Pungli Polda Sumsel, Duit Rp4,78 M, Disita

by -

*Sepuluh Anggota Polri Diperiksa
*Mainkan Tes Kesehatan-Psikologi

PALEMBANG – Penerimaan anggota Bintara (Brigadir) Polri tahun 2015-2016 lalu diduga bermasalah. Ada isu suap di sana. Sejak Rabu (29/3) hingga kemarin (31/3), tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri mendatangi Mapolda Sumsel.

Mereka berjumlah 7 orang. Dipimpin Kombes Pol Andrean Bonar Sitinjak. Anggotanya Kombes Pol Rico, AKBP Nababan, AKP Jonius, Iptu Levi, dan dua dari bintara. Informasi yang dihimpun, Tim Propam Polri memeriksa enam perwira menengah (pamen), 4 bintara,  dan 2  PNS di sebuah ruangan di Gedung Propam Polda Sumsel.  Statusnya terduga pelanggaran disiplin.

Keenam pamen Polda Sumsel tersebut, yakni Kombes Pol drg Soesilo Pradoto MKes (Kabid Kedokteran dan Kesehatan/Dokkes), AKBP Deni Dharmapala SH SIK (Kabagdalpers Ro SDM Polda Sumsel), AKBP Edya Kurnia SPsi MPsi (Kabagpsi Ro SDM), AKBP Drs M Thoat Achmat SH MSi (Kabagwatpers Ro SDM), AKBP Saiful (Kasubdit Kespol Bid Dokkes), dan Kompol dr Mansyuri (Kaurkes Bid Dokkes).

Kemudian empat bintara Bid Dokkes. Yakni, Brigadir Lutfi, Bripka Ismail, Bripka Nurul Hadi, dan Bripka Dias. Dua PNS lainnya yakni Misno dan Fitri. Tak hanya memeriksa, tapi Tim Propam informasinya juga menyita dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai.

Masing-masing Rp2,38 miliar dari drg Soesilo Pradoto. Lalu, Rp1,730 miliar dari  Edya Kurnia. Selanjutnya Rp354 juta dari dr Mansyuri. Ada pula Rp300 juta dari Thoat Achmat, dan Rp20 juta dari Bripka Ismail. Total keseluruhaan uang yang disita Rp4,784 miliar.

Barang bukti lain yang diamankan berupa buku tabungan, sertifikat tanah di Kecamatan Sukarami, BPKB motor BMW dan Honda yang diduga hasil pembelian dari suap seleksi. Juga sejumlah handphone, data komputer, dan data handphone.

Informasi yang beredar, kasus ini diawali dengan diamankannya Brigadir Lutfi. Petunjuk yang didapat dari ponselnya, berkembang ke para atasannya. Dua item tes yang dimainkan. Bidang kesehatan di bawah Dokkes. Satu lagi tes psikologi di bawah SDM.

Dalam kasus ini, empat modus yang dilakukan para terduga tersebut. Yaitu membantu dengan cara melihat nilai sistem paket, sistem per item tes, sistem kumulatif (selesai baru bayar), dan bimbingan melalui tes awal. “Per item tes itu, tiap tes dia beri uang. Kalau sistem kumulatif dan bimbingan melalui tes awal hampir mirip, selama per item tes nomor dia (penyuap, red) dijaga. Setelah lulus, baru bayar,” ucap sumber koran ini.

Kabid Dokkes Polda Sumsel, Kombes Pol drg Soesilo Pradoto yang dari tangannya disita Rp2,38 miliar, enggan menjelaskan soal uang tersebut. “Saya tidak tahu kalau terkait uang itu,” katanya. Termasuk proses penerimaan tahun 2016 yang diduga sarat pungli. “Tidak usah bahas itu, sekarang lagi pemeriksaan,” cetusnya.

Dia justru mengomentari tes kesehatan SIP-SS tahun 2017. Soesilo membenarkan ada salah satu peserta SIP-SS 2017 yang melapor ke Mabes Polri terkait hasil pemeriksaan kesehatannya. “Dia tidak lulus kesehatan di Polda Sumsel. Lalu, memeriksakan kesehatannya ke sebuah klinik di Palembang. Katanya hasilnya bagus. Saya ingatkan ya, tes kesehatan di Polda Sumsel itu, tidak sembarangan. Peralatannya juga pilihan dan punya histori bagus setiap tes,” kata Soesilo lantang.

Bahkan, lanjut Soesilo, sebelum tes kesehatan berlangsung, setiap peserta menandatangani surat perjanjian persetujuan pemeriksaan. Salah satu isinya bahwa pemeriksaaan kesehataan Biddokkes Polda Sumsel bersifat final. “Artinya, sudah habis di situ. Tidak untuk dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan di luar Biddokkes Polda Sumsel,” sambungnya.

