Raperda Penyertaan Modal BPRS Dikaji Ulang

by -

PANGKALPINANG –  Sebelum tahun 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bangka Belitung mengesahkan dua dari tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengesahan dua Raperda dilakukan dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Raperda yang dilaksanakan di ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Air Itam Pangkalpinang, Jum’at (30/12) kemarin.

Dimana, raperda yang disahkan yakni Raperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Raperda tentang Penyangga Harga Karet. Sementara, untuk Raperda tentang Penyertaan Modal Pemprov Babel pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung ditunda dan diminta untuk dikaji ulang.

Dikatakan Plt Gubernur Babel, Yuswandi A Temenggung keputusan ini memberikan gambaran bahwa mekanisme proses pengambilan keputusan dilakukan dengan penuh keseriusan. “Dalam proses pengaturan dalam dunia tata kelola pengoperasional memang kita harus sangat hati-hati untuk sampai pada tujuan atau sasaran yang diamanatkan di dalam Perda tersebut,”jelasnya.

Mengenai dua Raperda yang telah disetujui, katanya pemprov akan segera menindaklanjuti peraturan pelaksanaan pada tatanan operasional sehingga  dapat menjawab amanat dari peraturan daerah yang telah dimufakatkan. Selain itu, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan memiliki peranan penting dalam hubungannya yang sangat selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik di tingkat nasional maupun sektoral dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Babel.

“Ini merupakan sesuatu yang sangat esensial, baik untuk peningkatan ekonomi provinsi secara keseluruhan dan yang lebih penting adalah bagi kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung,”tandasnya.

Sedangkan terkait dengan penundaan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada BPRS Babel, Yuswandi mengatakan Pemprov diminta untuk mengkaji  ulang  dan memperhatikan posisi keuangan daerah saat ini. “Pemprov akan segera tindaklanjut penundaan Raperda penyertaan modal karena kedepan itu akan sangat bermanfaat untuk perekonomian Babel,”tukasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya mengatakan terkait Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung, satu fraksi setuju dan enam fraksi meminta pemerintah provinsi untuk mengkaji ulang.

Untuk Raperda penyangga harga karet, terang Didit dua fraksi menolak dan lima Fraksi menyetujuinya. “Sedangkan untuk Raperda tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, ke tujuh fraksi menyetujui,”katanya.

Dalam paripurna itu beberapa anggota dewan kembali absen. Untuk kuorum, paripurna dimulai tidak sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.(wah)