PT.Timah akan Garap Eks PT. Alfaco

by -

*400 Hektar IUP Digarap dengan Tambang Terbuka

foto-a-rapat-dengar-pendpat-di-dprd-beltim
Suasana rapat pertemuan antara pihak PT.Timah (Tbk) dan masyarakat penambang Desa Mengkubang dan Desa Burung Mandi di ruang pertemuan DPRD Beltim, Selasa (27/8) siang kemarin.

MANGGAR – PT. Timah Tbk menyatakan akan menggarap kembali tambang terbuka di Izin Usaha Pertambangan (IUP) mereka, di Desa Mengkubang, Kecamatan Damar, Kabupaten Beltim pada 2017 mendatang. Itu terungkap dalam rapat dengar pendapat dengan dengan warga Desa Mengkubang dan Desa Burung Mandi, Kecamatan Damar, di DPRD Beltim Selasa (27/9) siang kearin.

Rapat dengar pendapat yang difasilitasi DPRD Beltim ini, guna menindaklanjuti kecemasan masyarakat, yang selama ini mencari nafkah dengan menambang secara trasional di lokasi IUP PT Timah tersebut. Rapat ini dipimpin ketua DPRD Beltim Tom Haryono Harun dan dihadiri sejumlah pejabat jajaran PT.Timah (Tbk) Unit Belitung, serta anggota DPRD Beltim.

Penambang merasa cemas karena perusahaan berplat merah itu telah mengimbau para penambang agar segera menghentikan kegiatan penambangan. Himbauan penghentian penambangan karena terkait perizinan, keselamatan kerja dan kaidah-kaidah terkait lingkungan serta faktor lainnya.

Berdasarkan informasi yang terungkap dalam rapat, lokasi IUP yang digarap oleh penambang adalah lokasi yang sebelumnya ditambang melalui pinjam pakai IUP oleh perusahaan penambangan batu besi, PT. Alfaco. Perusahaan itu sempat eksis dan belakangan telah vacum dari kegiatan penambangan. IUP itu ditambang oleh warga secara tradisional dengan menggunakan mesin Tambang Inkonvensional dan alat berat. Kesemua kegiatan tersebut jelas tanpa izin alias ilegal.

Menyingkapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Beltim Oman Anggari, mengatakan, pihaknya berharap rencana penambangan PT.Timah itu harus disosialisasikan dengan para penambang tradisional yang bekerja di daerah tersebut.

Disampaikannya, ada delapan unit mesin TI yang ada di daerah itu diminta agar dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Di luar itu, PT.Timah juga diharapkan bisa memasang patok-patok wilayah mana yang bisa ditambang oleh rakyat melalui mekanisme kerjasama dan mana yang akan digarap sendiri oleh PT.Timah.

“Ketika nanti PT.Timah sendiri yang mengerjakan misalkan dengan kedalaman 20 meter, hasil galiannya kami harapkan bisa diserahkan ke masyarakat sekitar untuk ditambang. Tentu dibimbing dan dibina dalam hal keselamatan dan aspek lingkungannya. Karena BUMN itu ada, satu diantaranya untuk kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitarnya,” ungkap Oman.

Sementara itu, Anggota DPRD Beltim, Rohalba juga mengatakan, persoalan yang menjadi keresahan penambang tradisional itu hanya persoalan miss komunikasi. “Nanti mereka akan ada rapat bersama antara PT.Timah dengan penambang yang ada di situ. Karena yang menambang di situ tidak ada izinya. Ini hanya persoalan miskomunikasi. Pada dasarnya, PT Timah mau bekerjasama dengan penambang tradisional ini, baik itu dengan bentuk mitra pada saat pembukaan tambang besar pada 2017 mendatang,” ungkap Rohalba.

Rohalba kembali mengatakan, menurut PT.Timah, tambang besar di sana tak diperkenankan menggunakan alat-alat tradisional sebab wilayah kerjanya rawan. Kerawanan itu lah yang menurut Rohalba dilarang oleh PT.Timah, Karena dapat terlihat dari kedalaman galian yang mencapai 20 meter, dan itu tentu demi keselamatan kerja bagi para Penambang.

“Itu rencananya akan ditambang dengan pola Open Pit, dan itu akan dikerjakan oleh PT.Timah sendiri, tanpa bermitra dengan perusahaan lain. Artinya, tambang ini akan dikerjakan langsung oleh PT.Timah dengan memperkerjakan dan membina masyarakat yang ada di sekitar situ. Itu janjinya,” jelasnya.

Menurut Rohalba, ada sekitar 400 hektar IUP PT.Timah di titik yang akan digarap. Dari luasan itu, 25 hektar akan digarap, sementara sisa lahan lainnya akan digunakan untuk sarana prasarana seperti dumping area dan sebagainya.

“Yang distop itu 8 unit, itu tidak ada izin apapun. Karena berbahaya, mereka pakai alat berat, sampai 20 meter. Itu udah kerja pakai alat berat. Kalau warga penambang itu memang pakai alat sederhana, menggali menggunakan semacam pacul, mereka kerja untuk cari makan. Warga ini yang akan dikerjasamakan dengan PT.Timah,” sebut Rohalba.

Selain Rohalba, anggota DPRD lainnya, Husaini Rasyid juga berharap pada pertemuan ini akan mendapatkan solusi. PT.Timah harus dapat melibatkan dan mengakomodir masyarakat, dengan musyawarah mufakat.

“Jangan sampai ada yang menunggangi permasalahan ini demi kepentingan kepentingan lain. Pola persuasif harus segera dilakukan melalui Camat yang seharusnya sebagai fasilitator dan mediator ditingkat Kecamatan,” ajak Uut sapaan akrab Husaini Rasyid.

Kepala Unit PT.Timah Belitung, Sigit Prabowo membenarkan jika rencana PT.Timah sejak tahun 2012 lalu akan membuka tambang perusahaan yang dikelolah sendiri oleh PT.Timah. Dan, Perusahaan mengelolah langsung dikarenakan mengarah pada Keselamatan Kerja (K2) dan Lingkungan Hidup (LH). Rencana awal akan dibuka sebanyak 400 ha termasuk report sarana dan sarana produksi.

Namun lebih jauh, Sigit belum bersedia memberikan tanggapan lain terkait ini. Ia mengatakan, keterangan akan disampaikan melalui Humas PT.Timah nantinya.”Saya mohon maaf, biar satu pintu informasinya, jadi nanti akan dijelaskan oleh Humas PT.Timah,” singkat Sigit. (feb)