RSBT Ingkar Janji

by -

*Karyawan Ancam Demo, PUK Lapor Dinsosnaker Pangkalpinang

PANGKALPINANG – Pengurus Unit Kerja (PUK) PT Rumah Sakit Bakti Timah (RSBT) Kota Pangkalpinang kembali mendatangi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Pangkalpinang, Jumat (29/4) kemarin. Kedatangan PUK ini untuk melaporkan kembali PT RSBT lantaran mengingkari perjanjian dan kesepakatan bersama terhadap tuntutan karyawan pada Januari 2016 lalu.
Padahal sebelumnya, pada 26 Januari lalu pihak RSBT dengan karyawan sudah berdamai. Dimana pihak perusahaan bersedia memenuhi tuntutan para karyawan. Namun hingga berjalan hampir empat bulan, nyatanya tuntutan tersebut tidak pernah direalisasikan.
Pantauan Babel Pos, rombongan PUK yang terdiri dari lima karyawan RSBT tersebut diterima langsung Kepala Dinsosnaker Kota Pangkalpinang Mikron Antariksa dan Kabid Ketenagakerjaan, Amrah Sakti. Lantaran persoalan lama, pihak dinsosnaker pun langsung memanggil pihak perusahaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Hadir dalam kesempatan itu Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha PT RSBT Pangkalpinang Fither Romilado dan Kepala SDM RSBT Murod Samid.
Ketua PUK PT RSBT Kota Pangkalpinang, Abdul Hakim kepada Babel Pos usai mediasi tertutup yang dilakukan dinsosnaker mengatakan bahwa dalam hal ini pihak RSBT sudah ingkar janji. Selama ini menurutnya, para karyawan hanya dijanjikan angin surga saja.
“Kita berterima kasih kepada dinsosnaker yang telah berinisiatif memanggil pihak perusahaan untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di RSBT. Namun meski sudah ada titik temu tapi masalah ini tak akan berakhir sampai disini saja. Kalau nanti kesepakatannya diingkari lagi, kita akan gelar aksi demo,” tegas Hakim.
Seperti diketahui bersama, kata Hakim, ada empat tuntutan yang diajukan oleh karyawan ke pihak perusahaan yakni pertama perjanjian kerja bersama (PKB). Dimana, katanya, hal ini dibahas setiap Kamis namun hingga kini tak disampaikan secara terbuka oleh perusahaan terhadap PUK, sehingga para karyawan merasa seolah-olah tuntutan tersebut diabaikan.
“Jadi terhadap masalah PKB ini, kita merasa kecewa karena pihak perusahan tidak menepati janji tersebut,” terang Hakim.
Tuntutan kedua, lanjutnya, terkait masalah kesejahteraan khususnya penyusunan struktur skala upah baik dalam PKB maupun hasil perjanjian kerjasama yang dituangkan pada tanggal 26 Januari lalu yang sudah ditandatangani kedua belah pihak pada tripartit. Semua itu, diakuinya, tidak dijalankan dengan benar dan mekanisme yang ada.
“Bahkan ini sangat mengecewakan karyawan karena sampai direalisasikan gaji tersebut, kita dari PUK belum pernah diajak untuk membicarakan hal tersebut,” paparnya.
Tuntutan ketiga, tambahnya, adalah persoalan uang ketupat. Dimana setiap perayaan hari raya idul fitri dan idul adha selalu dibayarkan, namun sejak tahun 2015 lalu tidak pernah diberikan lagi, padahal hal itu sudah menjadi kebiasaan dan tradisi yang didapatkan oleh para karyawan.
“Makanya karena sudah tak diberikan lag, karyawan menanyakan hal itu, dimana ketika berganti manajemen, tradisi itu dihilangkan tanpa adanya pemberitahuan apapun,” ungkapnya.
Sedangkan tuntutan keempat, lebih lanjut dikatakan Hakim adalah jasa produksi. Yang mana, katanya, biasanya didapatkan dua kali dalam setahun. Namun sejak 2015 lalu, sambungnya, jasa produksi juga tak pernah dibayarkan lagi.
Bahkan, tegasnya, hal ini juga tak ada penjelasan sama sekali dari pihak perusahaan. Dan perlu diketahui, ujarnya, yang mempertanyakan hal ini bukan hanya dari karyawan kelas menengah kebawah saja, namun juga para pejabat PT RSBT.
“Makanya jika semua itu nantinya tak direalisasikan PT RSBT, kita akan menggelar aksi demo secara besa-besaran, namun tidak menggangu pelayanan rumah sakit,” ancamnya.