Dia menambahkan, terkait hasil pemeriksaan, paginya dites, maka hari itu juga langsung diumumkan. “Saya tidak mengada-ada. Saya juga tidak  mau jatuhkan seseorang. Saya tidak tahu siapa yang melapor, tidak kenal. Tahunya setelah mengadu. Sistem dan alat di laboratorium Biddokkes Polda Sumsel, sudah diperiksa Mabes Polri dan tidak ada kesalahan,” jelasnya.

AKBP Deni Dharmapala yang juga diperiksa propam memilih menghindari wartawan. Seharian kemarin, Kabagdalpers Ro SDM Polda Sumsel itu masih menjalani pemeriksaan. Terlihat bergegas berjalan di depan aula Catur Sakti Mapolda menuju ruang gedung Propam.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryoto, membenarkan ada tim dari Propam Polri yang datang ke Polda Sumsel. Menurut Jenderal Bintang Dua itu saat ini masih dalam pemeriksaan lebih lanjut.  “Masih berlangsung pemeriksaannya. Nanti tunggu saja bagaimana hasilnya. Yang jelas, kami mendukung penerimaaan Polri yang Clean and Clear,” kata Agung, kemarin (31/3).

Terkait barang bukti uang yang disita, alumni Akpol 1987 itu, berkilah. Katanya hingga kemarin (31/3), dia belum menerima laporan. “Belum dilaporkan kepada saya,” lanjutnya jenderal kelahiran Cilacap, Jawa Tengah, 19 Februari 1965 lalu.

Diketahui, kasus penerimaan anggota Bintara Polri 2015-2016 ini era Kapolda Djoko Prastowo. Sekarang menjadi Analisis Kebijakan Utama Bidang Sosial Ekonomi, staf ahli Kapolri. Sedangkan, Kapolda yang sekarang baru melaksanakan penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIP-SS) tahun 2017.

Inipun bermasalah. Tim Propam Polri juga memeriksa sejumlah panitia. Namun,  kata Agung, terkait SIP-SS ini, tim Propam Mabes Polri hanya memeriksa administrasi terkait rekrutmen. “Tidak ada isu penangkapan terkait SIP-SS tahun 2017,” sambungnya.

Mantan Kakorlantas Polri mengakui, memang ada komplain tentang kesehatan rekrutmen saat penerimaan SIP-SS. Karena proses sudah selesai, lanjut Agung, pihaknya melibatkan pengawas internal dan eksternal. “Maka propam mabes melaksanakan pemeriksaan administrasi-administrasi, apakah sudah sesuai SOP (standar operasional prosedur, red),” akunya.

Pada Minggu lalu (26/3), Polda Sumsel sendiri sudah melakukan kampanye akbar terkait penerimaan Polri tahun 2017 yang Clean and Clear. Kapolda  menegaskan, untuk tahun 2017, tidak ada pungli ataupun istilah titipan pejabat.  “Saya akan tindak tegas jika ada seperti itu di tahun 2017,” tegasnya.

Irwasda Polda Sumsel Kombes Pol Achmad Nurda Alamsyah membenarkan bahwa ada pemeriksaan Tim Propam Polri terkait pelanggaran kedisiplinan di Polda Sumsel. Namun, dirinya enggan berkomentar banyak terkait isi dari pemeriksaan. “Sekarang ‘kan masih diperiksa. Nanti saja kalau sudah lengkap,”  tukasnya.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Kombes Pol Natarudin, tidak  diperiksa terkait Penerimaan Bintara tahun 2015-2016.  Menurutnya, dia tidak tahu sama sekali bagaimana proses rekrutmen tahun tersebut.

“Baru masuk Polda Sumsel, Februari lalu,” ujarnya. Nah, untuk tahun 2017 ini, baru ada penerimaan SIP-SS. “Lihat sendiri bagaimana prosesnya? Semua sangat ketat. Diawasi pengawas internal dan eksternal. Begitu tes, hari itu juga langsung diumumkan.”

Rekrutmen kali ini, tambah dia, peserta harus melalui 7 tahapan. Yaitu Administrasi, Kesehatan 1, Psikologi, Kesamaptaan Jasmani, Kesehatan 2, Penentuan Tahap Akhir (Pantohir), dan Pengumuman kelulusan. “Jadi sangat ketat. Semua pejabat utama Polda Sumsel juga dilibatkan dalam kepanitiaannya. Begitu juga pengawas eksternal. Semua dilibatkan,” ujarnya.

Saat pengumuman kelulusan SIP-SS 2017, lanjut Natarudin, juga semua hadir. Termasuk orang tua. “Mereka semua mengakui kalau SIP-SS tahun 2017 sangat Clean and Clear. Sama sekali tidak ada suap dan tidak ada pungli,” aku Natarudin.

Kabid Propam Polda Sumsel Kombes Pol Zurkarnain menegaskan, tim masih melakukan pemeriksaaan. “Belum ada pelimpahan ke saya. Namun, siapapun yang bersalah, tidak akan lolos,” kata Zulkarnain.  (vis/ce1)