PT Foresta Kena Sanksi Administratif

by -

*Terbutki Cemarkan Sungai dan Laut yang Rugikan Nelayan

TANJUNGPANDAN-Setelah terbukti mencemari  sungai dan laut di Desa Kembiri Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, PT Foresta Lestari Dwikarya (PT. Foresta) dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif itu dijatuhkan oleh  Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) terhadap pemegang izin dokumen lingkungan hidup.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Ubaidillah mengatakan, PT Foresta dikenakan sanksi adminitratif sesuai aturannya, di mana setiap pemegang izin dokumen lingkungan hidup jika melanggar aturan akan dikenakan sanksi adminitratif. Karenanya, BLHD belum akan mengambil langkah gugatan hukum.

“Kalau gugatan hukum belum, baru sanksi adminitratif semacam ada jangka waktu tertentu. Kemudian, dilakukan perbaikan untuk tidak terjadi lagi pencemaran,” jelas Ubaidillah kepada Belitong Ekspres, Rabu (8/6), kemarin di ruang kerjanya.

Ubaidillah menjelaskan, jika pihak perusahaan masih membandel, maka akan dikenakan sanksi paksaan. Dalam hal ini, Bupati yang mengambil keputusan. Namun, jika masih tetap membandel dan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, akan diberikan sanksi pencabutan izin.

Lebih jauh Ubaidillah menjelaskan, adanya fakta di lapangan dan proses laboratorim membuktikan postif pencemaran akibat limbah pabrik kelapa sawit.  Akibatnya, membuat matinya sumber penghasilan nelayan pencari ikan, kepiting, dan udang, sehingga masyarakat meminta ganti rugi atas hal tersebut kepada pihak PT Foresta.

“Inikan sudah jelas terjadi dimana ekosistem perairan terganggu, sehingga pendapatan masyarakat menurun drastis,’’ terang Ubaidillah.
Kata dia, pihak BLHD terus berupaya memberikan win-win solution (jalan terbaik,Red) kepada kedua pihak, baik itu PT Foresta dan masyarakat berkaitan tuntutan yang disampaikan masyarakat. Namun, BLHD terkendala oleh proses yang dijalankan oleh PT Foresta.
“BLHD butuh waktu. Sebab pengambil keputusan atau manajemen mereka (PT Foresta,Red) berada di Jakarta. Mereka yang disini hanya sebatas kepala pabrik atau kepala lapangan, jadi tidak bisa mengambil keputusan,” katanya.

Lebih jauh Ubaidillah memaparkan, Bupati Belitung sudah melakukan pemanggilan kepada PT Foresta mengenai persoalan ini, sehingga tuntutan masyarakat atas pergantian ganti rugi dapat diselesaikan secepatnya. Lantas BLHD juga sudah pernah meminta kepada pihak PT Foresta untuk dapat segera diselesaikan.

“Untuk sementara ini BLHD baru bisa melakukan mediasi untuk mencari penyelesain persoalan ini,” tukasnya.
Menurutnya belum selesainya persoalan ini, lantaran manajemen Foresta yang berada di Pusat tidak turun langsung ke lapangan. Jadi, hanya mendengarkan masukan dan pendapat dari perwakilan Foresta yang di Belitung, sehingga mungkin saja terjadi miskomunikasi, akibatnya persoalan ini belum selesai.

“Baiknya, pihak Manajemen Foresta Pusat turun langsung ke lapangan sehingga pihakya (BLHD-red) dapat menjelaskan lebih inci dan detail persoalan ini,sehingga persoalan bisa diselesaikan dengan cepat,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, puluhan nelayan Desa Kembiri Membalong, mendatangi BLHD Belitung. Mereka menyampaikan tuntutan agar PT. Foresta bertanggung jawab, atas pencemaran aliran sungai dan perairan laut Desa Kembiri.

Aspirasi nelayan kemudian ditampung dalam sebuah pertemuan yang difasilitasi pihak BLHD Belitung. Pertemuan dihadiri perwakilan perusahaan Kelapa Sawit PT. Foresta, Pemerintah Kecamatan Membalong, Pemerintah Desa Kembiri dan perwakilan nelayan.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan pencemaran limbah pabrik sawit ke sungai dan laut Desa Kembiri telah “mematikan” mata pencaharian masyarakat nelayan pesisir. Sudah hampir enam bulan nelayan enggan melaut lantaran hasil tangkapan mereka turun drastis.
Bukti pencemaran limbah itu dapat diliat dari banyaknya ikan-ikan di sekitar muara Sungai Desa Kembiri yang mati. Lantas, diperkuat lagi hasil uji lab BLHD Belitung yang menyatakan air sungai positif tercemar limbah sawit perusahaan tersebut.

Para nelayan menuntut pihak perusahaan untuk mengganti rugi sebesar Rp.36 juta per nelayan. Ganti rugi ini sebagai kompensasi karena sudah berbulan-bulan mereka kesulitan melaut. Perhitungan itu, berdasarkan melaut selama 20 hari dikalikan hasil enam bulan.

Selain meminta ganti rugi, nelayan juga mendesak pihak perusahaan bertanggung jawab untuk memulihkan pencemaran air sungai Desa Kembiri. Jangan sampai masalah pencemaran limbah sawit berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang jelas.(mg1)