PR Tata Ruang Administrasi Penetapan Batas Desa di Beltim

by -
16 tahun Belitung Timur

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Kabupaten Beltim yang telah berusia 16 tahun sejak terbentuk pada tanggal 27 Januari 2003 ternyata masih memiliki persoalan tata ruang administrasi penetapan batas Desa. Hal tersebut diungkapkan pengamat Tata Ruang Daerah, Albani Aldrie ST melalui rilis yang diterima Belitong Ekspres, Selasa (29/1) kemarin.

Menurutnya, Kabupaten Belitung Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2003 telah dipimpin delapan kepala daerah dengan tiga diantaranya dipilih berdasarkan Pemilukada.

Sebagai daerah yang baru dimekarkan, Kabupaten Beltim diawal-awal hanya terdiri dari 4 Kecamatan yakni Kecamatan Manggar, Gantung, Dendang dan Kelapa Kampit.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, jangkauan wilayah pelayanan, kemudian dimekarkan menjadi 7 Kecamatan dengan tambahan 3 Kecamatan yakni Kecamatan Damar, Simpang Renggiang dan Simpang Pesak. Dengan jumlah Desa Se-Kabupaten sebanyak 39 Desa dengan luas 2.506,91 Km persegi.

“Dalam penataan ruang Kabupaten yang dibagi kedalam pola dan struktur penataan ruang dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) yang pertama kali disusun tahun 2009 dan barulah kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang RTRW Belitung Timur Tahun 2014-2034,” ujar Albani.

Perda tersebut, kata dia, membuat perkembangan fungsi ruang dan perubahan kebijakan seperti adanya Perubahan Hutan Lindung sebagaimana SK.798/Menhut-II/2012 yang menyebabkan merubah fungsi kawasan bahkan pada kawasan permukiman.

Selain itu, masalah pada Area IUP, HGU, HTI, dan lainnya yang juga menimbulkan masalah dan konflik kepentingan lahan.

Ujung tombak dari konflik kepentingan penggunaan lahan tersebut ialah Desa. Padahal sampai saat ini Batas Administrasi di 39 Desa Se-Kabupaten Belitung Timur belum bisa digambarkan secara jelas. Adapun update terhadap Batas Administrasi Desa yang dilaksanakan oleh Instansi Tata Pemerintahan berupa beberapa titik patok-patok batas desa yang sampai saat ini belum bisa dipublikasikan.

Sedangkan kebutuhan Batas Desa sebagaimana Amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 8 Ayat (3) huruf f, batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota.

Albani menegaskan, tujuan Penataan Batas Wilayah adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa/ Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Perencanaan dan penempatan pola pemanfaatan dan struktur ruang, mengakomodir kepentingan dan potensi Desa, penempatan fungsi hinterland dan hirarki kota/Desa juga turut diperhatikan untuk mendapat pemerataan pertumbuhan ekonomi dan wilayah.

“Sudah seharusya Kabupaten belitung Timur yang telah berumur 16 tahun menyelesaikan salah satu PR-nya di Tata Ruang Batas Adminitrasi Desa, serta memiliki perencanaan yang jelas dalam pengembangan wilayahnya,” harap Albani. (msi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *