalam jangka panjang. “Mudah-mudahan Perda kawasan rokok ini dapat berdampak positif dan baik bagi masyarakat luas,”tuturnya.

Menurut Suhendri, seperti negara Singapore, semuanya tertata dengan baik dan di mana-mana terdapat CCTV (kamera pemantau,Red) sehingga ada bukti otentik dan masyarakat bisa mendapatkan dampak yang baik dengan adanya kawasan bebas rokok. “Tapi kita masih ada unsur pembelajaran secara bertahap,” jelasnya.

Kata Suhendri, untuk itu perlu ketegasan. Lantas ketegasan itu dikeluarkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang tegas. “Sehingga kita di bawah (SKPD-SKPD) mengaplikasikan nya ada dasar hukum,” tukasnya.

Sementara itu, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Belitung menyetujui adanya Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Belitung. Pada agenda pandangan umum fraksi di Sidang Paripurna DPRD, Rabu (8/6), kemarin, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Belitung tentang KTR, Fraksi NasDem memberikan masukan beberapa hal, di antaranya belum jelas tugas dan fungsi satuan penegak KTR. (mg1)