RUPS PT Timah, Gub Hanya Berdiri di Lobi

by -

*PT Timah Target Laba Tahun Buku 2015 Rp 1 T

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) kembali harus gigit jari saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Timah berlangsung. Seperti tahun-tahun sebelumnya, di RUPS yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin (26/3), Pemprov Babel tak memiliki hak bicara.
Bahkan, pejabat Babel baik Gubernur Babel Rustam Effendi, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, Kepala Bappeda Babel Yan Megawandi, Bupati Belitung Sahani Saleh, tampak hanya menunggu di lobi hotel. Dikonfirmasi Radar Bangka alasan tidak berada di dalam ruangan menurut gubernur, lantaran dia tidak memiliki hak bicara di RUPS. “Jadi ngapain kan di dalam. Hak bicara kita tidak ada,” sesalnya.
Tidak adanya hak bicara Pemprov Babel di RUPS bukan tanpa alasan. Sebab, pemprov tidak memiliki saham satu persen pun. “Ya karena kita tidak ada saham, makanya tidak ada hak bicara. Kalau hak suara okelah, tapi hak bicara semestinya sebagai kepala daerah itu ada,” tambahnya. Rustam mengklaim, upaya untuk memiliki saham sudah sejak lama dilakukan. Bahkan, sejak zaman almarhum Eko Maulana Ali sebagai gubernur. “Sudah sejak lama, bahkan sejak pak Eko jadi gubernur,” kata dia.
Namun hingga kini, respon pemerintah untuk memberikan saham tidak ada juga. Padahal kata dia, hal itu dikehendaki masyarakat sebagai daerah pengahasil timah. Ditanya alasan mengapa kita tidak memperoleh saham? Menurut Rustam PT Timah selalu memberikan alasan klasik. Tapi menurut dia, jika diibaratkan sopir dan majikan, maka sopir harus memberitahukan ke majikan jika ada bagian mobil mengalami kerusakan. “Alasan klasik. Kami ini sopir. Tapi sopirkan punya majikan. Sopir tidak laporkan mobil habis oli kan celaka sendiri,” singgungnya. “Harusnya mereka lapor ke BUMN,” tambah Rustam.
Masih menurut Rustam, perjuangan untuk memperoleh saham itu juga dilakukan olehnya sejak dibentuknya tim Pansus 13. Tapi disayangkannya, tidak ada realisasi. “Ibarat pilkada muncul untuk menyenangkan masyarakat,” ucapnya. Kedepan tegasnya, pemprov akan tetap memperjuangkan memperoleh saham di PT Timah dengan duduk semeja dengan jajaran direksi PT Timah. “Masa kalah sama Semen Padang yang punya saham 20%. Padahal produksi kita terbesar setelah Cina. Kita minta duduk semeja,” tutupnya.
Disisi lain, PT Timah menargetkan laba bersih pada Tahun Buku 2015 berkisar Rp1 triliun atau meningkat 56,75 persen dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yang mencapai Rp 637,96 miliar. Untuk mencapai target itu, Direktur Utama (Dirut) PT Timah Sukrisno menjelaskan, pihaknya akan mengembangkan anak usaha di sektor properti. Yakni dengan proyek kerjasama dengan PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya untuk merampungkan proyek properti dengan komposisi pembiayaan 45 persen dari PT Timah, 30 persen dari PT Wijaya Karya, dan 30 persen sisanya dari PT Adhi Karya. PT Timah sendiri merogoh kocek hingga Rp 150 miliar demi pengembangan proyek ini.
Kemudian, PT Timah juga memiliki rencana membangun dua smelter baru di Kundur, Kepulauan Riau dengan nilai investasi mencapai 30 hingga 40 miliar. “Itu nantinya yang akan kita tingkatkan demi meraih kinerja perseroan, tidak bergantung pada timah, agar kita dapatkan triliunan rupiah,” tutur Sukrisno. Tak hanya itu, Sukrisno juga menjelaskan akan membangun Rare Earth Element (REE) di Bangka Barat dengan nilai investasi mencapai Rp 130 miliar, yang dibangun di atas lahan seluas 108 hektar. REE ini diharapkan mulai beroperasi pada bulan Juni mendatang. “Dengan adanya proyek-proyek ini, semoga kami bisa meningkatkan pendapatan hingga mendekati Rp 10 triliun pada tahun ini dan laba menembus Rp 1 triliun,” tuturnya.
Selain itu, pada tahun ini PT Timah juga berencana untuk meningkatkan proporsi pendapatan non timah menjadi 25 persen dari total pendapatan, atau naik dibandingkan proporsi sebelumnya yang hanya sebesar 5 persen. “Kalau tahun sebelumnya proporsi pendapatan kita 95 persen adalah pendapatan timah dan 5 persen non timah, dengan adanya penambahan proyek ini kami berharap proporsi pendapatan dari timah berkurang jadi 75 persen dan pendapatan non timah bertambah sebesar 25 persen. Bukannya kami memprediksi pelemahan dari produksi timah, namun yang kita inginkan adalah peningkatan proporsi dari pendapatan non timah,” jelas Sukrisno.
Ditanya soal pembatasan ekspor, mantan dirut Bukit Asam ini mengaku tidak mempermasalahkan. Bahkan selama ini kata dia, sebelum dilakukan persetujuan pembatasan ekspor PT Timah sudah terlebih dahulu melakukan hal tersebut. “Tidak ada regulator kita sudah kurangi antara 20-25 ribu,” ucapnya.(rul)