Polisi Tidur di Jalan Sudirman Dikritik

by -

TANJUNGPANDAN- Ketua Fraksi Partai NasDem Belitung Agung Maitreyawira menyoal pembuatan polisi tidur di Jalan Jenderal Sudirman depan Kantor Lanud Belitung yang diduga tidak menggunakan izin dari pemerintah pusat. “Seharusnya ada izin dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan RI,” tegas Agung kepada Belitong Ekspres Selasa (23/6) kemarin, via telepon.

Selain itu, kata Sekertaris Komisi I DPRD Belitung ini, semestinya yang berhak membikin itu adalah pihak pemerintah daerah dalam hal ini Bupati atau Dinas Perhubungan Belitung. Artinya, pembuatan tanpa izin tersebut dinilai kurang menghargai kepala daerah.

“Sebab itu jalan Provinsi. Jadi, yang berwenang dalam pemasangan tanggul ataupun rambu jalan tersebut adalah dinas perhubungan. Mereka (yang memasang tanggul jalan/polisi tidur,red) tetap harus minta izin terlebih dahulu,” kata dia.

Padahal, kata Agung, pihak Dinas Perhubungan pernah mengatakan, jika mau merubah bentuk/renovasi jalan, tetap harus melalui izin dari Kementerian Perhubungan,” ucap Agung mengutip perkataan kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung.

Agung menyarankan, kepala daerah harus tegas dalam hal ini untuk membicarakannya dengan pihak-pihak yang memasang polisi tidur tersebut. Sebab, jalan tersebut merupakan jalur penghubung antar Kabupaten yang juga merupakan jalan protokol. Selain itu, ketinggian yang dibolehan tak bisa melebihi 5 milimeter alias 0,5 sentimeter.

“Kalau dibicarakan dulu, kan bisa dicari solusinya oleh Dishub Belitung. Apakah akan dibuat tali kejut atau bisa dibikin traffic light di sana.Terkecuali memang lokasi pembuatan itu masuk di sebuah Kompleks atau Barak,” ujarnya.

Menurut Agung, siapa nantinya yang akan bertanggungjawab seandainya terjadi kecelakaan hingga menelan korban jiwa akibat tanggul tersebut. Apakah pihak pemasang dalam hal ini mau berjaga sepanjang hari di areal tanggul itu untuk menjaga agar tidak terjadi kecelakaan karena ngerem mendadak atau sampai jumping. “Toh selama ini aman-aman aja. Kalau sesekali terjadi itu biasa,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Belitung Ayie Thamrin ketika dikonfirmasi Belitong Ekspres Selasa (23/6) tadi malam, membenarkan tidak adanya izin pembuatan polisi tidur tersebut. “Iya benar, tidak ada izin,” singkat Ayie.

Terpisah, Wakil Sekertaris DPD KNPI Belitung Yoyon, juga menyorot pemasangan
pemasangan polisi tidur di Jalan Jenderal Sudirman Dekat Simpang Air Raya dan Simpang Membalong. Sebab polisi itu dinilai terlalu tinggi sehingga pengendara seringkali mengerem mendadak.

“Kenapa tidak membangun polisi tidur yang di depan Rumah Sakit Umum Alma Buluh Tumbang, padahal itu sudah cukup dan tidak akan mengganggu pengendara,” kritik Yoyon.

Polisi tidur yang didepan RSU Alma, tambah Yoyon, sangat baik dan tidak mengganggu pengendara. Sebab, pengendara tidak melakukan pengereman mendadak.(mg2)