Rumah Layak Huni Apabila Memenuhi Sejumlah Syarat

by -

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Rumah dianggap layak huni apabila memenuhi sejumlah kriteria yang menjadi syarat kelayakan. Salah satunya syarat dimensi yang menghitung kebutuhan luas setiap penghuni rumah dibagi ukuran rumah.

“Yang jelas syarat rumah layak huni kalau dari sisi dimensi (ketersediaan ruang) itu hanya satu syarat saja yakni dilihat dari segi luasan. Berapa luas rumah, misalnya luas rumah 36 meter persegi kemudian jumlah jiwa yang menempati ada 6 jiwa berarti 36 dibagi 6 sama dengan 6 meter persegi. Itu masoh dibawah standar, masih belum layak,” ungkap Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Beltim, Mathur

Novriansyah saat menghadiri sosialisasi pendataan profil kawasan permukiman, Kamis (1/8).
Mathur menjelaskan, standar kelayakan dimensi setiap penghuni rumah yang ditetapkan Pemerintah adalah 9 meter persegi. Luas dimensi tersebut telah ditingkatkan dari semula hanya 7,2 meter persegi.

Meski demikian, rumah layak huni tidak hanya didasari pada luas dimensi namun ada aspek lain seperti keselamatan bangunan yang meliputi kondisi struktur atap, dinding, lantai maupun pondasi. “Semuanya membentuk kriteria atau penilaian rumah layak huni,” kata Mathur.

Sehingga kata Mathur, bisa saja luas dimensi yang membagi penghuni rumah hanya 6 meter persegi tetapi aspek keselamatan bangunan sangat layak. Secara struktur tidak masalah tapi dari sisi kepadatannya saja yang tidak masuk kriteria.

“Berarti perlu pengembangan rumah sehingga beda-beda penanganannya, jadi case by case atau kasuistis. Beda kalau rumah tidak layak huni, misalnya sekarang banyak rumah di Beltim yang peninggalan lama. Dulu mungkin besar dan luas tapi setelah puluhan tahun, dinding sudah mulai rusak, atap bocor struktur atap patah dan pondasi mulai bergeser. Itu program rumah tidak layak huni berdasarkan struktur walau secara luasan dianggap layak,” jelas Mathur.

Menurut Mathur, saat ini pemerintah pusat memiliki banyak program peningkatan kualitas rumah. Salah satunya, program yang melibatkan masyarakat agar melakukan swadaya membangun rumah. Swadaya dimaksud adalah dengan kesiapan tenaga, material bangunan atau uang.

“Pemerinyah ada program peningkatan kualitas rumah tapi yang jelas tidak semuanya pemerintah full membantu. Kecuali kasus khusus seperti relokasi. Kalau sifatnya bantuan, aspek swadaya masyarakat harus ada dan tidak semua masuk kriteria penerima bantuan,” sebut Mathur.

Walau Mathur mengaku mendapat informasi bahwa pemerintah sekarang sedang menggodok program bantuan bagi keluarga yang tidak punya kemampuan lagi. “Ada program khusus tapi belum sekarang, itu diinformasikan Kasubdit Perencanaan dari Dirjen Perumahan,” kata Mathur.

Dikatakan Mathur, saat ini pihaknya masih melakukan sosialisasi pendataan yang bertujuan mengetahui profil pemukiman di wilayah Kabupaten Beltim. Mengingat luas wilayah, pendataan akan melibatkan unsur yang ada di Desa.

“Sasaran kita sebetulnya perangkat desa, dusun dan RT. Dibagi dua, kalau pendataan perumahan karena jumlahnya relatif banyak dan tersebar, kita menggunakan metode pendataan yang melibatkan mitra yakni RT sebanyak 755. Tapi kalau untuk mendata PSU (Prasarana dan Utilitas umum), misalnya mengetahui panjang jalan setapak, panjang saluran dtainasr, jumlah bagunan di Desa. Kita gunakan pak Kadus. Karena yang didata lagi bukan objek sensus,” sebut Mathur. “Data-data tersebut kemudian menjadi data Desa. Sehingga kita tahu data di setiap desa nantinya,” tukasnya.

Camat Manggar, Amirudin menilai pendataan akan sangat berguna untuk kepentingan pembangunan di daerah. Data-data yang dikumpulkan dapat dipergunakan oleh Pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan bahkan Desa.

“Mengenai program ini, khusus Kecamatan Manggar kita berharap data itu betul-betul akurat sehingga nantinya dapat digunakan Pemerintah daerah, Kecamatan maupun desa untuk mengambil kebijakan perencanaan kedepan,” ujar Amirudin.

Soal pelibatan unsur Desa dalam pendataan, Amirudin memastikan akan meminimalisir kesalahan data karena unsur Desa terendah dianggap paling mengetahui kondisi lapangan.

“Terkait pemukiman perumahan, PSU dan lainnya, ini bisa jadi sumber data karena didapat langsung dari bawah yang tahu persis perkembangan di lapangan. Dibekalinya pendata-pendata itu merupakan edukasi agar tidak salah mendata dan menginput,” tutup Amirudin. (msi)