PT Timah Tak Terbitkan SPK di Lepong

by -

TOBOALI – Sekretaris PT Timah Agung Nugroho membenarkan jika PT Timah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pulau Lepar Pongok. Namun menurut Agung, PT Timah tidak pernah menerbitkan Surat Perintah kerja (SPK) kepada perusahaan apapun di kawasan tersebut. Hal ini disampaikan Agung menyikapi hasil pemeriksaan Lanal Babel terkait tongkang bermuatan 3 unit truk yang membawa puluhan ton pasir timah dari Lepar Pongok menuju Pelabuhan Sadai Toboali, Bangka Selatan (Basel).
Diketahui, Lanal Babel Sabtu (21/2) berhasil mengamankan tongkang bermuatan 3 truk yang membawa puluhan ton pasir timah. Tiga truk itu masuk ke tongkang yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Gading, Desa Penutuk, Kecamatan Lepar Pongok. Saat itu, TNI AL Posmat Sadai yang sedang melakukan patroli kemudian mendekati tongkang dan melakukan pemeriksaan. Sejurus kemudian, tongkang langsung diperintahkan untuk kembali ke Pelabuhan Tanjung Gading.
“Memang kami ada IUP di Lepar Pongok namun sudah lama kami tidak menerbitkan SPK untuk daerah tersebut,” ungkap Agung, Senin (23/2). Ditambahkannya, IUP PT Timah tanpa SPK saat ini banyak ditambang oleh orang-orang yang mengaku sebagai mitra timah. Meski demikian, Agung menegaskan, dengan IUP dan SPK pun, jika tetap mengirim biji timah keluar adalah tindakan ilegal. “Insyaallah kebenaran nantinya akan menang,” tambahnya seraya meminta bantuan media untuk terus mengungkap hal demikian.
Sementara, Sekretaris Dinas PU Basel, Herman mengungkapkan, berdasarkan Perda RTRW Basel No 6 tahun 2014 bahwa Pulau Lepong bukanlah merupakan kawasan penambangan logam. Ditegaskanya bahwa Pulau Lepong tersebut hanya bisa dilakukan penambangan non logam seperti batu kerikil, tanah puruh dan lainnya. “Jadi, untuk wilayah Lepong berdasarkan di RTRW dilarang untuk penambangan logam” jelasnya.
Sementara itu, Pasi Intel, Mayor Laut (P) Hendro Pratikno mengungkapkan sejak Minggu malam (22/2) AL telah melepaskan tongkang yang berisi 3 truk pasir timah tersebut. Menurutnya berdasarkan hasil pemeriksaan kepemilikan pasir timah tersebut dilengkapi dokumen dari PT Timah. “Mereka memiliki dokumennya lengkap dari PT Timah. Jadi kita hanya memberikan sanksi peringatan karena tongkang ditarik menggunakan kapal kayu, dan itu tidak benar, menyalahi UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran,” katanya.(bim)