PT Steelindo Wahana Perkasa Bangun Plasma Masyarakat Sejak Tahun 2000

Suasana pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat DPRD Beltim, Selasa (30/7)  lalu.

belitongekspres.co.id, KELAPA KAMPIT – Dalam rangka membangun perekonomian masyarakat di sekitar, PT Steelindo Wahana Perkasa (PT SWP) telah berinisiatif melakukan kebijakan pembangunan plasma masyarakat yang dimulai sejak tahun 2000 lalu. Kemudian, pada tanggal 22 Maret 2011 PT SWP mengadakan sosialisasi di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Pemkab Beltim) dengan dihadiri beberapa Kepala Desa berisi penyampaian maksud PT SWP untuk membangun kebun Kas Desa.

RajaBackLink.com

Hal tersebut disampaikan oleh Senior Manager PT SWP, Ir. Bambang suharsono Y. saat dikonfirmasi Belitong Ekspres terkait rencana perpanjangan HGU PT SWP dan pertanyaan berbagai pihak mengenai komitmen PT SWP terhadap kebun plasma masyarakat setempat, Ahad (4/8) kemarin.

Dikatakan Bambang, pada tahun 2013 lalu PT SWP mengeluarkan kebijakan untuk membangun kebun kelapa sawit berbasis masyarakat dengan pola 100% Plasma. Pada saat PT SWP memulai pembukaan kebun plasma masyarakat, ketika itu belum ada peraturan mengenai kewajiban pembangunan kebun plasma.

“Barulah saat keluar UU No 39 Tahun 2014 Tentang perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian No 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan berkewajiban memfasilitasi kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya berada di luar areal IUP-B atau IUP,” terang Bambang.

Baca Juga:  AirAsia Segera Tambah Frekuensi Surabaya-Jakarta

Lebih lanjut kata Bambang, berdasarkan data yang dia terima, saat ini sudah banyak permohonan pengajuan plasma yang diajukan oleh masyarakat kepada PT. SWP.

“Pembangunan kebun masyarakat (Plasma) diluar areal IUP/HGU lebih bermanfaat karena perusahaan menyediakan bantuan dana financial dan teknis untuk membangun lahan masyarakat secara langsung. Hal ini membuat lahan-lahan tidur masyarakat dapat dibangun dengan segera dan menjadi lahan produktif,” ungkap Bambang.

Selain itu, pembangunan lahan 20% di luar inti/HGU di Belitung Timur ini kata Bambang, juga memberi tambahan lowongan pekerjaan sebanyak 350 orang dari 4.000 orang yang bekerja di PT SWP. Dimana saat ini masih banyak pencari kerja yang masih membutuhkan lowongan pekerjaan.

“Kemudian, perusahaan menggunakan bibit unggul untuk lahan petani. Perusahaan tidak hanya membangun namun juga merawat dan melakukan panen terhadap lahan masyarakat,” beber Bambang.

Lebih jauh Bambang mengatakan, perusahaan juga membantu Kelompok Tani atau Poktan dalam membentuk badan hukum seperti Koperasi dan legalitas lahan. Juga, perusahaan memastikan hasil sawit masyarakat langsung dibeli oleh pabrik perusahaan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Tambahan pembangunan kebun plasma 20% lahan diluar HGU menambah pemasukan dari segi pajak kepada pemerintah,” tukasnya.

Senior Manager PT SWP, Ir. Bambang suharsono Y. memberikan penjelasan dalam RDP di DPRD Beltim

Diketahui, sebelumnya sempat diadakan Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Beltim pada Selasa (30/7) yang lalu, namun Bambang menyayangkan kepala desa yang berdampak tidak menghadiri undangan. Padahal kata Bambang banyak paparan yang akan dia jelaskan mengenai kaitan perkebunan sawit dengan desa setempat.

Baca Juga:  Samsung Forum 2019 Pamerkan Produk Elektronik Terbaru, Canggih-Canggih

“Sesuai undangan bahwa seluruh kades yang berbatasan dengan PT SWP diundang , tetapi pada hari itu satu Kades pun tidak ada yang datang. Yang datang justru kades dari desa yang jauh dari PT SWP,” tandasnya.

Sementara itu, Badan Penelitian dan Asset Negara Kabupaten Belitung Timur M Nur Masase selaku penggugah pertemuan dalam RDP tersebut, menekankan agar pemerintah peduli terhadap investor yang menguntungkan pembangunan daerah.

“Kalau itu memang bermanfaat bagi masyarakat, wajib hukumnya diteruskan. Itu salah satunya yang harus kita pahami. Dan perlu penjelasan terkait pendapatan daerah dan investasi perkebunan kepala sawit selama berlakunya HGU, jadi nanti tolong nanti sampaikan selama 30 tahun berinvestasi apa yang telah diberikan terhadap Belitung Timur ini. Jadi biar tidak simpang siur,” pungkas M Nur.

Sekedar informasi, Hak Guna Usaha PT SWP diperoleh pada tahun 1990 dengan nama pemegang hak PT. Sahabat Mewah Dan Makmur. Kemudian, pada tahun 1995 beralih kepemilikan hak menjadi pemegang hak atas nama PT SWP sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha

Saat ini, PT SWP sedang mengajukan perpanjangan Hak Guna Usaha di Kementerian ATR/BPN melalui kantor pertanahan setempat. Untuk membantu membangun perekonomian masyarakat di sekitar, PT SWP tetap berinisiatif melakukan kebijakan pembangunan plasma masyarakat. (Adv)

Tags:
author

Author: 

Leave a Reply