Sadar Pajak Didit Ikut Tax Amnesty

by -
uang ilustrasi

PANGKALPINANG – Sebagai wajib pajak, Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya ikut pengampunan pajak (tax amnesty). Dia langsung menyerahkan pembayaran pajak di ruang Ketua DPRD Babel, di hadapan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalpinang, Fadjar Julianto, kemarin (29/11).

Dijelaskan Didit, sebagai pejabat publik di Babel maka dirinya wajib melaksanakan pajak amnesty itu. Untuk itu, hal ini dirasa sudah menunjukkan transparansi dari wajib pajak dan sebagai pelaksana pejabat publik.

“Apa yang baru saja saya lakukan, semoga dapat diikuti oleh teman-teman pejabat publik baik di tingkat legislatif, eksekutif baik di Provinsi, Kabupaten maupun kota,” ungkap Didit.

Politisi PDIP ini mengakui, ikut pajak amnesty karena tak lepas dari kesadaran juga memberikan contoh. Meski dengan jumlah yang kecil namun hal ini wajib untuk dilakukan. Apalagi membayar pajak merupakan bentuk rasa nasionalisme terhadap pembangunan bangsa dan negara dan untuk kepentingan masyarakat luas. Selain itu untuk di lingkungan DPRD Babel, baru ada dua orang yang mengikuti Pengampunan pajak ini, selain Didit lebih dulu diikuti oleh Haryadi.

“Selain saya, pak Haryadi juga sudah ikut pengampunan pajak. Semoga kedepan, yang lain menyusul karena lagi menghitung hitung aset ada berapa,” tukasnya.

Sementara Kepala KPP Pratama Pangkalpinang, Fadjar Juliato mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh ketua DPRD Babel tersebut, telah memberikan gambaran dari dua sudut pandang, selain sebagai wajib pajak yang patuh dan mengambil kesempatan ikut bagian dalam mengambil TA.

Selain itu sebagai pejabat publik, Fadjar mengaku jika Didit diharapkan memberi contoh kepada para pejabat, bahwa pada kesempatan pertama harus mengambil TA sebagai wujud kontribusi dan sebagai wujud patriotisme nilai-nilai pahlawan di jaman sekarang dengan patuh dan taat pajak.

“Sebagai informasi sampai hari ini, (kemarin,red) di Pangkalpinang realisasi uang tebusan sudah mencapai Rp 91,8 Milliar dari 1158 wajib pajak. itu tercatat dari periode satu sampai dengan hari ini,” ungkapnya.

Memasuki periode kedua yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dengan tarif 3 persen. Dan bagi wajib pajak yang mengikuti TA sendiri sebenarnya bersipar rahasian namun berbeda saat ini, dimana Ketua DPRD Babel sendiri berupaya mempublikasikan dalam memberikan dorongan kepada masyarakat, karena ini merupakan kepentingan semua dan di atur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2016.

“Jika sampai berakhirnya TA, tentu ada konsekuensi kalau masyarakat punya harta tapi tidak diikutkan amnesty pajak, sanksinya tentu akan sangat memberatkan ketimbang diikutkan amnesty pajak sekarang. Bahkan setelah lewat 30 April nanti, Derektoral jendral Pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang ada data dikami tidak diikutkan amesty pajak. Jadi memang, selakigus kami mengingatkan agar masyarakat tidak mendapatkan beban dikemudian hari,” tukasnya.

Terkait sanksi, bagi yang tidak mengikuti TA nilai hartanya akan diangap sebagai harta penghasilan dan dikenakan tarif normal, tarif normal yang dimaksud bisa saja berlipat lipat dibanding tarif sekarang. (tob)