PPDB DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN

by -

Oleh : Drs. HAMRIN,M.M.Pd
(Pengawas Dikmen Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung)

Setiap akan tiba awal Tahun Pelajaran baru pastilah orang tua disibukkan dengan urusan anaknya akan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Bisa jadi mengalahkan urusan lainnya termasuk urusan persiapan lebaran. Hal ini bukti bahwa adanya kepedulian tinggi dari orang tua akan pentingnya pendidikan untuk masa depan anaknya.

Untuk pertama kalinya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihadapkan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2017/2018. Dari wacana yang pernah diungkapkan oleh Muhammad Soleh (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Babel) akan melakukan PPDB Online nampaknya belum terwujudkan. Maksud PPBD Online disini adalah Server Sistem berada di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatur input dan output dari Kab/Kota sesuai dengan kuota daya tampung masing-masing. Walaupun masih sistem manual Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatur PPDB melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Pelajaran 2017/2018.

Tujuan ditetapkannya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru ini antara lain ; a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat usia sekolah di Provinsi agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya, b. memudahkan masyarakat (siswa dan orang tua/wali) untuk memilih sekolah tujuan, c. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di Provinsi, d. memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk lebih berperan dalam mengelola Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengan prinsip penyelenggaraan obyektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan kompetitif.

Dalam tulisan ini, penulis  fokus membahas PPDB di Wilayah Kabupaten Belitung. Input PPDB SMA/SMK adalah siswa lulusan kelas IX SMP/MTs Negeri/Swasta di Kabupaten yang tersebar di 5 Kecamatan dengan rincian ; 1. Kecamatan Tanjungpandan = 17 sekolah/madrasah, 2. Kecamatan Badau = 2 Sekolah, 3. Kecamatan Sijuk = 4 Sekolah, Kecamatan Membalong = 5 Sekolah, dan 5. Kecamatan Selat Nasik = 2 Sekolah, dengan total 2.658 siswa. Sedangkan kondisi SMA/SMK di Kabupaten Belitung sebagai berikut : 1. Kecamatan Tanjungpandan SMA Negeri/Swasta = 4 Sekolah, dan 1 MAN,  SMK Negeri/Swasta = 5 sekolah. 2 Kecamatan Badau = 1 SMK , 3. Kecamatan Sijuk = 1 SMA, 4. Kecamatan Membalong = 1 SMA, dan 5. Kecamatan Selat Nasik = 1 SMK.

Berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 1884/1568/DINDIK/2017 tentang Penetapan PPDB SMA/SMK Negeri/Swasta Tahun Pelajaran 2017 bahwa kuota rombongan belajar dan jumlah siswa diatur sebagai berikut : Untuk SMA, 1. SMAN 1 Tanjungpandan, 8 Rombongan Belajar, jumlah 258 siswa, 2. SMAN 2 Tanjungpandan, 7 Rombongan Belajar, jumlah 252 siswa, 3. SMA PGRI Tanjungpandan, 5 Rombongan Belajar, jumlah 180 siswa, 4. SMA Muhammadiyah Tanjungpandan, 3 Rombongan Belajar, jumlah 96  siswa, 5. SMAN 1 Sijuk, 5 Rombongan Belajar, jumlah 170 siswa, 6. SMAN 1 Membalong, 6 Rombongan Belajar, 192 siswa. Untuk SMK, 1. SMKN 1 Tanjungpandan, 7 Rombongan Belajar, jumlah 252 siswa, 2. SMKN 2 Tanjungpandan, 9 Rombongan Belajar, jumlah 324 siswa, 3. SMKN 3 Tanjungpandan, 3 Rombongan Belajar, jumlah 108 siswa, 4. SMK Yaperbel 2 Tanjungpandan, 6 Rombongan Belajar, jumlah 216 siswa, 5. SMK Swakarya Tanjungpandan, 2 Rombongan Belajar, jumlah 52 siswa, 6. SMKN 1 Badau, 5 Rombongan Belajar, 180 siswa, 7. SMKN 1 Selat Nasik, 3 Rombongan Belajar, jumlah 96 siswa. MAN Belitung, 5  Rombongan Belajar, jumlah = 160 siswa, Ma Daarul Arofah, 1 Rombongan Belajar, jumlah = 32 siswa. Total keseluruhan berjumlah 2.568 siswa. Pengalaman tahun yang lalu prediksi calon siswa berasal dari daerah pinggiran Kabupaten Belitung Timur dan daerah luar Kabupaten Belitung sebesar 5 %  dari jumlah kuota siswa SMA/SMK yang dipilih.

