Polda Usut Kontraktor Kasus Pipa PDAM Bangka

by -

PANGKALPINANG- Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit-Reskrimsus) Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel), AKBP Hendro Kusmayadi menyatakan penyidik dalam waktu dekat akan membuka kembali proses hukum terhadap dugaan korupsi Pengadaan dan Pemasangan Pipa Perusahaan Air Minum (PAM) di Kabupaten Bangka.
Menurutnya, perkara tersebut merupakan proyek PAM yang dikerjakan oleh PT Daya Hasta Multi Perkasa pada tahun 2013 silam dengan pengerjaan sepanjang 7 Kilometer (Km) di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat. Sebelumnya, penyidik sempat melayangkan Surat Permohonan Audit Investigasi ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
“Rencananya penyidik akan mulai fokus menangani kasus korupsi Pipa PAM yang dikerjakan PT Daya Hasta di Kenanga Bangka. Kalau perlu kita lidik ulang kasus ini dari proses awal lagi sehingga benar-benar serius ditangani penyidik nantinya. Indikasi dugaan korupsi masih dikantongi penyidik dan dipelajari lebih lanjut,” ujar Hendro.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, Subdit III Tipikor Polda Babel mulai menangani dugaan Korupsi ini sejak awal tahun 2014 silam. Proyek yang dikerjakan perusahaan Kontraktor asal Jakarta tersebut menjadi sorotan lantaran dicurigai pengerjaannya tak sesuai dengan perencanaan awal dan terindikasi Mark Up, fatalnya hasil proyek tak bisa dipergunakan.
Adapun Nilai Kontrak Pipa PAM tersebut mencapai Rp10,7 Miliar yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 yang dikelola oleh Kasatker Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Sumatera VIII Babel.
Dari penyelidikan awal, penyidik Tipikor menemukan dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara. Penyidik pun sempat memanggil sejumlah pejabat Satker PAM, Pejabat PDAM Tirta Bangka dan juga Kontraktor untuk dimintai keterangan.  Hingga kini penyidikan sudah berjalan selama 2 tahun, namun penanganan kasus dugaan Korupsi tersebut tak kunjung ditingkatkan ke Tahap Penyidikan, terlebih Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) belum dilayangkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).(Lay)