Rahasia Mendapat Saham Babel di PT Timah Tbk?

ilustrasi. Foto : Dok JPNN

Oleh: Safari Ans
(Salah Satu Tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

iklan swissbell

”KALAU Papua mengancam akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) cukup membuat gerah Pemerintah Pusat. Karenanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi prioritas pembangunan di provinsi itu termasuk saham 10% untuk Papua di PT Freeport Indonesia.

Bangka Belitung (Babel) tidak mungkin berbuat begitu. Tetapi ketika Babel minta agar Direktur Utama (Dirut) PT Timah Tbk berasal dari putra Babel ternyata dikabulkan ketika masyarakat melakukan rapat akbar di Lapangan Merdeka Pangkalpinang. Kala itu masyarakat Babel menuntut jadi provinsi sendiri dan meminta agar Dirut PT Timah Tbk dipimpin orang Babel sendiri. Dikabulkan, jadilah Thobrani Alwi putra Bangka menjadi Dirut BUMN timah ini.”

HASIL rapat akbar di Lapangan Merdeka itu bermata dua. Perjuangan Kepulauan Babel menjadi provinsi sendiri terkabul. Permintaan agar PT Timah Tbk dipimpin oleh putra daerah Babel juga terkabul. Ir Thobrani Alwi menjadi putra Babel pertama yang menjadi nahkoda BUMN yang beroperasi di bumi serumpun sebalai. Sekarang tuntutan itu tidak ada lagi.

Saat ini masyarakat Babel hanya meminta jatah saham 10% seperti yang diajukan oleh Gubernur Babel kepada Menteri BUMN dan Menteri Keuangan RI. Jatah yang sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kepada provinsi Papua. Masyarakat tidak menuntut Dirut PT Timah Tbk harus putra terbaik Babel, tetapi cukup saham saja 10%. Itupun Babel meminta sesuai dengan skema yang diberlakukan oleh PT Inalum (holding company BUMN tambang) kepada BUMD provinsi Papua.

Masyarakat Babel pun tau, tahun ini adalah tahun politik. Situasi nasional disibukan dengan situasi politik untuk pemilihan presiden berbarengan dengan pemilihan legislatif atau anggota DPR RI, DPRD, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Situasi politik yang amat berat. Sebab, ini pertama kali Republik Indonesia melakukan pemilihan secara serentak. Ide event akbar ini juga digagas oleh putra Babel Prof Dr Yusril Ihza Mahendra melalui perjuangannya di Mahkamah Konstitusi atas inisiatif beberapa tokoh nasional termasuk pengamat komunikasi politik Effendi Ghazali.

Sedangkan perjuangan mendapatkan saham Babel di PT Timah Tbk adalah perjuangan politik, bukan perjuangan ekonomi. Statusnya memang ekonomi, karena memberikan dampak langsung kepada ekonomi Babel. Tetapi perjuangannya adalah perjuangan politik. Karena keputusan yang akan diambil oleh Pemerintah Pusat untuk memberikan saham kepada Babel adalah keputusan politik, bukan keputusan ekonomi. Sementara itu skema pemberian sahamnya memang seratus persen skema ekonomi dan menggunakan pendekatan ekonomi pula.

Karena itu, untuk mendapatkan saham 10% di PT Timah Tbk itu, Babel memerlukan perjuangan politik. Mestinya Babel harus pula menggunakan seluruh instrumen politik untuk mendapatkan saham itu. Pendekatan ekonomi hanya digunakan dalam perhitungan skema nilai dan persentase sahamnya saja. Berdasarkan fakta ini bisa saja Pemerintah Pusat memberikan keputusan kepemilikan saham Babel di PT Timah Tbk akan berbeda dalam skema ekonominya dengan Papua. Misalnya, kalau Papua menggunakan skema PT Inalum sebagai pemilik baru PT Freeport Indonesia memberikan pinjaman berjangka kepada BUMD Papua dengan hitungan saham 10% itu, sementara untuk Babel hitungan 10% bisa saja berbeda.

Baca Juga:  ENTERTAINMENT KOREA VIRUS REMAJA INDONESIA

Perbedaan itu akan menjadi bahasan menarik di tingkat pusat. Namun itu tergantung hebat tidak semua komponen Babel berargumentasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan dengan Presiden Jokowi sendiri. Bisa saja Pemerintah Pusat tidak setuju dengan skema pinjaman seperti yang dilakukan PT Inalum kepada BUMD Papua. Bisa saja saham 10% Babel diberikan secara hibah. Berpuluh alasan bisa dibuat. Salah satu alasan bumi Babel sudah porak poranda oleh BUMN berkode TINS ini Bursa Efek Indonesia menjadi alasan tersendiri bagi Presiden Jokowi. Presiden menjadi iba dengan keadaan alam dan bumi Babel seperti itu, seperti yang dikicaukan Walhi selama ini. Puluhan bahkan ratusan triliun telah disumbangkan bumi Babel kepada Pemerintah Pusat selama ini menjadi pertimbangan signifikan sang Presiden RI. Sebagai rasa terima kasih itu, maka Presiden Jokowi menghibahkan saham 10% di PT Timah Tbk itu kepada Babel.