Melalui Rapat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK/MA Kabupaten Belitung dengan Koordinator ASN JFT/JFU Kabupaten Belitung sepakat membuat zonanisasi terhadap SMA Negeri di Kecamatan Tanjungpandan. Zonanisasi dimaksudkan untuk mendapatkan penyebaran merata input siswa yang berprestasi berdasarkan domisili siswa dan siswa diluar kecamatan Tanjungpandan serta siswa diluar Kab. Belitung. Selain itu untuk menghindari calon siswa mendaftar di 2 sekolah negeri. Untuk SMA Negeri 1 Tanjungpandan diatur zona untuk calon siswa berasal dari SMP Negeri 1 Tanjungpandan, SMP Negeri 2 Tanjungpandan, SMP Negeri 3 Tanjungpandan, SMP Negeri 4 Tanjungpandan, SMP Negeri 6 Tanjungpandan, SMP Regina Pacis Tanjungpandan, SMP PGRI 1 Tanjungpandan, SMP PGRI  2 Tanjungpandan, SMP Yaperbel Tanjungpandan, dan SMP di wilayah kecamatan Membalong. Sedangkan untuk SMA Negeri 2 Tanjungpandan diatur zona untuk calon siswa berasal dari SMP Negeri 5 Tanjungpandan, SMP Negeri 6 Tanjungpandan, SMP Negeri 7 Tanjungpandan, SMP Muhammadiyah Tanjungpandan, SMP di wilayah kecamatan Badau, dan SMP di wilayah kecamatan Membalong. Kecuali SMK bebas dari Zonanisasi, dikarenakan SMK banyak pilihan program keahlian dan calon siswa memilih berdasarkan minat dan bakat. Oleh karena itu sebaiknya calon siswa yang memilih SMK hendaknya diseleksi berdasarkan minat dan bakat. Jangan sampai calon siswa salah pilih program keahlian yang akan berakibat fatal terhadap kelangsungan belajarnya. Perlu mendapat perhatian kebijakan terbaru terdapat pada Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB dan Pergub Nomor 31 Tahun Tahun 2017 tentang Pedoman PPBD SMA/SMK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor bahwa sekolah wajib menerima siswa baru yang berasal dari keluarga ekonomi yang tidak mampu sebanyak 20 % dari total jumlah siswa yang diterima dengan radius zona terdekat dari sekolah. Khusus untuk wilayah Kabupaten Belitung disepakati 10 % dari daya tampung per sekolah, artinya tidak ada alasan orang yang kurang mampu tidak sekolah, tinggal memilih sekolah mana saja diminati dan yang menjadi masalah adalah kalau tidak ada kemauan untuk belajar.

Kiranya pihak SMK tidak membatasi jumlah rombongan belajar untuk program keahlian tertentu. Apabila ternyata program keahlian tertentu banyak peminatnya dan sudah diseleksi berdasarkan bakat dan minat yang melibatkan pihak psikolog serta fasilitas sekolah dan guru memadai kenapa tidak program keahlian tersebut diperbanyak jumlah siswa yang tentu berpengaruh dengan jumlah rombongan belajar program keahlian lainnya. Hal ini merupakan evaluasi terhadap program keahlian apakah masih diminati oleh calon siswa atau tidak dapat dilihat dari animo masyarakat memilih program keahlian tertentu. Apabila tetap masih mempertahankan program keahlian tertentu dibuka, sedangkan peminatnya sudah berkurang, apalagi peluang kerja sulit diperoleh maka akan menjadi tidak effektif dan efisien.

