Polres Amankan 9 Pemilik TI

by -

TOBOALI – Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Bangka Selatan (Basel) mengamankan sembilan pemilik tambang inkonvensional karena tidak memiliki izin tambang timah.
“Saat ini, kami sudah mengamankan pemilik beserta sembilan unit mesin tambang timah yang beroperasi di wilayah kuasa penambangan bekas PT Kobatin di Desa Malik Kecamatan Payung,” kata Kapolres Basel, AKBP U Zainudin, Selasa kemarin (24/2).
Ia menjelaskan penertiban aktivitas penambangan ini karena adanya laporan dari masyarakat yang resah akibat kegiatan penambangan yang hampir merusak badan jalan. “Berdasarkan laporan itu, sebanyak 50 anggota beserta Kapolsek Payung, Kasat Bimas, Kasat Reskrim segera meluncur ke lokasi penambangan untuk melakukan penertiban,” katanya.
Dalam penertiban kali ini, kata dia, pihaknya akan bertindak tegas karena sudah dilakukan beberapa kali himbauan namun penambang tetap membandel. “Kami sudah beberapa kali diberikan himbauan agar penambang menghentikan aktivitas penambangan,” ujarnya.
Ia berharap, peran pemerintah daerah untuk meningkat sosialisasi peraturan penambangan timah ini agar masyarakat dapat menambang sesuai aturan yang berlaku. “Peraturan laraanga menambang ini bisa berbentuk peraturan daerah atau surat keputusan, agar penambang bisa bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.
Terpisah, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Basel, Marzam Nurapandi mengharapkan aparat kepolisian menyelidiki pemilik timah ilegal hasil tangkapan TNI Angkatan Laut (AL) baru-baru ini “Kami berharap kepolisian menyelidiki pemilik dan asal usul 20 ton timah ilegal hasil tangkapan TNI AL di Perairan Sadai Kecamatan Tukak Sadai beberapa waktu lalu,” katanya.
TNI AL pada Sabtu (21/2) siang mengamankan kapal tongkang bermuatan tiga unit truk yang membawa puluhan ton pasir timah di Perairan Sadai. Ia mengatakan persoalan pasir timah di pulau ini sudah berlangsung lama namun tidak pernah tersentuh dengan masalah hukum. “Apabila dalam waktu dekat tidak ada titik terang dengan masalah ini, maka kami akan turun langsung ke lapangan dan mengatasi masalah ini dengan aturan hukum yang berlaku,” katanya.
Dengan adanya pemeriksaan pasir timah ilegal oleh TNI AL kemarin, kata dia, dapat menjadi awal baru untuk mengungkap persoalan pertimahan yang merugikan masyarakat. “Kami berharap kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan lebih lanjut, jangan dibiarkan masalah ini berlarut-larut yang akan menimbulkan kegelisahan di masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan penyelidikan praktik korupsi di sektor pertimahan ini, namun nampaknya tidak pernah ada titik terang. “Semoga tangkapan pasir timah ilegal ini menjadi awal keterbukaan mengenai pertambangan ilegal ini. Selama ini hanya penambang kecil yang menghadapi persoalan hukum, sementara pemilik modal besar tidak pernah tersentuh hukum,” ujarnya.(ant/rb)