PT BMMI Dituntut Denda Rp 1,2 Miliar, Pengacara Ajukan Pledoi

by -
PT BMMI Dituntut Denda Rp 1,2 Miliar, Pengacara Ajukan Pledoi
Suasana sidang online di PN Tanjungpandan, Kamis (3/6).

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Dinilai bersalah lantaran melalukan reklamasi tanpa izin di bibir pantai kawasan Air Saga Tanjungpandan, PT BMMI selaku pemilik hotel Bahamas dituntut hukuman denda Rp 1,2 miliar.

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Belitung Tri Agung Santoso, saat sidang online di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpandan, Kamis (3/6) kemarin.

Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Himelda Sidabalok, Jaksa Agung menjelaskan, sebelumnya selama persidangan, pihak Kejari Belitung sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga ahli. Serta barang bukti yang dihadirkan pada saat persidangan.

Tidak hanya itu, JPU juga telah memeriksa Toni Irawan (tersangka lain dalam kasus reklamasi). Selama persidangan, jaksa menyatakan PT BMMI bersalah. Yakni melanggar Pasal 109 joncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Oleh sebab itu terdakwa korporasi PT BMMI dituntut membayar denda Rp 1, 2 miliar. Apabila dalam waktu satu bulan tidak dibayarkan, maka aset milik PT BMMI disita untuk dilelang,” kata Agung.

Adapun hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang lingkungan hidup. Sedangkan hal yang meringankan pihak perusahaan tersebut tidak pernah berurusan dengan hukum. “Dan, membebankan dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 5 ribu,” tukasnya.

Menanggapi tuntutan jaksa, penasihat hukum PT BMMI Suhadi dari Kantor Advokat C Suhadi SH, MH and Partner menyatakan pledoi (tanggapan atas tuntutan jaksa). Hal itu dilakukan karena menilai kliennya tidak bersalah.

“Sebab dalam kasus ini bukan hanya klien kami yang melakukan. Tapi ada pihak lain yang menjadi aktor dalam dalam perkara ini,” kata Suhadi saat dihubungi Belitong Ekspres usai persidangan.

Dalam pledoi yang akan disampaikan dalam persidangan Kamis (17/6) nanti, dia akan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk membebaskan kliennya dari segala tuntutan.

“Maka dari itu kami minta persidangan mendatang digelar secara offline, bukan online. Agar kami bisa menyerahkan dan menunjukkan barang bukti ke majelis hakim dan jaksa penuntut umum,” tandasnya. (kin)