RTRW PLTN Berpotensi Pro Kontra

by -

*Pemda Harus Melakukan Sosialisasi Secara Sistematik dan Terarah

PANGKALPINANG – Wacana merubah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) guna pembangunan PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) di Bangka Belitung (Babel) diyakini akan terjadi pro dan kontra. Untuk itu sebelum terjadi Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara sistematik dan terarah.
Hal ini seperti disampaikan anggota DPRD Provinsi Babel Dapil Bangka Barat (Babar) Deddi Wijaya kepada sejumlah wartawan, Minggu (12/4) saat menanggapi akan adanya perubahan RTRW penetapan tapak pembangunan di Kabupaten Babar dan Kabupaten Bangka Selatan (Basel).
“Kita semua mengerti PLTN itu sangat diperlukan. Tetapi menurut saya, sebaiknya sosialisasi ke masyarakatnya yang terlebih dahulu dan hal itu harus menjadi prioritas. Karena sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang kontra terhadap pembangunan PLTN terutama di Babar,” ujar Deddi.
“Menurut saya, sebelum kita merubah RTRW, ada satu hal yang terpenting yaitu sosialisasi ke masyarakat secara sistematik dan terarah. Sampai saat ini, banyak masyarakat yang tidak tahu apa manfaat positif dan dampak negatif adanya PLTN,” tambahnya.
Legislator Komisi I itu pun menambahkan, bahwa sosialisasi yang harus dilakukan tersebut dapat dilakukan secara nyata. Yakni, selain manfaat positif adanya PLTN, harus dipaparkan dan diimbangi dampak negatifnya kepada masyarakat. “Biar mereka mengerti dan memahami lalu menilai pantas atau tidak dibangunnya PLTN di Bangka Belitung ini, terutama di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat,” imbuhnya.
Ia pun menghimbau, jika mayoritas masyarakat menyetujui PLTN tersebut, langkah selanjutnya dapat dilakukan perubahan RTRW. “Jangan sampai kita terlanjur merubah RTRW terus penolakan dari masyarakat sangat besar, karena dapat dikhawatirkan menimbulkan konflik. Apalagi RTRW itu, hanya bisa dirubah lima tahun sekali,” tukas Deddy.
Anggota DPRD Babel Dapil Kabupaten Basel Rina Tarol, dengan tegas mempertanyakan pihak-pihak yang terus menginginkan pembangunan PLTN di Babel. “Sudah jelas dalam RTRW tidak ada, kenapa harus dipaksakan. Bukan saya setuju atau tidak setuju, tapi masyarakat Bangka Selatan hampir semuanya menolak jika pembangunan PLTN itu dilakukan di Bangka Selatan,” tukas Rina.
Sebelumnya wacana bisa dilakukannya perubahan RTRW tersebut setelah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Babel, Yan Megawandi mengeluhkan belum juga dicantumkannya kawasan untuk tapak PLTN dala, RTRW.
“Sampai saat ini RTRW belum juga mencantumkan kawasan tapak PLTN, baik di kawasan Sebagin Bangka Selatan ataupun di Muntok Bangka Barat. Padahal feasibility study sudah dilakukan sejak tahun 2010,” ungkap Yan Megawandi, Jumat (10/4) kemarin.
Meskipun dalam RTRW memang tak tergambar, tetapi jika pemerintah pusat menginginkan dibangunnya PLTN, Babel siap melaksanakannya. “Karena ini belum tercover dan belum tergambar di RTRW, ini bisa dirubah, dan jika Pemerintah pusat ingin ini dibangun, kita siap laksanakan itu,” terang Yan.
Untuk pembangunan PLTN ini, menurut Yan, Bappeda Babel mendukung sepenuhnya, karena potensi listrik di Babel sangat minim, dan sumber energi listrik yang bisa dimanfaatkan di Babel ini hanya PLTN dan tenaga surya. Dan jika PLTN tak dimanfaatkan, maka selamanya Babel akan kekurangan listrik, karena tenaga surya tak bisa mengcover listrik untuk Babel dengan notabene wilayah kepulauan.
“Sampai saat ini kita menunggu arahan pemerintah pusat, kalau pemerintah sudah fix memerintahkan PLTN dibangun disini, tahun 2019 nanti RTRW bisa kita review setiap lima tahun sekali, dan disinilah kita masukkan kawasan untuk PLTN,” tandasnya. (iam/eza)