PT THEP Gugat Petani Rp 12 M

by -1 views

*Gugat wan Prestasi yang Dilakukan Koperasi

SUNGAILIAT – PT Tata Hamparan Eka Persada (PT THEP) melakukan gugatan kepada para petani yang tergabung dalam koperasi ke meja hijau PN Sungailiat. Pasalnya, perusahaan merasa dirugikan hingga Rp 12 miliar. Pada sidang gugatan kali ini dengan agenda keterangan saksi yang dihadirkan oleh PT THEP yakni Adi Setiawan selaku pihak pendiri koperasi Mandiri.
Terpantau dalam proses persidangan tersebut berjalan alot. Baik pihak tergugat yang diwakili kuasa hukumnya, Jailani Hasyin, SH memprotes berbagai keterangan yang dikeluarkan saksi di depan majelis hakim yang diketuai, Corry Oktarina,SH.
Adistya Sunggara, SH selaku pengacara dari PT THEP, kepada sejumlah wartawan usai sidang mengatakan, pihaknya menggugat wan prestasi yang dilakukan koperasi lantaran pada dalam perjalannya sempat memutuskan perjanjian kerjasama dengan perusahaan. Menurut Adistya sejak tahun 2012, para petani secara sepihak melakukan panen dan dijual keluar. Sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian senilai Rp.12 miliar.
Tak cuma itu saja, oleh pihak perusahaan sendiri telah beberapa kali mencoba melakukan mediasi. Lantaran pihak koperasi memutuskan hubungan kerja sama dengan perusahaan membuat perusahaan melakukan gugatan terhadap koperasi miranti. “Kebun yang dibangun dari kita (perusahaan) semua. Mereka belum pernah bayar sama sekali ke kita mereka dengan seenak-enaknya panen sendiri. Mereka panen sendiri tanpa izin. Kami yang bangun yang ganti rugi, mereka panen dan ambil hasil. Alasan mereka panen sendiri kita tidak tau. Kita sudah ingatkan. Mereka bilang kita belum terbitkan HGU. HGU inikan proses di BPN. Semua sudah akad kredit tidak perlu HGU. Akad kredit kita sudah di deadlock an, ” ungkapnya.
Sehingga dalam gugatannya PT THEP meminta hasil panen dari perkebunan tersebut dikembalikan ke perusahaan dan meminta selama permasalahan ini diselesaikan meminta tidak ada aktifitas di perkebunan tersebut. “Kita minta lahan dikembalikan karena kita yang ganti rugi, kita yang modali. Koperasi tidak pernah memberikan legalitasnya kepada bank. Sehingga bank tidak mau melakukan akad kredit karena tidak ada legalitasnya. Kita sdh lakukan tindakan pendahuluan. Agar semua pihak tidak melakukan aktifitas panen. Sudah dikabulkan pengadilan untuk dihentikan dulu aktifitas termasuk kegiatan miranti plasma utk dihentikan. mereka (miranti plasma-red) tidak boleh masuk kebun tapi kenyataannya masih dilakukan. Kita akan koordinasi dengan pihak kepolisian sesuai hasil putusan profisinya sampai ada puputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kalo masih dilakukan berarti bisa masuk ke ranah pidana,” tambahnya.
Sementara, Kuasa Hukum dari pihak koperasi Petani, Jailani Hasyim, SH menjelaskan, gugatan cukup membingungkan lantaran dinilai perusahaan sendiri yang lalai dalan kewajibannya dalam melakukan kerja sama dengan petani. “Karena selama ini perusahaan ini tetap menguasia kebun. Ini modus mereka. Akad kredit tidak terlaksana ini akibat ada pemindahan saham dari PMDM ke PMA. Karena dalam perjanjian 2011 PT Thep itu tentang izin lokasi dengan perjanjian 3000 hektar. Tahun 2007 pada zaman Yusroni dikelurkan izin usaha perkebunan ada 3 usaha seluas 25 ribu hektar. Dalam keputusan dirjen pusat, persetujuan yang jadi dasar bukan izin lokasi tapi izin usaha perkebunan. Kami hanya ada hubungan hukum dengan pemegang saham yang lama yaitu Tradisi grup. Kami digugat menguasi kebun padahal mereka sendiri Sertifikat HGU sebagai jaminannya tidak ada,” tambahnya.
Menurut Jailani dari tahun 2009-2011 pihak perusahaan sudah melakukan panen tanpa memberikan serupiah pun hasil kebun plasmanya kepada anggota koperasi. Sehingga terkait hal tersebut pihak koperasi melaporkan ini ke Dirjen perkoprasian di Jakarta dan dilakukan rapat dengan hasil bahwa hasil panen TBS dari tahun 2009 – 2011 harus dihitung ulang dan dikembalikan untuk membayar akad kredit. Namun akad kredit tidak dapat dilakukan karena perusahaan tidak memiliki HGU.
Menurut Jailani agar program plasma ini berdampak kepada masyarakat seharusnya dilakukan akad kredit supaya masyarakat dapat melakukan pengangsuran. Dalam hal ini perusahaan menuding koperasi telah melakukan pasal perjanjuan namun menurutnya permasalahan malah terjadi sebaliknya pihak perusahaan yang menyetujui pemutusan perjanjian secara sepihak sehingga sah sah saja koperasi melakukan aktifitas di lahan tersebut.
“Pihak koperasi akan menghadirkan saksi ahli perdata yang akan mengundang dari pihak Universitas Indonesia atau UNSRI Palembang,” pungkasnya.(rif).