Menanggapi hal ini, Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha PT RSBT Pangkalpinang Fither Romilado saat dikonfirmasi harian ini menegaskan bahwa dalam hal ini pihaknya tidak bermaksud untuk mengingkari perjanjian yang sudah disepakati. Karena, katanya, tuntutan sebagian karyawan sudah dipenuhi.
“Jadi ada yang sudah dan ada yang belum. Nah yang belum ini karena karyawan RSBT tidak hanya ada di Pangkalpinang, tapi juga ada di Belinyu, Sungailiat, sehingga memang perlu waktu karena apa-apa yang menjadi kewenangan perusahaan, kalau terburu-buru akhirnya yang disampaikan nanti tidak nyama juga. Jadi kita realisasikan pelan-pelan lah,” kilah Fither.
Namun demikian, Fither mengatakan empat tuntutan tersebut sudah disepakati bersama melalui mediasi yang dilakukan dinsosnaker. Hanya saja, untuk selanjutnya akan dibahas lebih lanjut guna mendapatkan solusi terbaik.
“Makanya dalam pertemuan sudah ada beberapa titik temu kita dapatkan, mudah-mudahan kita bisa memberikan solusi yang terbaik,” ucapnya.
Namun ketika disinggung apakah tuntutan tersebut sangat berat dipenuhi oleh PT RSBT, Fither enggan mengomentarinya. Yang jelas, katanya, perusahaan tetap menginginkan karyawannya sejahtera.
“Tapi disisi lain, perusahaan juga ingin tetap sehat. Makanya karyawan juga tidak bisa memaksakan semua kehendaknya, karena kami juga mendapatkan amanah dari pemegang saham untuk mengelola perusahaan harus baik dan benar, tidak bisa semua keinginan karyawan kita berikan, nanti malah merusak sistem atau membuat perusahaan gulung tikar, yang mana menuntut hanya beberapa orang, akhirnya semua yang bekerja jadi korban,” tegasnya.
Oleh karenanya, dilanjutkannya, dalam hal ini pihaknya harus mengambil kebijakan secara kehati-hatian, sehingga perusahaan tetap berjalan stabil tanpa mengenyampingkan hak pokok yang harus didapatkan karyawan.
“Jadi terkait adanya ancaman demo karyawan kita harapkan tidak dilakukan, karena empat tuntutan tersebut sudah kita sepakati untuk mencari solusi terbaik,” pintanya.
Sementara itu, Kabid Ketenagakerjaan Dinsosnaker Kota Pangkalpinang Amrah Sakti memastikan bahwa pihaknya dalam hal ini hanya menjadi penengah saja agar masalah ini bisa segera dituntaskan.
Untuk itu, dia berharap melalui mediasi tersebut kedua belah pihak khususnya pihak perusahaan bisa merealisasikan apa yang sudah disepakati bersama.
“Kesepakatan ini kan adalah komitmen bersama sekaligus bagi ketiga pihak mulai dari perusahaan, pekerja dan pemerintah akan bersama-sama mengawasi kesepakatan yang sudah disepakati itu,” kata Amrah.
Diakui Amrah, kisruh antara karyawan dengan PT RSBT ini sudah terjadi sejak Januari lalu. Namun hingga kini kesepakatan tersebut tidak direalisasikan oleh pihak perusahaan. Sehingga ia menilai wajar saja jika pihak karyawan merasa kecewa lantaran tuntutan tidak pernah digubris.
“Sebenarnya disini bukan terkait ingkar janji, namun melainkan pengertian perusahaan yang mengartikan aturan itu berbeda. Contohnya, tentang struktur dan skala upah, dimana aturan baru ini, itu harus disampaikan secara terbuka, yang mana selam ini dibatasi oleh perusahaan bahkan masih bersifat rahasia. Mestinya kan itu dilakukan secara terbuka dan karyawan berhak untu mengetahui, sehinga sebelum diterapkan harus disepakati dulu,” jelas Amrah.
Oleh karenanya, tambah Amrah, kedepan pihaknya berharap agar PT RSBT termasuk seluruh perusahaan supaya dalam membuat struktur upah bisa dilakukan secara bersama-sama antara perusahaan dengan karyawan. Sehingga persoalan ini, katanya, tidak terjadi lagi.
“Jadi struktur upah ini harus terbuka, dibuat oleh perusahaan dan disetujui oleh pekerja, sehingga tak ada lagi pekerja yang merasa upahnya tidak sesuai dengan aturan yang ada,” tandasnya. (pas)