PTSP Ambil Alih Izin Perikanan

by -

PANGKALPINANG – Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bangka Belitung (Babel) kembali menambah haknya dalam bidang perizinan. Kali ini, terhitung 2015 semua perizinan terkait perikanan dan perhubungan sudah dialihkan ke PTSP Babel. Bahkan baru berjalan berapa bulan, PTSP sudah melayani 33 pengguna yang ingin mengurus perizinan bidang perhubungan dan perikanan.
Kepala PTSP Babel, Triana Ermawati mengatakan, hingga Februari lalu, PTSP Babel sudah mengurus 29 izin trayek dan 4 izin perikanan untuk 33 pengguna. Dan dalam pengeluaran izin tersebut sudah sesuai SPP (standar pelayanan publik), yang sebelumnya dikenal dengan SOP. “Pengurusan izin perikanan yang sebelumnya di Dinas Kelautan dan Perikanan, kini sudah dialihkan ke kita, hanya retribusinya saja yang belum, pembayaran retribusi masih di DKP,” ujarnya, Selasa (10/3) kemarin.
Triana menjelaskan, untuk perizinan bidang perikanan ada tiga izin, izin penangkapan ikan (oleh nelayan di laut), izin pengangkutan ikan (dari pelabuhan) atau kapal angkut dan izin SIUP. Jika sudah memiliki izin penangkapan dan pengangkutan, maka nelayan/pedagang bahkan pemilik usaha baru bisa mendapatkan izin SIUP.
“Untuk kuotanya kita maksimalkan 30 GT, sedangkan tarifnya sendiri sesuai Perda, yakni Rp 100 ribu per GT dan ini berlaku selama usahanya masih berjalan, terkecuali untuk izin penangkapan dan pengangkutan hanya 1 tahun,” terangnya.
Sedangkan untuk retribusinya, menurut Triana besaran diistribusi dihitung per GT kapal dan tarif retribusinya berbeda, berdasarkan rinciannya. “Sekarang kita masih masa transisi dari DKP ke kita, karena itu pemnungutan retribusi masih di Dinas Perikanan,” imbuhnya.
Dalam pengurusan perizinan ini sendiri, Triana meyakinkan, PTSP Babel tidak memberi perbedaan apapun. “Perlakuannya sama, baik untuk izin kecil maupun besar, hanya di izinnya saja nanti disebut CP perorangan atau perusahaan,” tegasnya.
Begitupula untuk perizinan bidang perhubungan, ia menambahkan, semua izin trayek yang ditetapkan sudah sesuai dengan SPP. “Izin trayek, perikanan dan IMTA untuk tenaga asing semua perizinannya sudah di PTSP dan tarifnya juga sesuai dengan Perda yang ada,” pungkasnya. (eza)