Berdasarkan analisis jumlah siswa lulusan SMP di setiap kecamatan apabila melanjutkan semua belajar di SMA/SMK, diprediksi dapat mencukupi daya tampung SMA/SMK Negeri/Swasta di 5 Kecamatan di Kabupaten Belitung. Oleh karena itu, menurut penulis kepada calon siswa tidak berbondong-bondong ingin melanjutkan belajar ke SMA di Kota (Kecamatan Tanjungpandan). Bukankah sudah ada SMA di Kecamatan Membalong, di Kecamatan Sijuk, khusus di Kecamatan Badau dan Kecamatan Selat Nasik memiliki SMK. Untuk SMK Negeri 1 Selat Nasik menyelenggarakan program keahlian Agri Bisnis Perikanan sesuai dengan potensi daerahnya. Apabila calon siswanya diisi oleh lulusan dari SMP Negeri 1 Selat Nasik dan SMP Negeri 2 Selat Nasik, maka akan sangat cocok sekali dikarenakan sehari-hari mereka sudah terbiasa bersatu dengan laut. Istimewanya lagi SMK Negeri 1 Selat Nasik memiliki fasilitas Mes Siswa. Siswa tidak perlu repot memikirkan tempat tinggal untuk yang jauh dari keluarga.

Dengan pola zonanisasi untuk SMA Negeri 1 Tanjungpandan dan SMA Negeri 2 Tanjungpandan, pada F1 calon siswa hanya boleh memilih SMA atau SMK Negeri untuk pilihan pertama, untuk pilihan keduanya adalah SMA atau SMK swasta. Sangat disayangkan apabila terjadi calon siswa tidak diterima di SMA Negeri dia berubah arah tidak memilih SMA swasta melainkan memilih SMK swasta. Oleh karena itu perlu pertimbangan matang dari seorang siswa dalam menentukan pilihan sekolah sebelum ada rasa menyesal nantinya. Setelah 2 atau 3 bulan belajar dikarenakan bukan sekolah pilihan sendiri melainkan atas kehendak orang tua, maka yang terjadi siswa uring-uringan belajar dan akhirnya mengundurkan diri dari sekolah tersebut.

PPDB untuk SMA/SMK akan dimulai pendaftaran pada tanggal 4 Juli sampai dengan 7 Juli 2017 di sekolah yang dituju dengan membawa persyaratan. Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru oleh sekolah masing-masing pada tanggal 11 Juli 2017. Pendaftaran ulang bagi siswa yang diterima pada tanggal 12 Juli sampai dengan 14 Juli 2017. Dengan demikian  zonanisasi untuk 2 SMA di Tanjungpandan dan Non zonanisasi untuk SMK diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan pemerataan penyebaran siswa baik di sekolah negeri maupun swasta berdasarkan prestasi, bakat dan minat. Sekolah Negeri (SMA/SMK) hendaknya dapat menahan diri tidak menerima siswa melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan berdampak pada jumlah rombongan belajar.

Kita semua tidak menginginkan terjadi sekolah swasta (SMA/SMK) gulung tikar akibat tidak kebagiaan siswa. Bukankah sama saja belajar di Sekolah Negeri atau di Sekolah Swasta. Tinggal saja kesadaran siswa dan orang tua tidak memaksakan kehendak anaknya harus sekolah di Negeri. Kita percayakan saja ke sistem yang mengatur PPDB oleh Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung untuk wilayah Kabupaten Belitung melakukan seleksi secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan kompetitif, sehingga tidak menimbulkan keraguan lagi dan yang lebih penting adalah pemerataan pendidikan akan terwujud tidak ada lagi dikotomi Sekolah Negeri dan Swasta. Semuanya sama memberikan kontribusi pelayanan pendidikan kepada anak bangsa dengan acuan operasional 8 standar nasional pendidikan.

Untuk sekolah swasta teruslah berbenah diri sesuai dengan karakteristik daerah meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pendidikan, sehingga mereka yakin dan percaya tidak ada keraguan ketika anaknya dititipkan belajar di sekolah swasta. Mari kita bergandengan tangan erat membangun dan mempercepat laju peningkatan mutu pendidikan (Dikmen) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai dari rekrutmen siswa baru secara benar sesuai dengan kebutuhan bukan kepentingan, sehingga ketika dilakukan proses pembelajaran di sekolah tidak banyak kendala lagi.

Jangan sampai ada keterpaksaan masuk sekolah terutama SMK dikarenakan salah memilih program keahlian yang berakibat bermasalah dalam proses pembelajaran dan ketika dilakukan penilaian hasil belajar oleh mulai dari pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah  menjadi bermasalah dalam perolehan hasil belajar jauh dari standar yang diharapkan. Pada akhirnya kita berharap mutu pendidikan (Dikmen) Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat di tingkat nasional yang sampai dengan saat ini masih diukur dari perolehan Ujian Nasional, tentu saja semuanya kembali kepada kita sebagai pelaku pendidikan di lapangan.(***)