Polisi Minta Aturan Tegas Soal Miras

by -

*Agar Dapat Ditindak dan Berikan Efek Jera

foto A HL

Foto: Suasana rapat koordinasi dengan Pemkab Beltim terkait Peraturan Menteri Perdagangan (Pemendag) No.06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Senin (6/4) di di ruang rapat Kepala Disperindagkop Beltim.

MANGGAR – Kepolisian Resort (Polres) Belitung Timur (Beltim) menghimbau agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Beltim segera membuatkan aturan tegas baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) terkait pendistribusian dan peredaran minuman keras (miras) di Kabupaten Beltim.

Dengan adanya peraturan tegas ini, Polres Beltim akan memiliki dasar hukum untuk menindak dan diharapkan nantinya memberikan efek jera bagi para pelaku usaha yang melanggar izin atau ilegal.

Hal ini diungkapkan Kabag Ops Polres Beltim Kompol Ridwan M Rajadewa mewakili Kapolres Beltim AKBP Nugrah Trihadi SIK, seusai melakukan rapat koordinasi dengan Pemkab Beltim terkait Peraturan Menteri Perdagangan (Pemendag) No.06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Senin (6/4) kemarin.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat Kepala Disperindagkop, ini dihadiri oleh pimpinan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Burhanudin yang mewakili Bupati Beltim, dan juga pejabat dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi (Disperindagkop), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Kesehatan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kasat Intelkam Polres Beltim, Kasat Narkoba dan Reskrim Polres Beltim, Bagian Hukum dan Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda).

“Kalau kita mau menindak tidak ada dasar. Untuk itu, sebaiknya pemerintah daerah dengan DPRD mengakomodir aturan tentang dampak yang diakibatkan miras tersebut. Intinya kita berharap produk hukum yang diterbitkan ada memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan tindakan ilegal tersebut,” tegas Kompol Rajadewa.

Kepada Belitong Ekspres Kompol Rajadewa juga menambahkan, selama in pihak kepolisian hanya bisa melakukan tindakan penyitaan ataupun administratif namun hal tersebut dirasa belum efektif untuk menekan peredaran miras ilegal di masyarakat. Dengan adanya Perda dan Perbup yang tegas, Ia yakin keberadaan miras dapat terkontrol.

“Miras ini dampaknya sangat besar. Hampir semua tindak kejahatan yang dilakukan diawali dengan miras seperti kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, perkelahian, penganiayaan, KDRT, dan lain-lain. Jika kita mau menindak mau kita apakan. Jika hanya dicabut izin usahnya, terus kita sita. Mereka jual lagi mau apa? Nah itu kan belum memiliki efek jera,” terang Kompol Rajadewa.

Sementara itu, Sekretaris Disperindagkop Kabupaten Beltim Susana Linggawati menyatakan akan segera merevisi Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol. Perda ini dianggap tidak lagi sesuai dengan Permendag No.06/M-DAG/PER/1/2015.

“Nanti kami dari Perindagkop akan melakukan revisi terhadap Perda untuk  menyesuiakan dengan Peraturan Menteri Perdagangan. Kalau untuk tindakan tegas, yang jelas di Permendag sudah ada diatur penindakan terkait pelanggaran, pihak keamanan baik dari Kepolisian maupun Pol PP bisa menindak lanjuti,” ungkap Susi, panggilan akrab Susana.

Susi mengakui jika masih ada di toko-toko di Kabupaten Beltim yang menjual miras, meski tidak memiliki izin untuk menjualnya. Untuk itu, pihaknya akan segera melakuakn sosialisasi terkait Peraturan Menteri dan Perda baru nanti.

“Kita tidak pernah memberikan izin atau pun rekomendasi penjualan untuk minuman beralkohol. Jika pun ada itu hanya untuk Izin Tempat Pariwisata seperti hotel berbintang ataupun restoran. Jadi jelas kalau ada warung kopi yang menjual miras itu artinya ilegal,” tegas Susi.

Disisi lain, Kepala Disbudpar Beltim Helly Tjandra menyatakan, di Kabupaten Beltim hanya 6 buah hotel dan restoran berizin yang boleh menjual minuman beralkohol.

“Yang ada izin dari BPMPT, hanya Restoran Cafe Vega, Pondok Impian (PI), Nusa Indah, White Garden, dan Karoke Mandiri. Itu pun tidak bisa dijual bebas dan harus dikonsumsi di tempat,” ungkap Helly.

Helly menyadari jika efek miras memang erat kaitan terhadap kunjungan pariwisata dan penerimaan daerah. Namun Ia setuju jika pendistribusian tetap harus dibatasi. “Kita dari Dinas Pariwisata, kalau untuk prinsipnya untuk meramaikan kunjungan pariwisata dan peningkat PAD kita setuju. Namun jangan sampai menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat,” tutup Helly. (feb)