Puluhan PNS dan PTT Terjaring Razia

by -

*Terjaring Satpol PP Lantaran Telat Masuk Kerja

foto A ok

Anggota Satpol PP Beltim, saat melakukan razia Pegawai Pemkab Beltim, yang telat masuk kerja, Senin (25/4) pagi.
MANGGAR – Puluhan PNS dan PTT Kabupaten Belitung Timur (Beltim) yang bekerja di kompleks perkantoran Manggarawan terpadu, terjaring razia Satpol PP, Senin (25/4) pagi. Razia dimulai jam masuk kantor 08.35 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB, dengan menjaga seluruh akses jalan masuk kompleks perkantoran.

“Razia kita mulai pukul 07.35 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB. Ada 11 jalan masuk yang kita jaga dan mengerahkan 77 anggota Satpol PP,” ungkap Kepala Satpol PP melalui Kasi Ops Nazirwan kepada Belitong Ekspres, Senin (24/5) kemarin.

Dijelaskan Nazirwan, puluhan pegawai tepatnya 59 PNS/PTT yang terjaring diminta menandatangani dan mengisi formulir disiplin yang telah disiapkan. Antara lain berisi nama, NIP/NIPTT, nomor KTP, instansi, jam masuk dan keterangan telat.

Dari seluruh SKPD lingkup Pemkab Beltim, hanya ada dua SKPD yang tidak terkena razia yakni kantor BKKBN (KB) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

“Ada dua diluar kompleks yaitu kantor KB dan Dispora, termasuk Kantor Kecamatan Manggar. Ke depan juga akan dilakukan diseluruh kantor Kecamatan lainnya, mengingat ada beberapa kantor yang absen wajah (Elektroniknya) rusak. Jadi, dengan razia seperti ini juga merupakan absen, yakni absen manual,” ujar Nazirwan.

Menurutnya, hasil razia akan dijadikan bahan evaluasi terhadap kedisiplinan pegawai. Tanpa memandang alasan keterlambatan, seluruh pegawai wajib mematuhi aturan jadwal jam masuk dan pulang kantor. Apalagi, hari Senin adalah hari pertama masuk kerja setiap mengawali pekan.

“Hasil ini dijadikan evaluasi dan akan dilaporkan kepada Bupati, Wabup, BKD dan Inspektorat. Diserahkan juga ke dinas masing-masing sebagai evaluasi bagi Kepala Dinas,” sebutnya.

Disinggung mengenai hukuman disiplin bagi pegawai, Nazirwan mengaku pihak Satpol PP menyerahkan kebijakan kepada Bupati sebagai pimpinan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai pembina kepegawaian. Menurutnya, hukuman bisa mengacu sesuai aturan yakni PP nomor 53 tentang Kepegawaian.

“Penindakan akan seperti apa, diserahkan ke BKD. Nanti dilihat dari keterangan telat, jam masuk. Sebenarnya kalau keterlambatan diatas satu jam, sesuai aturan dianggap tidak masuk kerja,” ujar Nazirwan.

Ia menegaskan, razia berlaku tanpa kecuali termasuk bagi anggota Satpol PP. Ini diberlakukan untuk menepis anggapan yang miring dari pihak lain maupun masyarakat. Selain merazia absen masuk kerja, Satpol PP juga merazia pegawai yang nongkrong di rumah makan, warung kopi, pusat perbelanjaan, pasar dan tempat umum lainnya.

“Pastinya razia pada saat jam kerja. Dan kedepan kemungkinan akan lebih diperketat, apa pun alasannya,” tandas Nazirwan. (feb)