Predikat WTP Beltim Bukan Berarti Kinerja Sudah Baik

by -
Predikat WTP Beltim Bukan Berarti Kinerja Sudah Baik
Wakil Bupati Beltim, Burhanudin.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Kabupaten Belitung Timur tahun 2019 tidak berarti kinerja Pemerintah daerah sudah baik. Sebab WTP hanyalah salah satu indikator penilaian dari sekian banyak indikator kemajuan daerah.

“Laporan keuangan tahun 2019 kita mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian dari BPK. Alhamdulillah WTP salah satu indikator capaian kinerja pemerintah yang diaudit oleh BPK. Tetapi WTP bukan berarti sesuatu hal yang membuat daerah sombong atau gimana karena WTP hanya nol koma sekian persen dari indikator kinerja,” ungkap Wakil Bupati Beltim, Burhanudin seusai menghadiri rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Beltim tahun anggaran 2019 di DPRD Beltim, Senin (29/6).

Menurut Wabup, indikator-indikator kinerja harus dioptimalkan dan dimaksimalkan oleh setiap OPD agar misi daerah tercapai. Sehingga tujuan pembanguan daerah bisa tercapai secara utuh.

“Masih banyak PR tugas yang harus dilakukan oleh Pemda. Kalau audit kinerja, BPK itu kan hanya sebagian dari versi BPK melakukan pembinaan. Ternyata kita ada peningkatan dari tahun sebelumnya,” kata Wabup yang akrab disapa Aan.

Aan mengatakan, tugas berat Pemerintah daerah setelah menerima predikat WTP adalah mempertahankan dan meningkatkannya dari berbagai sisi. Baik sisi perencanaan, serapan anggaran hingga pertanggungjawaban.

“Karena itu kalau saya berharap kedepan bahwa masing-masing OPDA melalui BKD, itu sudah harus mereview terhadap penempatan sumber daya manusia aparatur. Karena kuncinya di SDM,” jelas Aan.

Dia meminta BKD sebagai OPD yang mengurusi kepegawaian tidak gegabah memutasi atau memindahkan aparatur di tiap-tiap satuan kerja. Sebab setiap OPD telah mempunyai tanggungjawab kinerja yang harus diselesaikan sesuai visi misi Bupati.

“Setiap OPD itu harus memiliki tiga fungsi yakni perencanaan, anggaran dan pengawasan. Jadi di masing-masing OPD harus ada orang yang mampu melakukan pengawasan, perencanaan dan anggaran sehingga alokasi anggaran OPD bisa dioptimalkan dan dimaksimalkan dengan baik dalam mencapai tujuan kinerja pemerintah agar kedepan tidak lagi begitu sulit untuk meningatkan kinerja,” bebernya.

Di sisi lain, Aan juga mengingatkan kondisi PAD Kabupaten Beltim 2020 yang perlu diwaspadai mengingat pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

“Kita masih bergantung pada tambang sementara pemda harus lebih cerdas melihat sumber potensi daerah lainnya. SDA yang ada harus bagaimana dimanfaatkan oleh OPD teknis secara optimal. Karena kalau kita melihat potensi ini, berbagai sektor kita masih kita bisa optimalkan tinggal bagaimana kita mengelola,” tandasnya. (msi)

Editor: Yudiansyah