Razia Yustisi, Jaring 20 Pasangan

by -

*Tanpa Identitas dan Domisili Serta Tak ada Surat Nikah

foto A- razia yustisi

Foto A: reza/be

Pelaksanaan razia yustisi oleh aparat gabungan dari Pol PP, TNI dan Polisi.

TANJUNGPANDAN-Pemerintah Kabupaten Belitung melalui tim gabungan, Satpol PP, Polisi dan TNI gencar melakukan razia yustisi atau razia kependudukan. Dalam sebuah operasi yang dilancarkan timgab, Senin (21/3), kemarin, petugas berhasil menjaring 20 pasangan yang tak bisa menunjukkan identitas seperti KTP (kartu tanda penduduk) surat domisili maupun surat nikah.Akibat pelanggaran yustisi ini, 20 pasangan tersebut digelandang ke Kantor Satpol PP Belitung. Puluhan pasangan itu dijaring dari sejumlah rumah kontrakan dan kos-kosan di beberapa wilayah di Tanjungpandan dan sekitarnya.Kepala Satpol PP Alkar kepada Belitong Ekspres mengatakan, selain untuk menjaga ketertiban umum, razia semacam ini menjalankan instruksi Menteri Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, sangat penting untuk dilakukan pengawasan dan pendataan kepada pendatang baru di suatu daerah. Dan jelas, disampaikan jika pendatang tidak mempunyai kartu domisili agar dilakukan penertiban.Alkar menjelaskan, patroli ini terbagi menjadi dua tim. Selain dari Pol PP, TNI dan Polri, ada unsur dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (Dukcapil).“Mereka (20 pasangan,Red) kami amankan ke Kantor Pol PP karena tidak bisa menunjukan surat domisili dan surat nikah,” kata Pria berkumis tebal ini.Kata Alkar, razia kependudukan dilakukan siang hari tepatnya pukul 08.00 sampai 12.00. Sebab, ada indikasi banyak pendatang yang ke Belitung bekerja pada malam hari lantas pada pagi harinya mereka istirahat di kos atau tempat kontrakan. Patrol kali ini di lokasi Desa Air Rayak, Paal Satu, Berok dan di sejumlah tempat lainnya yang disinyalir ada pendatang.“20 pasangan yang terjaring ini akan kami data dan kami bina sehingga mereka tidak kembali mengulangi perbuatannya. Tentu disertai dengan surat pernyatan. Jika kembali mereka lakukan akan dikenakan sesuai peraturan yaitu denda sebesar Rp 50 juta dan pidana,’’ papar Alkar.Alkar juga mengingatkan kepada pemilik kos maupun kontrakan untuk tidak menerima tamu sembarangan. Lantas, sebaiknya pemilik kos dan kontrakan melakukan pendataan dan meminta surat keterangan domisili maupun kartu tanda penduduk, sehingga tempat kos atau kontrakan tidak disalahgunakan.“Kepada pemilik kos dan kontrakan untuk melakukan pendattan terlebih dahulu kepada tamu yang ingin menginap jangan sampai kami ambil tindakan tegas,” tegas Alkar.(mg1)