Riza: Butuh Biaya Besar Untuk Penertiban TI Hajar Laut Kubu

by -

beltim-edisi-09-februari-2017-ti-rajuk
ilustrasi. Foto : dok be

TOBOALI– Aktivitas penambangan timah ilegal (TI) yang beroperasi di perairan Laut Kubu, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (Basel), diakui Wakil Bupati (Wabup) Basel, Riza Herdavid.  Namun, untuk melakukan penertiban terhadap aktivitas tersebut membutuhkan biaya besar.

“Penertiban tambang di laut Kubu itu butuh biaya yang besar, karena itu tambang skala besar. Kita tetap komitmen seluruh tambang ilegal dihentikan dan dibasmi,” tegas Riza.

Ia menambahkan, penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal bukan hanya yang beroperasi di perairan laut Kubu saja. Tetapi juga seluruh tambang-tambang ilegal yang merambah dan beroperasi di kawasan hutan lindung (HL) Parit II desa Kepoh Toboali, termasuk juga di kawasan pemukiman penduduk. Karena menurutnya, berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat bahwa ada aktivitas tambang yang beroperasi di pemukiman penduduk wilayah kota Toboali dan hutan lindung.

“Sesuai peraturan daerah pemukiman penduduk itu kan tidak boleh ada aktivitas penambangan, teguran sudah beberapa kali. Saya sebagai pimpinan begitu mendapat laporan dari masyarakat langsung turun ke lapangan menindaklanjutinya bersama Camat, Lurah dan Satpol PP. Kita cek di lapangan ada 2 unit yang beroperasi, kita minta penambang untuk membongkar sendiri peralatannya itu, jika masih beroperasi lagi baru akan kita tindak tegas dan peralatan tambangnya disita,” ujar Riza.

“Saya sudah mengintruksikan Satpol PP, Camat dan Lurah untuk terus memantau aktivitas tambang yang beroperasi di wilayah pemukiman penduduk. Kalau beroperasi, bongkar dan sita peralatan tambangnya itu,” jelas Riza.

Namun disamping itu, Riza juga menyadari bahwa masyarakatnya yang menambang itu butuh biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Hanya saja, kata Riza, pemerintah daerah (Pemda) juga dituntut untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal.      “Masyarakat kita kesulitan dan butuh biaya. Tapi kami juga diminta untuk menertibkan tambang ilegal,” tuturnya.

Sementara, Pemerhati Kebijakan Publik Basel, Supriyadi Jamhir menilai terkait dengan makin maraknya aktivitas Tambang Inkonvensional (TI) Apung ilegal diperairan laut Kubu dan sekitarnya yang tidak pernah bisa diselesaikan. Bahkan, pihaknya pun menilai Pemkab Basel seperti sudah kehilangan wibawanya. Padahal kewibawaan dalam penegakan peraturan merupakan modal dasar untuk membangun daerah ini.

“Kalau menegakkan peraturan saja kita susah, bagaimana mau membangun daerah ini. Bagaimana mau ngomong pariwisata, investasi, daya saing daerah,” ucap Supriyadi.

Ia mengatakan, apalagi Pemkab Basel telah mengangkat Kepala Satpol PP dengan latar belakang militer Perwira aktif. “Saya kira, Pemkab punya alasan mengapa sampai perlu mengangkat Perwira untuk Satpol PP, yang kita tunggu gebrakannya,” kata Supriyadi.

Ia menambahkan kalau melihat tegasnya Pemkab waktu melarang pedagang kuliner atau kaki lima di trotoar beberapa waktu lalu, mestinya ketegasan ini juga berlaku untuk kegiatan penambangan laut ilegal yang lebih merusak lingkungan dan tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.      “Sejak awal pemerintahannya, Bupati JN (Justiar Noer) dan jajarannya selalu berjanji akan mengatasi TI Apung ilegal dari perairan Bangka Selatan. Tapi sampai setahun belum ada aksi yang nyata untuk memberantas kegiatan tersebut,” pungkasnya.(tom)