Sanem: Bencana Asap Luar Biasa

by -

*Anggaran Ada, Hanya Bencana Asap Tak Disebut
TANJUNGPANDAN-Pemerintah Kabupaten Belitung harus segera tanggap terhadapa bencana kabut asap. Meski Belitung hanya mendapat kiriman, namun langkah konkrit harus ada untuk mengatasi bencana ini.

Bupati Belitung Sahani Saleh mengatakan, bencana asap memang sudah menjadi bencana luar biasa. Bayangkan jika 10 penerbangan batal akibat dampak asap kebakaran lahan dan hutan. Berapa banyak kerugian yang diterima Belitung. “Masalah asap ini kan kita dak nyangka, kita dapat kiriman. Inilah efek dari dua pulau besar ini (Sumatera dan Kalimantan,red),” kata Sanem, Sabtu (25/10).

Meski tidak ada antisipasi kongkrit dari Pemerintah Kabupaten Belitung, setidaknya tidak boleh ada pembiaran pembakaran hutan. “Kita antisipasi dari luar, dak mungkin kita bikin tembok di langit. Kalau di Belitung truk damkar kita stan by (siap di tempat,Red),” kata Sanem.

Menurut Sanem Pemerintah Kabupaten Belitung sudah memposkan dana antisipasi bencana sebanyak Rp 3 miliar per tahun. Namun dana itu tidak pernahg terpakai. “Ini kan kita dalam teknisnya, karena kita kan setiap tahun ada anggaran antisipasi bencana alam. Mungkin nomenklaturnya termasuk di sana bencana alam juga. Cuma dalam hal nomenklatur kategori mungkin ditambah bencana asap,” kata Sanem.

Bencana asap sudah menjadi bencana luar biasa menurut Sanem. Kejadian seperti ini harus ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. “Kalau pesawat tidak bisa mendarat ini kan sudah luar biasa,” tukas Sanem.

Dikutip dari TEMPO.CO, Presiden Joko Widodo mengingatkan para kepala daerah yang mempunyai wilayah berpotensi kebakaran untuk menyiapkan anggaran tahun depan. Anggaran itu diperlukan terutama untuk pencegahan kebakaran hutan.

“Saya lihat yang terbakar sekarang ini baik provinsi maupun kota/kabupaten tidak ada anggaran untuk penanganan asap. Baik pencegahannya, pencegahan artinya misalnya pembuatan kanal bersekat, pembuatan embung di dekat-dekat area hutan itu sehingga hutan selalu basah, gampang mencari air untuk pemadaman,” kata Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat kerja pemerintah (RKP) dengan para Gubernur, Bupati/Walikota, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2015.

Dia juga mengingatkan para kepala daerah yang daerahnya rawan kebakaran hutan dan lahan serta bencana kabut asap untuk menetapkan keadaan siaga darurat pada tahun depan. Hal itu diperlukan agar pemerintah pusat dan BNPB dapat menangani potensi kebakaran hutan dan lahan dengan cepat. “Karena tanpa itu BNPB tidak bisa mengintervensi daerah, karena apapun ini sudah otonomi,” kata dia.(ade)