Namun tindakan Presiden RI akan dilakukan apabila Jokowi mendapat poin politik. Setidaknya saat Pilpres 2019 ini. Saat ini Jokowi sedang sibuk mengumpulkan poin politiknya. Jika poin itu bisa diperoleh, maka Jokowi berusaha semaksimal mungkin. Sehingga Jokowi bisa mengatakan kepada rakyat Indonesia, bahwa dirinya telah berbuat keadilan dalam menjalankan sistem pemerintahan. Buktinya, mesti Gubernur Babel orang Prabowo, Jokowi tetap memberikan saham kepada Babel. Poin politik ini amat mahal bagi Jokowi, sehingga isu akan ditelan oleh kubu Jokowi sekarang ini. Ia akan memperoleh nilai tinggi dalam masalah ini selaku Capres 2019.

Poin politik hanya bisa didapat apabila pergerakan mendapatkan saham itu juga dilakukan dengan cara-cara politik. Poin politik hanya didapat apabila massa dilibatkan. Poin politik hanya didapat apabila isu dapat menjadi opini masyarakat yang menghebohkan. Masyarakat Babel yang nilai literasi media sangat kecil, opini tidak dapat dibentuk opini koran semata, tetapi perlu penggalangan massa seperti dilakukan ketika perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Babel dulu, awal tahun 2000.

Tokoh penggalangan massa pada waktu ter catatlah nama Agus Adaw, Johan Murod, Emron Pangkapi, Saviat, almarhum Ali Asgar, almarhum Eko Maulana Ali, Yusroni Yazid, Zulkarnain Karim, Sahani Saleh, dan masih banyak tokoh penting yang kalau disebutkan semua dalam tulisan ini tidak akan cukup. Donatur pun langsung dikoordinir oleh almarhum Eko Maulana Ali saat menjabat sebagai Bupati Bangka. Almarhum Eko dengan kemahiran kemiliterannya sampai menggerakkan kapal perang untuk mengangkut massa dari Babel ke Jakarta sekedar untuk berdemo di DPR RI. Agar parlemen segera menyetujui terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Itu adalah poin politik yang sangat tinggi kala itu sehingga menjadi daya desak Pemerintah Pusat untuk mengabulkannya.

Baca Juga:  Revitalisasi Pendidikan Akhlak Dalam Keluarga

Saat ini cara itu mungkin tidak efektif lagi sekedar hanya mendapat saham 10% di PT Timah Tbk. Tetapi rapat akbar seperti yang dilakukan di Lapangan Merdeka itu terasa masih memiliki nilai tinggi dalam dunia politik. Ada baiknya para Presidium Babel sekarang bersatu dengan kekuatan yang ada sekarang untuk mengadakan pertemuan akbar masyarakat Babel (walau tidak di lapangan lagi) dari semua unsur dan semua komponen Babel.Rapat akbar diliput semua stasiun televisi, media cetak dan online, radio, dan lainnya. Bahwa masyarakat Babel meminta Jokowi berlaku adil dengan masyarakat Babel. Kalau Papua dapat saham, maka Babel juga harus dapat saham yang sama di PT Timah Tbk. Jokowi akan melihat ini memiliki poin politik yang amat besar. Tentu saja Jokowi tidak akan membiarkan isu menjadi liar dan ditangkap lawan politiknya, kubu Prabowo. Sebab apabila isu ini menjadi liar, maka Debat Pillres yang akan datang, akan memasukan persoalan saham Babel di PT Timah Tbk menjadi isu serius tentang tidak adilnya pemerintah dalam menjalankan amanah rakyat. Ada beda kasih. Ada beda perhatian antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Namun yang menjadi persoalan serius, siapa yang menjadi “cukung” aksi bernilai politik tinggi ini? Menjadi pertanyaan kalangan tokoh Babel. Kalau dulu almarhum Eko Maulana menghimpun semua pengusaha agar terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perjuangan provinsi. Bahkan masing-masing kabupaten dan kota menyiapkan anggaran bersumber dari kas Pemda untuk menyokong perjuangan. Sementara sekarang, cara itu tidak mungkin lagi, karena memang tidak ada nomenklaturnya dalam pos APBD dan sebagainya. Harapan satu-satunya adalah putra Babel yang berduit dan kaya. Tapi kabarnya putra Babel berduit juga terjerembab dalam ketidak-berdayaan untuk sekedar menjadi sponsor.

Oleh karena itu satu-satunya cara adalah masyarakat Babel beramai-ramai membiayai diri sendiri untuk datang bersama memeriahkan rapat akbar tanpa harus mendukung salah satu Capres RI yang ada. Sebab apabila ada hubungan soal mendukung dan tidak mendukung maka cerita perjuangan mendapatkan saham 10% di PT Timah Tbk akan menjadi sia-sia. Jokowi akan datang bukan sebagai Capres, tapi ia akan datang ke Babel sebagai Presiden Republik Indonesia. Percayalah poin ini akan diambil oleh Jokowi. Sebuah peta politik terlepas dari suka atau tidak suka dengan Jokowi. Namun saat ini yang menjadi Presiden RI adalah Jokowi. Jokowi akan ambil poin politik mahal ini dengan mengatakan kepada masyarakat Babel dan masyarakat Indonesia: “Pemerintah Pusat Menghibahkan 10% Saham PT Inalum di PT Timah Tbk kepada Babel”. Mimpi itu makin dekat menjadi kenyataaan asalkan Gubernur Babel berjiwa besar demi Babel. Bravo Babel.***

Tags:
author

Author: 

Leave a Reply