PPK, PPS Dilarang Jadi Penyelenggara

by -

* Jika Dua Kali Menjabat, Aturan PKPU No. 3 Tahun 2015

MANGGAR – Pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 akan mengalami perubahan mendasar sesuai Peraturan KPU (PKPU) nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta KPPS dalam Penyelenggaraan Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota.
Salah satunya, perangkat/anggota PPK, PPS dan KPPS yang telah menjabat dua kali, tidak lagi diperkenankan untuk menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Ketua KPUD Beltim, Pirmawan melalui Divisi SDM, Rizky Rinaldi mengatakan aturan tersebut mulai diberlakukan pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015. Karenanya, KPUD Beltim telah mengumumkan pendaftaran PPK dan PPS melalui pengumuman di media massa lokal.
“Terbitnya PKPU 3/2015 langsung ditindaklanjuti di daerah sejak Jum’at (24/4) lalu dengan mulai rekrutmen PPK dan PPS yang ditetapkan pada awal Mei mendatang,” terang Rizky, Selasa (28/4) kemarin.
Dikatakan Rizky, kendala saat ini adalah KPUD Kabupaten/Kota kesulitan mencari tenaga PPK, PPS, KPPS sebagaimana syarat tak pernah menjabat dua kali. Namun, permasalahan itu dapat diatasi dengan cara bekerjasama dengan lembaga lain. Dengan harapan, dapat memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi syarat.
“Syarat jadi anggota PPK, PPS dan KPPS belum pernah menjabat dua kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS. Misalnya Pemilu 2009 jadi PPK, PPS atau KPPS, di Pilgub Beltim 2013 atau Pemilu 2014 jadi PPK, PPS dan KPPS lagi. Maka, pada Pilkada 2015 tak boleh menjabat lagi,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihak KPUD masih menunggu sejumlah PKPU dari KPU Pusat. Dari 10 PKPU yang disiapkan, baru 3 PKPU yang diterbitkan terkait pelaksanaan Pilkada 2015. “Kita masih menunggu beberapa PKPU pendukung pelaksanaan Pilkada. Tapi, kita optimis semuanya bisa selesai dalam waktu dekat ini,”tandasnya.(feb)